Translate

Tapem Evaluasi Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Distrik di Kabupaten Mimika

Bagikan Bagikan
Kepala Distrik di Mimika saat mengikuti rapat Koordinasi untuk mengevaluasi pelimpahan kewenangan Bupati Mimika kepada  Kepala Distrik (Foto:SAPA/Jefri)

SAPA (TIMIKA) - Bagian Tata Pemerintahan Setda Mimika menggelar rapat koordinasi  bersama Kepala Distrik di Kabupaten Mimika.

Rapat koordinasi dilaksanakan di salah satu Hotel di jalan Yossudarso Timika, Selasa (16/11/2021).

Rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk mengevaluasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Mimika kepada Kepala Distrik.

Kepala Bagian (Kabag) Tapem, Hengky Amisim menjelaskan peraturan Bupati Mimika nomor 12 tahun 2019 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Mimika kepada Kepala Distrik di Mimika telah ada sejak tahun 2019  namun belum pernah dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana implementasi dari pelimpahan kewenangan tersebut.

"Sejak adanya peraturan tersebut  belum pernah dilakukan evaluasi karena adanya pandemi Covid-19 ini dan baru terlaksana di tahun 2021," ungkapnya.

Kata Hengky, pelimpahan kewenangan kepada Distrik harus dilakukan evaluasi setiap tahun untuk melihat kembali pelimpahan kewenangan kepada Distrik berjalan atau tidak.

"Dari evaluasi ini kita bisa mengetahui apa saja yang telah dilaksanakan oleh Distrik dan apa saja yang belum dilaksanakan oleh Distrik serta kendala apa saja yang dihadapi, atau jangan-jangan tidak ada yang melaksanakan sama sekali," terangnya.

Evaluasi tersebut juga ingin mengetahui dari pelimpahan kewenangan tersebut didukung dengan anggaran atau tidak. Hasil dari evaluasi akan menjadi rekomendasi kepada Bupati Mimika untuk kembali mempertimbangkan pelimpahan kewenangan tersebut.

Menurutnya mantan Kabag SDM tersebut, pelimpahan kewenangan kepada Distrik tidak semua harus sama, dan pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada Distrik harus diklasifikasikan berdasarkan wilayah Distrik dan harus didukung dengan anggaran.

"Dari beberapa poin pelimpahan kewenangan itu hanya ada urusan administrasi umum dan administrasi kependudukan serta catatan sipil yang berjalan, selain dari itu tidak berjalan. Dari sini kita bisa lihat pelimpahan kewenangan tidak harus sama rata kepada semua Distrik tetapi harus diklasifikasikan berdasarkan wilayah Distrik, agar pelimpahan kewenangan ini tidak sia-sia," ujarnya. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar