Translate

Gapura Masuk dan Plang Nama DPRD Mimika Diubah Bermotif Papua, Gedung Setwan Akan Dibangun Terpisah

Bagikan Bagikan
Plang batu di pagar bagian depan gedung DPRD Mimika (Foto:SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Sekwan DPRD Mimika, Ananias Faot mengatakan gapura pada gerbang masuk dan keluar gedung DPRD Mimika saat ini telah diubah dengan tiang penyangga motif tifa Papua dan dua ukiran burung cenderawasih yang bertengger di bagian plang nama DPRD.

Selain itu, di bagian atas gapura juga ada bulatan yang berbentuk honai dan akan diberi warna coklat.

“Itu dibangun berdasarkan perencanaan di tahun lalu supaya bisa memberikan warna perubahan di bagian pagar dan gerbangnya. Gerbang yang lama itu sangat tidak pas dengan model gedung DPRD yang mewah. Makanya kita ubah dengan motif Papuanya yaitu ada tifa, burung cenderawasih dan juga honai,” kata Ananias, Senin (27/12/2021).

Pengerjaan gapura dan pagar itu targetnya hanya tiga bulan dan diselesaikan sebelum pelaksanaan PON XX. Namun dikarenakan sesuatu hal, dia mengaku, pekerjaan baru dilakukan dan ditargetkan selesai di bulan Januari tahun 2022. Anggarannya kurang lebih Rp 600 juta lebih dari APBD Induk tahun 2021.

“Untuk gerbang itu biayanya sekitar Rp 300 juta dan papan namanya juga Rp 300 juta. Jadi kurang lebih Rp 600 juta,” ujarnya.

Ke depannya masih akan dibangun pagar dan satu gerbang lagi.

Di samping itu, Ananias juga mengungkapkan bahwa bagian Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Mimika direncanakan akan dibangun gedung tersendiri dan terpisah dengan gedung DPRD.

“Perencanaannya sudah dilakukan di tahun ini (2021), tapi pembangunannya di tahun depan (2022). Jadi nanti yang di gedung baru itu dikhususkan untuk pegawai, Sekretaris, staf beserta semua Kabag. Sedangkan gedung lama ini nanti hanya direnovasi khusus untuk aktivitas 35 anggota dewan,” ungkapnya.

Berdasarkan perhitungan, direncanakan untuk pembangunan gedung sekretariat ini diperkirakan mencapai Rp 50 miliar karena akan dibangun dua lantai.

“Itu perencanaan awal untuk desainnya. Untuk pembangunannya itu bisa saja bertahap dan tergantung TAPD. Kemarin saat dibahas bersama TAPD, anggaran itu sudah masuk pada RAPBD 2022. Namun bisa juga terjadi pergeseran, baik melalui anggaran Setwan ataupun di PUPR. Putusan itu sangat tergantung TAPD,” tuturnya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar