Translate

Bupati Mimika Terbitkan Instruksi Pengawasan dan Pengendalian serta Pengaturan Penjualan Solar dan minyak tanah

Bagikan Bagikan

Antrian kendaraan yang mengisi BBM jenis solar pada salah satu  SPBU di Timika. (Foto-Dok/SAPA)

SAPA (TIMIKA)
- Bupati Mimika menerbitkan Instruksi nomor 2 Tahun 2022, tentang pengawasan dan pengendalian serta pengaturan penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dan minyak tanah di Kabupaten Mimika.

Instruksi ini menindaklanjuti pertemuan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, pihak PT Pertamina (Persero) Regional VIII Wilayah Maluku Papua serta pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kantor Dinas Perindustrian dan  Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika beberapa waktu lalu, terkait upaya mengatasi antrian panjang di SPBU dan kelangkaan minyak tanah di Mimika. 

Dalam instruksi bupati tersebut, mengatur SPBU Nawaripi khusus melayani pengisian solar untuk kendaraan bus, SPBU SP 2 melayani pengisian solar untuk kendaraan truk dan SPBU Hasanuddin melayani pengisian solar untuk kendaraan pick up. 

Sedangkan kendaraan pribadi, dapat melakukan pengisian disemua SPBU yang menyediakan BBM jenis solar. 

Dikhususkan bagi kendaraan truk pengangkut Sembako dan bahan bangunan dari Pelabuhan Pomako serta pelayanan pembelian dengan jerigen untuk kebutuhan nelayan, pertanian, peternakan dan penerangan fasilitas umum, dapat melakukan pengisian di SPBU KM 08. 

Dalam instruksi itu juga melarang SPBU menjual BBM jenis solar dalam bentuk drum dan jerigen untuk kepentingan apapun, kecuali direkomendasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi. 

SPBU dilarang menjual atau mendistribusikan BBM bersubsidi jenis solar kepada kendaraan dinas milik ASN, TNI dan POLRI. 

Kendaraan atau mobil barang dengan jumlah roda lebih dari enam dengan tujuan kepentingan komersial, bisnis dan industri dilarang mengisi BBM jenis solar bersubsidi. 

Sedangkan terkait penyaluran minyak tanah, para agen minyak tanah wajib mengawasi setiap distribusi minyak tanah dari pangkalan sampai kepada konsumen pengguna, untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil menengah. 

Setiap pangkalan minyak tanah dilarang menjual minyak tanah kepada pengecer. 

Pedagang atau pengecer dilarang menjual minyak tanah dalam kemasan jerigen, botol dan sejenisnya baik di pinggir jalan maupun melalui transaksi online.

Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Michael Gomar ketika ditemui Salam Papua, Kamis (25/2/2022) di Kantor Pusat Pemerintahan SP3 menegaskan, siapapun yang tidak menaati instruksi tersebut akan dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku. 

"Kita akan tindak tegas kendaraan perusahaan dan kendaraan berplat merah yang membeli solar bersubsidi di SPBU. Bila perlu kita tempel stiker pada kendaraan milik perusahaan dan milik pemerintah agar tidak mengisi solar di SPBU," kata Sekda. 

Dia juga mengingatkan kepada sopir truk yang mengambil solar untuk dijual kembali agar tidak mengulangi hal tersebut. 

Menurutnya ada truk yang sudah terdeteksi atau sudah diketahui, dalam sehari bisa membeli solar hingga empat kali dan selanjutnya dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan lebih, sehingga ia berpesan kepada oknum tersebut berhenti melakukan hal itu. 

“Kita sudah ketahui dan kita harap oknum yang melakukan permainan ini jangan ulang lagi," tegasnya. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar