Warga yang Klaim Sebagai Pemilik Tanah Ancam Bongkar Patung di Bundaran Petrosea Timika

Sekelompok warga yang mengklaim sebagai pemilik tanah di sekitar Bundaran Petrosea menyampaikan pendapatnya kepada pihak Kepolisian, BPN Mimika, PT Petrosea dan Pemerintah Distrik Mimika Baru di Jalan Cendrawasih, SP2, sekitar Bundaran Petrosea, Timika, Papua. (Foto-SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) - Sejumlah warga yang mengklaim sebagai pemilik tanah di sekitar Bundaran Petrosea, SP2, Timika, Papua mengancam akan membongkar enam patung perunggu di Bundaran Petrosea dan akan memalang jalan di wilayah tersebut.

Bahkan kelompok warga itu tidak mengizinkan pemerintah untuk membangun akses jalan dari Bundara Petrosea langsung ke Jalan C. Heatubun, menuju terminal baru Bandara Internasional Mozes Kilangin Timika.

Hal tersebut karena ada tumpang tindih dalam pembuatan sertifikat tanah.

Helena Beanal, salah satu warga yang mengklaim sebagai pemilik tanah mengungkapkan bahwa, tanah tersebut telah ada pelepasan dari lembaga adat dan mempunyai sertifikat induk. Iapun sudah sejak lama rutin membayar pajak tanah itu namun menurutnya, ada juga orang lain yang secara diam-diam ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mimika membuat sertifikat atas tanah tersebut.

Sertifikat yang dibuat orang lain itu tanpa adanya berita acara, tapi hanya dibuat sepihak bersama oknum di BPN. Padahal yang mempunyai tanah di sekeliling Bundaran Petrosea adalah orang asli Suku Amungme dan Kamoro, yang kemudian merasa kaget ketika mengetahui ada orang lain membuat sertifikat dan mengklaim sebagai pemilik lahan tersebut.

“Tanah ini milik saya dan saya dengan ikhlas mengizinkan pemerintah memperlebar dan membuka akses jalan, tapi pemerintah malah mempersulitkan saya. Sebagai warga negara yang taat saya bayar pajak, namun BPN secara diam-diam malah membuat sertifikat lagi atas nama orang lain di atas tanah ini. Ini berarti semua kesalahan di BPN,” kata Helena kepada awak media di Bundaran Petrosea, Rabu (26/1/2022).

Ia menyebutkan oknum di BPN yang membuat sertifikat di atas sertifikat pada tanah yang dimaksud berinisial S. Iapun berharap BPN pusat memindahkan oknum itu dari Timika.

“Sertifikat tanah ini tiba-tiba atas nama orang lain? Padahal pemilik sah dari suku Amungme dan Kamoro masih ada di sekitarnya. Apakah karena kami dari Amungme dan Kamoro ini tidak punya uang? Makanya ketika orang lain yang punya uang bisa diterbitkan sertifikat kepemilikan. Oknum di BPN itu harus dipindahkan dan tidak boleh ada di Timika,” ujarnya.

Helena menjelaskan bahwa orang-orang sudah tahu dengan jelas bahwa orang Amungme sebagai pemilik tanah itu. Iapun mengaku telah memiliki tanah tersebut sejak jaman sebelum masuknya PT Freeport Indonesia.

“Kami sudah miliki tanah ini jauh sebelum Mimika jadi Kabupaten sendiri. Dulu itu Mimika masih bagian dari Fak-Fak. PT Freeport Indonesia belum masuk juga kami sudah miliki tanah ini,” ungkapnya.

Helena mengatakan luasan lahan di sekitar Bundaran Petrosea yang diambil pemerintah untuk pelebaran jalan, seluas 230 m x 20 m atau 4.600 m2.

Waktu itu menurut dia sebenarnya ada sebagian warga Amungme keberatan, sehingga saat Dinas PUPR mulai pelebaran jalan, masyarakat sudah mau lakukan aksi palang jalan namun ia mencegahnya.

“Saya cegah dan berikan pemahaman bahwa kita harus dukung supaya daerah kita juga bisa dibangun seperti daerah lain. Saya dan warga lainya sepakat supaya bayar ganti rugi itu urusan dari belakang. Nah sekarang ini setalah kami sudah izinkan dilakukan pembangunan dan ganti rugi belum dibayar, BPN sudah buat lagi sertifikat atas nama orang lain. Masa saya yang bayar pajak tapi orang lain yang makan uang ganti ruginya. Makanya saya ingatkan jangan buat jalan tembusan ke terminal baru Bandara Internasional Mozes Kilangin itu,” ujarnya.

Pantauan Salam Papua, Helena bersama sejumlah warga langsung menyampaikan masalah itu di hadapan perwakilan BPN Mimika, perwakilan PT Petrosea, Kepala Distrik Mimika Baru serta pihak Polres Mimika di Bundaran Petrosea, SP2.

Kepala Distrik Mimika Baru, Dedi Dahmudi Paokuma mengatakan untuk menyelesaikan persoalan ini harus melibatkan banyak pihak, dalam hal ini pejabat-pejabat instansi terkait yang lama.

Perlu juga melibatkan pihak Disependa untuk membuktikan pernyataan dari Helena Beanal yang mengaku rutin membayar pajak tanah tersebut sejak tahun 2015.

Dalam penyelesaian masalah ini, lanjut dia pihak distrik hadir sebagai pemberi informasi saja dan berupaya memediasi.

“Ini mediasi kedua makanya kami sarankan untuk turun langsung ke lapangan. Kami juga tidak tahu pasti titik tanah yang dipermasalahkan karena itu pejabat lama yang buat,” kata Dedi.

Menanggapi tudingan dari Helena Beanal, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, BPN Mimika, Agustinus S. Taime mengatakan bahwa jika memang Helena Beanal merasa ada oknum di BPN yang melakukan hal yang diduga maka silahkan melapor ke penegak hukum.

“Itu hak setiap warga kalau mempunyai bukti ada oknum di BPN yang melakukan hal seperti yang diduga silahkan lapor ke penegak hukum. Kita ini negara hukum kalau memang ada mafia atau yang lainnya silahkan dilaporkan supaya ditempuh jalur hukum saja,” sarannya. (Acik)