pemerintah kabupaten mimika

Translate

Usulan CPNS Untuk Tenaga Honorer di Papua Baru 13 Kabupaten/Kota, Mimika Termasuk

Bagikan Bagikan
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana (Kanan) dan Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura Sabar P. Sormin (Kiri) (Foto:SAPA/Jefri)

SAPA (TIMIKA) - Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa dari 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, baru 13 Kabupaten/Kota yang telah menyampaikan usulan nama-nama yang akan diangkat menjadi CPNS.

Seperti diketahui, kuota pengangkatan CPNS yang diberikan Pemerintah Pusat kepada pemerintah Provinsi Papua sebanyak 20 ribu kuota.

"Perekrutan CPNS melalui pengusulan honorer sebanyak 20 ribu. Saya sudah melakukan evaluasi dari verifikasi dan validasi dokumen yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua serta Kabupaten/Kota untuk formasi CPNS sebanyak 20 ribu tersebut. Dari semua Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, baru ada 13 Kabupaten yang sudah menyampaikan dokumen tersebut termasuk Kabupaten Mimika, yang sisanya belum masuk," ungkap Bima saat ditemui di Timika, Jumat (19/11/2021).

Dikatakan, sesuai kesepakatan dalam satu bulan usulan tersebut sudah dikirim atau dimasukan, akan tetapi hingga akhir tahun belum semua Kabupaten menyampaikan dokumen itu.

"Karena ini sudah akhir tahun, maka itu 13 Kabupaten/Kota yang sudah memberikan data kita akan proses itu terlebih dahulu, yang belum kita akan lanjutkan di awal tahun 2022," terangnya.

Dia menjelaskan, awalnya Pemerintah Provinsi Papua meminta kuota sebanyak 64 ribu namun Pemerintah Pusat hanya memberikan kuota 20 ribu, dan seharusnya ini lebih mudah untuk mencari dan nama-nama yang diusulkan juga lebih cepat tapi faktanya tidak demikian.

Jika Kabupaten tersisa yang belum menyampaikan usulan tersebut kuotanya dialihkan ke Kabupaten/Kota lain harus melalui persetujuan dari Kabupaten bersangkutan.

Di samping itu, Bima juga mengungkapkan bahwa mulai tahun 2020, Pemerintah Republik Indonesia akan konsen untuk merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dan tidak lagi merekrut CPNS.

"Mengapa hal itu bisa terjadi, karena P3K itu tinggal direkrut saja seperti guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Jadi sekarang PNS semakin tidak kita butuhkan," ungkapnya.

Ke depan, kata Bima, PNS di Republik ini hanya akan ada sekitar 20 persen saja tidak lebih, sebagian besar merupakan P3K.

"Ini adalah sistem terbaik di seluruh dunia, dan kita mau seperti itu. Di negara lain mungkin tidak ada lagi PNS, serta mereka semua lebih banyak rekrut P3K dan kita juga ingin seperti itu supaya kita bisa mendapatkan orang-orang terbaik. Masyarakat kita saja yang belum paham seperti apa P3K, mereka pikir P3K itu tenaga honorer, P3K itu adalah tenaga profesional, P3K juga merupakan aparatur sipil negara," terangnya.

Hadir pada kesempatan itu, Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura, Sabar P. Sormin mengatakan, pengangkatan CPNS di Papua berdasarkan kriteria yang disepakati yakni diperuntukan bagi tenaga honorer K2 yang tidak lulus CPNS pada tahun 2013, selanjutnya bagi honorer yang telah mengabdi selama 5 tahun atau lebih dan minimal berpendidikan D3.

"Boleh SLTA tetapi kuota hanya 20 persen, hasilnya kita akan laporkan ke Panselnas untuk diputuskan. Jadi tim Verval hanya sampai di situ saja, tidak memutuskan masuk CPNS atau tidak," ungkap Sabar. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar: