Translate

Batas Waktu Penyerahan LHKPN Bagi 257 Pejabat Pemkab Mimika Sampai 31 Maret

Bagikan Bagikan

Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah V KPK, Dian Patria (tengah) berpose bersama Sekda Mimika, Michael Gomar serta sejumlah pimpinan OPD di Lingkungan Pemkab Mimika di Pendopo Rumah Negara, Jalan Cenderawasih, SP3, Timika, Papua. (Foto-SAPA/Jefri)

SAPA (TIMIKA)
- Batas waktu penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2022 dari 257 pejabat di Lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Mimika, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai 31 Maret.

Sebanyak 257 pejabat di Lingkup Pemkab Mimika yang masuk sebagai wajib lapor LHKPN, termasuk Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob dan Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Michael Gomar. 

Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah V KPK, Dian Patria menegaskan  pejabat wajib lapor segera menyampaikan LHKPN. 

Ia menjelaskan LHKPN menunjukkan integritas dari ASN dan transparan dari pejabat di Lingkungan Pemkab Mimika sehingga wajib dilaporkan, selain itu pejabat yang telah pensiun juga wajib menyampaikan LHKPN. 

"Saat pertama menjabat, selama menjabat dan setelah menjabat atau pensiun wajib melaporkan LHKPN. Kalau ada kendala segera berkoordinasi dengan Inspektorat. Mohon dukungannya untuk memastikan kepatuhan penyerahan LHKPN," ujar Dian di Timika, Papua, Senin (14/2/2022). 

Dian menyebutkan pejabat wajib menyampaikan LHKPN berdasarkan apa adanya, bukan ada apanya dan jangan sampai tidak melaporkan. 

“Apalagi secara berturut-turut tidak melaporkan maka akan menjadi temuan KPK,” pesan Dian. 

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Mimika, Sihol Parningotan mengatakan Bupati Mimika telah menyurati semua pejabat agar segera menyampaikan LHKPN. 

Inspektorat juga membuka ruang koordinasi dan konsultasi kepada pejabat yang wajib lapor jika ada kendala. 

Sementara itu Sekda Mimika Michael Gomar juga menegaskan agar pejabat wajib lapor segera menyampaikan LHKPN. 

Pemkab Mimika memberi waktu terkait hal itu hingga akhir Bulan Februari. 

"Kita beri waktu sampai akhir Februari ini, dan paling lambat tanggal 31 Maret sesuai dengan target yang diberikan oleh KPK. Kita harap ada kerja sama yang baik dari pejabat, sehingga Inspektorat tidak perlu berteriak- berteriak lagi," ujar Sekda. 

Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika ini menegaskan, bagi pejabat yang tidak melaporkan LHKPN akan diberi sanksi tegas.

“Pimpinan tidak akan segan-segan menahan uang tunjangan tambahan serta tunjangan lainnya,” tegas Sekda. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar