Translate

KPK Kembali Tangkap Kepala Daerah yang Korupsi, Ada Lagi?

Bagikan Bagikan

 

"Selihai apapun menyimpan atau menutup-nutupi bau busuk, tetap akan tercium juga"

KORUPSI berdasarkan definisinya berasal dari bahasa Latin “corruptio” dari kata kerja “corrumpere” yang berarti busuk, rusak, memutarbalik (fakta), menyogok, mencuri, maling.

Menurut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sedangkan kamus Oxford, Korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan orang yang berwenang.

Sementara menurut hukum di Indonesia, pengertian Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, ada 30 delik tindak pidana korupsi yang dikategorikan menjadi 7 jenis, yakni kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi (pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya). Terkait gratifikasi ini, berdasarkan pasal Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001 berbunyi “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”. Sedangkan berdasarkan Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK”.

Melalui definisi di atas, maka dapat ditarik sebuah benang merah pemaknaan, dimana Korupsi berarti penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi, khususnya perihal objek uang negara.

Melansir seperti yang diberitakan tirto.id, terdapat 5 modus korupsi kepala daerah, yakni: pertama, penerimaan daerah, berupa pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan daerah dari pemerintah pusat, dan kerja sama dengan pihak ketiga. Modus kedua, pengadaan barang dan jasa, penempatan dan pengelolaan kas daerah, pelaksanaan hibah, bantuan sosial, program kegiatan, penempatan modal Pemda di BUMD dan pengelolaan aset. Sementara modus ketiga, berkenaan dengan proses jabatan: rotasi, mutasi, dan promosi. Keempat, penerbitan perizinan. Kelima, penyalahgunaan wewenang; menempatkan orang terdekat ke dalam jabatan tertentu.

Miris, Korupsi Kepala Daerah kembali menampar dengan keras wajah Indonesia setelah dalam jenjang waktu 3 Minggu berturut-turut pada awal tahun 2022 ini 3 Kepala Daerah tertangkap basah dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

OTT pertama pada tanggal 5 Januari 2022 KPK menangkap Wali Kota Bekasi, Rahmat Efendi, dimana Ia diduga menerima suap proyek pengadaan barang dan jasa serta menerima suap dari proses lelang jabatan di Pemkot Bekasi, Jawa Barat.

OTT kedua, tepat seminggu kemudian, pada tanggal 12 Januari 2022 KPK menangkap Bupati Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas’ud, yang diduga menerima suap proyek pembangunan dan peizinan lahan sawit.

OTT ketiga pada tanggal 18 Januari 2022 KPK menangkap Bupati Langkat, Terbit Parangin Angin, terkait dugaan menerima suap proyek pengadaan jasa tahun anggaran 2020-2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Tindakan pimpinan daerah yang hanya memikirkan keuntungan pribadi atau kelompok seperti ini menambah daftar panjang perkara KPK, yang mana sejak tahun 2004 hingga 2021 tercatat sebanyak 152 kepala daerah menjadi pelaku korupsi.

Ada lagi? Stop sudah!

Ingat: Sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Selihai apapun menyimpan atau menutup-nutupi bau busuk, tetap akan tercium juga.

Melihat kembali tulisan saya pada tahun 2018 lalu, bahwa rakyat menginginkan pemimpin daerah yang memiliki ‘mata dan duit (uang)’ untuk kesejahteraan rakyatnya, bukan ‘mata duitan’.

Pemimpin perlu memiliki mata dan duit.

Mata sang pemimpin sejati harus memandang dekat di sini dan jauh di sana. Dekat di sini, untuk melihat kebutuhan ekonomi, pendidikan, hukum, sosial, psikologi dan sebagainya yang merupakan kebutuhan terkini dan mendesak rakyatnya. Jauh di sana, untuk melihat masa depan cerah daerah atau wilayah yang dipimpinnya dan membawa rakyatnya berada dalam kesejahteraan hidup.

Duit sang pemimpin bisa saja melalui anggaran daerah atau organisasi yang dipimpinnya, tapi bisa juga berasal dari kantongnya sendiri. Duit tersebut bermaksud untuk memfasilitasi dan merealisasi berbagai hal yang ditangkap oleh “mata” sang pemimpin tersebut ataupun kebutuhan daerah yang tertangkap dari rekam jejak di luar kemampuan sang pemimpin. Fakta di bangsa ini, ada beberapa pemimpin yang rela tidak menerima gaji selama masa kepemimpinnya untuk kesuksesan pembangun di daerahnya. Bahkan sang pemimpin tersebut rela mengocek sakunya untuk membantu kaum yang berekonomi lemah. Sungguh sikap pemimpin yang sangat terpuji selama hayat di kandung badan.

Berbanding terbalik dengan itu, seorang pemimpin daerah yang mata duitan orientasi kinerjanya hanya pada uang dan mencari keuntungan semata.

Seorang pemimpin yang mata duitan hanya akan memporakporandakan daerah atau organisasi yang dipimpinnya. Sadar atau tidak sadar, dirinya akan menciptakan rasa tidak nyaman dan ketidakpercayaan, baik dari rakyat yang dipimpinnya maupun dari tim kerjanya, selama masa kepemimpinannya.

Sistem manajemen yang kotor dan tidak transparan pun menjadi bagian dari kepemimpinannya. Dirinya akan berusaha sekuat tenaga dan menggunakan berbagai cara busuk untuk menutup-nutupi berbagai permainan tidak halal demi meloloskan niatan menggapai keuntungan berlimpah, bagaikan lintah darat.

Banjirnya tipu daya dan ucapan retorika bersifat mengumbar harapan kosong menambah warna pelangi kepemimpinan sang pemimpin mata duitan tersebut. Kata-katanya pun menjadi absurd. Bahkan janji-janji manisnya hanya bertendensi manipulasi psikologis untuk upaya menenangkan aksi protes rakyat atau bawahannya yang mengalami rasa sakit dan pahit atas kepemimpinannya yang tidak membekas positif di ranah grass root.

Apalagi jika kepemimpinannya didukung oleh oknum-oknum sebagai tim kerjanya yang bermotivasi sama dengan sang pemimpin mata duitan tersebut. Sungguh sebuah realitas kepemimpinan bagaikan gempa yang meluluhlantakkan seluruh isi bumi. Rakyat atau bawahannya pun hanya menjadi korban keganasan yang tidak mampu berbuat apa-apa karena dijebak dan terjebak dalam sistem kepemimpinan tidak beradab tersebut. Salam! (Red)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar