KPK dan Kejari Bantu Pemkab Mimika Selesaikan Masalah Lahan di Pelabuhan Pomako

Kejari Mimika, Sutrisno Margi Utomo (kiri) dan Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah V KPK, Dian Patria (kanan) menandatangani berita acara dalam rapat koordinasi penyelesaian lahan Pelabuhan Poumako. (Foto-SAPA/ Jefri)

SAPA (TIMIKA) - Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika menyelesaikan masalah lahan di Pelabuhan Pomako, agar bisa ada pengembangan di wilayah pelabuhan.

Kepala Kejari Mimika, Sutrisno Margi Utomo mengungkapkan pihaknya siap melakukan pendampingan penyelesaian lahan tersebut.

Sutrisno menegaskan jika ada pihak ketiga yang mengklaim itu, harus diluruskan.

"Kita juga dorong agar disertifikatkan lahan tersebut atas nama Pemkab Mimika," kata Sutrisno usai rapat koordinasi antara Kejari Mimika dan Pemkab Mimika di Hotel Grand Mozza Timika, Rabu (16/2/2022).

Sutrisno meminta Pemkab Mimika menyiapkan dokumen- dokumen pendukung agar persoalan lahan cepat dituntaskan, sehingga secepatnya bisa dilakukan pembangunan dan pengembangan di kawasan Pelabuhan Pomako.

"Kita harus bergerak jika tidak Pelabuhan Pomako tidak akan berkembang," kata Sutrisno.

Selain Pelabuhan Pomako, beberapa titik lahan juga masih bermasalah.

Menurutnya, Kejari pada dasarnya siap membantu jika pemerintah memerlukan.

"Kita siap melakukan pendampingan dan mencari solusi untuk menyelesaikan lahan- lahan yang menghambat pembangunan," ujarnya

Sementara itu Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah V KPK, Dian Patria yang turut hadir pada rapat tersebut mengatakan siap membantu Pemkab Mimika dalam penyelesaian masalah lahan di Pelabuhan Pomako, karena merupakan salah satu aset yang dimiliki Pemkab Mimika.

Aset menjadi salah satu hal penting yang harus didampingi apalagi Pelabuhan Poumako sebagai pintu masuk, sehingga KPK siap mengonfirmasi ke pemerintah pusat untuk membantu menyajikan data jika diperlukan.

Sementara itu Kepala Unit Penyelengara Pelabuhan (UPP) Kelas II Pomako, Husni Anwar menjelaskan jika masalah lahan telah diselesaikan maka kawasan di Pelabuhan Pomako siap dikembangkan.

Menurutnya untuk pengembangan pelabuhan, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan telah menyediakan anggarannya, namun terlebih dahulu masalah lahan harus diselesaikan.

“Pemerintah pusat siap salurkan anggaran tergantung status lahannya, beberapa kali alokasi akhirnya di kembalikan," kata Anwar.

Ia menambahkan pemerintah juga akan melakukan relokasi masyarakat yang berada di sekitar Pelabuhan Poumako.

"Pemerintah telah menyediakan lokasinya dan siap merelokasi warga," pungkas Anwar. (Jefri Manehat)