Translate

Tapal Batas Jadi Kendala Terbesar Bagi RTRW Kabupaten Mimika

Bagikan Bagikan

Batas Administrasi Wilayah Kabupaten Mimika. (Foto-SAPA-Jefri)

SAPA (TIMIKA)
- Rancangan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mimika belum mendapatkan persetujuan Menteri Agraria dan Tata Ruang. 

Ir. firdaus selaku konsultan tim ahli penyusun mengungkapkan RTRW Kabupaten Mimika  belum mendapatkan persetujuan Menteri Agraria dan Tata Ruang karena terkendala tapal batas dengan kabupaten tetangga yakni Kabupaten Dogiyai, Deiyai dan Nduga. 

"Itu yang menjadi kendala rancangan revisi RTRW kita belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang. Setelah kita mendapatkan itu baru kita bisa dorong ke DPRD untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah," kata Firdaus pada Jumat (10/12/2021). 

Firdaus menerangkan jika masalah tapal batas belum juga diselesaikan oleh Pemkab Mimika akan menjadi hambatan bagi pembangunan di Mimika. 

Selain masalah tapal batas, status kawasan juga menjadi kendala terbesar dalam RTRW. 

Dia menjelaskan, 91,57 persen Kabupaten Mimika merupakan kawasan hutan, yang terdiri atas taman nasional Lorens, kawasan hutan produksi,  konversi, dan hutan lindung.  Ini sangat sulit bagi Kabupaten Mimika untuk menyelesaikan persoalan kesenjangan antar wilayah. 

"RTRW ini terkendala adanya kawasan hutan sehingga Pemerintah Kabupaten Mimika harus menurunkan status kawasan hutan menjadi kawasan non hutan atau menjadi area penggunaan lain (APL), jika kawasan itu diturunkan menjadi APL maka kita bisa kembangkan pembangunan di Mimika," ujarnya. 

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika, Ir. Yohana Paliling mengungkapkan masalah tapal batas dan status kawasan hutan akan menjadi fokus Pemkab Mimika di tahun 2022. 

"Kita akan membereskan tapal batas juga status kawasan hutan karena ini yang menjadi permalasahan kita saat ini. Kita akan sampaikan kepada pimpinan (Bupati) agar disupport penuh karena jika RTRW tidak ada maka banyak urusan yang harus kita pending dan ini menjadi PR terbesar kita di tahun depan," kata Yohana. 

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Mimika Hengky Amisim menjelaskan masalah tapal batas antara Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Dogiyai, Deiyai dan Nduga kembali pada keputusan para pimpinan dalam hal ini Bupati  selaku pengambil kebijakan. 

"Masalah tapal batas dengan kabupaten tetangga beberapanya kita sudah selesai dan pada saat pertemuan tersebut dihadiri langsung Bupati Mimika dan bupati tetangga sehingga segala persoalan langsung diselesaikan. Pimpinan dengan pimpinan ketemu pasti selesai, kalau Kementerian yang akan ambil alih untuk pembahasan dan itu bisa saja wilayah kita berkurang dan wilayah kita bertambah," kata Hengky. 

Hengky juga menerangkan, kurangnya pelayanan kepada masyarakat di titik batas  membuat masyarakat dimanfaatkan kabupaten lain. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar