Tuntut Saham Freeport 4 Persen, FPHS Menilai Bupati Mimika Pengecut

Situasi saat FPHS menggelar aksi damai di kantor Puspem Kabupaten Mimika menuntut saham 4 persen PT. Freeport Indonesia (Foto:SAPA/Jefri)

SAPA (TIMIKA) - Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) menggelar aksi damai di depan kantor pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika jalan Poros Kuala Kencana SP3, Senin (15/11/2021).

Aksi damai tersebut dipimpin langsung ketua FPHS, Yafet Manga Beanal.

Dalam aksi itu, FPHS menuntut saham 4 persen yang diperuntukan bagi masyarakat pemilik saham seperti yang tertera dalam nota kesepakatan.

Dimana dari 7 persen saham PT. Freeport Indonesia yang diperuntukan bagi Kabupaten Mimika, 4 persen diperuntukan bagi masyarakat pemilik hak Ulayat dan 3 persen diperuntukan bagi pemerintah Kabupaten Mimika.

Yafet menyebut selama ini Bupati Mimika, Eltinus Omaleng selalu menghindar dari masyarakat ketika diminta pembahasan atau pertemuan mengenai pembagian saham tersebut.

Bupati Omaleng dinilai pengecut lantaran selalu lari dari kenyataan.

"Bupati selalu sembunyi muka dari masyarakat. Jangan lari dari kenyataan," ungkapnya.

Masalah saham tersebut, Yafet mengatakan, yang memiliki hak adalah masyarakat bukan Pemerintah. Pemerintah hanya sebagai perwakilan.

FPHS juga mengancam akan menutup akses jalan PTFI jika belum ada titik terang mengenai saham 4 persen tersebut.

Di samping itu, Sekretaris 1 FPHS, Johan Zongkonao berharap negara hadir untuk mendengar suara masyarakat.

FPHS juga meminta Presiden dapat melihat masalah ini dengan serius.

"Jokowi harus melihat juga permasalahan seperti ini jangan datang ke Papua. Bicara soal kesejahteraan masyarakat tetapi hanya untuk kepentingan Politik," ungkap Johan.

Ia juga menyayangkan seharusnya Pemerintah sebagai wakil rakyat hadir untuk mengayomi masyarakat, namun faktanya tidak demikian.

"Dan hari ini Bupati Mimika sebagai pemerintah seakan tutup telinga dengan keadaan sekarang, bahkan kita sudah menyurati meminta audensi 3 kali tapi tidak juga ditanggapi," terangnya.

FPHS menyayangkan aksi Masyarakat tidak digubris oleh Bupati Mimika. FPHS bersedia menetap di halaman kantor Bupati Mimika sampai ada pernyataan langsung dari Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan dari Kapolda Papua untuk memfasilitasi pertemuan FPHS dengan Bupati Mimika Eltinus Omaleng.

"Kami hanya minta Bupati hadir di sini karena yang tahu permasalahan itu adalah Bupati sendiri bukan orang lain," terangnya.

FPHS mengancam akan kembali melakukan aksinya jika belum juga ada tanggapan dari Bupati Mimika.

Menerima aspirasi tersebut, Sekda Mimika Michael Gomar melalui sambungan telepon kepada Sekretaris FPHS mengatakan bahwa dirinya akan memfasilitasi pertemuan antara FPHS dengan Bupati Mimika Eltinus Omaleng juga termasuk dengan menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Sementara itu, Plt Staf Khusus Bidang Pemerintahan dan Hukum, Simon Mote mengapresiasi masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi dengan tertib dan aman.

"Pak Bupati dan Pak Sekda ada di luar daerah, tapi kita sudah fasilitasi melewati telepon dan hari Rabu beliau kembali baru akan difasilitasi untuk pertemuan sehingga semua paham dan tidak ada lagi aksi- aksi," ungkap Simon. (Jefri Manehat)