Translate

Belum Bertemu Bupati, FPHS Palang Kantor Bupati Mimika

Bagikan Bagikan
Situasi saat pihak kepolisian membuka palang pintu kantor Bupati Mimika (Foto:SAPA/Jefri)

SAPA (TIMIKA) - Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) melakukan aksi pemalangan ruang kantor Bupati Mimika, Ruang Kantor Wakil Bupati dan ruang kantor Sekretaris Daerah (Sekda) sekitar pukul 07.30 WIT, Kamis (2/12/2021).

Pemalangan tersebut dipimpin Sekretaris 1 FPHS Yohannes Zonggonao dan Sekretaris 2 FPHS Elfinus Omaleng.

Pemalangan ini dilatarbelakangi aksi demo yang dilakukan FPHS pada Senin (15/11/2021) lalu di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika. Dalam Aksi tersebut FPHS menuntut saham 4 persen yang diperuntukan bagi masyarakat pemilik saham seperti yang tertera dalam nota kesepakatan, dimana dari 7 persen saham PTFI yang diperuntukan bagi Kabupaten Mimika 4 persen diperuntukan bagi masyarakat pemilik hak Ulayat dan 3 persen diperuntukan bagi pemerintah Kabupaten Mimika.

Elfinus Omaleng selaku Sekretaris 2 FPHS menjelaskan dalam aksi demo yang dilakukan FPHS beberapa waktu lalu, Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika Michael Gomar menjamin akan mempertemukan FPHS dengan Bupati Mimika, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Menurutnya, FPHS akan kembali membuka palangan ketika ada tanggapan dari Sekda secara langsung kepada FPHS terkait pertemuan antara FPHS dengan Bupati Mimika, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

"Sampai saat ini pernyataan Sekda untuk memfasilitasi pertemuan antara FPHS dengan Bupati Mimika, pemerintah Provinsi Papua juga Pusat tidak juga terealisasi, makanya hari ini kami datang dan palang ruang Kantor Sekda," ungkap Elfinus.

Namun pemalangan ruang kantor Bupati Mimika, Wakil Bupati Mimika dan Sekda Mimika dapat dibuka kembali setelah pihak kepolisian Mimika yang dipimpin Kabag Ops Polres Mimika, AKP Dionisius Vox Dei Paron Helan melakukan komunikasi dengan FPHS.

Kabag Ops Polres Mimika, AKP Dionisius menyebutkan bahwa pemalangan yang dilakukan seperti ini tidak dibenarkan apalagi sampai mengganggu aktivitas kerja.

"Ini sudah melanggar aturan dan wajib hukumnya untuk dibuka karena ini adalah pusat Pemerintahan. Setelah melakukan komunikasi yang baik akhirnya Pemalangan dibuka kembali dan aktivitas kembali berjalan," kata AKP Dionisius.

Ia mengatakan, siapapun atau kelompok manapun yang tidak puas atau tidak terima dengan satu keputusan langsung mendatangi kepolisian untuk dilakukan mediasi dan mencari jalan keluar bukan dengan cara pemalangan apalagi sampai merusak.

"Untuk pemalangan ini jika ada kerusakan, pemerintah bisa membuat laporan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Satpol-PP Kabupaten Mimika, Paulus Dumais mengatakan, pemerintah segera membuat laporan polisi terkait pemalangan tersebut.

"Kita segera buat laporan polisi terkait pemalangan ini apalagi ada pintu yang rusak," ujar Paulus.

Menurutnya, ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pihak Dinas SatpolPP untuk lebih ketat dalam menjaga setiap masyarakat yang masuk ke halaman kantor Puspem Kabupaten Mimika. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar