Situasi saat FPHS menggelar aksi damai di kantor Puspem Kabupaten Mimika menuntut saham 4 persen PT. Freeport Indonesia (Foto:SAPA/Jefri) |
SAPA (TIMIKA) - Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) menggelar aksi damai di depan kantor pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika jalan Poros Kuala Kencana SP3, Senin (15/11/2021).
Aksi
damai tersebut dipimpin langsung ketua FPHS, Yafet Manga Beanal.
Dalam
aksi itu, FPHS menuntut saham 4 persen yang diperuntukan bagi masyarakat
pemilik saham seperti yang tertera dalam nota kesepakatan.
Dimana
dari 7 persen saham PT. Freeport Indonesia yang diperuntukan bagi Kabupaten Mimika, 4 persen
diperuntukan bagi masyarakat pemilik hak Ulayat dan 3 persen diperuntukan bagi
pemerintah Kabupaten Mimika.
Yafet
menyebut selama ini Bupati Mimika, Eltinus Omaleng selalu menghindar dari
masyarakat ketika diminta pembahasan atau pertemuan mengenai pembagian saham
tersebut.
Bupati
Omaleng dinilai pengecut lantaran selalu lari dari kenyataan.
"Bupati
selalu sembunyi muka dari masyarakat. Jangan lari dari kenyataan,"
ungkapnya.
Masalah
saham tersebut, Yafet mengatakan, yang memiliki hak adalah masyarakat bukan
Pemerintah. Pemerintah hanya sebagai perwakilan.
FPHS
juga mengancam akan menutup akses jalan PTFI jika belum ada titik terang
mengenai saham 4 persen tersebut.
Di
samping itu, Sekretaris 1 FPHS, Johan Zongkonao berharap negara hadir untuk
mendengar suara masyarakat.
FPHS
juga meminta Presiden dapat melihat masalah ini dengan serius.
"Jokowi
harus melihat juga permasalahan seperti ini jangan datang ke Papua. Bicara soal
kesejahteraan masyarakat tetapi hanya untuk kepentingan
Politik," ungkap Johan.
Ia
juga menyayangkan seharusnya Pemerintah sebagai wakil rakyat hadir untuk
mengayomi masyarakat, namun faktanya tidak demikian.
"Dan
hari ini Bupati Mimika sebagai pemerintah seakan tutup telinga dengan keadaan
sekarang, bahkan kita sudah menyurati meminta audensi 3 kali tapi tidak juga
ditanggapi," terangnya.
FPHS
menyayangkan aksi Masyarakat tidak digubris oleh Bupati Mimika. FPHS bersedia
menetap di halaman kantor Bupati Mimika sampai ada pernyataan langsung dari
Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan dari Kapolda Papua untuk memfasilitasi
pertemuan FPHS dengan Bupati Mimika Eltinus Omaleng.
"Kami
hanya minta Bupati hadir di sini karena yang tahu permasalahan itu adalah
Bupati sendiri bukan orang lain," terangnya.
FPHS
mengancam akan kembali melakukan aksinya jika belum juga ada tanggapan dari
Bupati Mimika.
Menerima
aspirasi tersebut, Sekda Mimika Michael Gomar melalui sambungan telepon kepada
Sekretaris FPHS mengatakan bahwa dirinya akan memfasilitasi pertemuan antara FPHS
dengan Bupati Mimika Eltinus Omaleng juga termasuk dengan menteri Investasi
Bahlil Lahadalia.
Sementara
itu, Plt Staf Khusus Bidang Pemerintahan dan Hukum, Simon Mote mengapresiasi
masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi dengan tertib dan aman.
"Pak
Bupati dan Pak Sekda ada di luar daerah, tapi kita sudah fasilitasi melewati
telepon dan hari Rabu beliau kembali baru akan difasilitasi untuk pertemuan
sehingga semua paham dan tidak ada lagi aksi- aksi," ungkap Simon. (Jefri
Manehat)
0 komentar:
Posting Komentar