KPK Minta Mantan Pejabat di Mimika Kembalikan Aset Negara, Dian: Dikorankan Saja Biar Malu!

(Foto:Ilustrasi)

SAPA (TIMIKA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta mantan pejabat maupun pejabat yang telah dimutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika mengembalikan aset negara yang masih dibawa hingga saat ini.

Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dian Patria meminta agar Pemerintah Kabupaten Mimika mengumumkan supaya para mantan pejabat tersebut mengembalikan aset yang belum dikembalikan.

"Jika ada pejabat yang tidak ingin mengembalikan kendaraan tersebut dikorankan saja biar malu, karena pejabat-pejabat tersebut rasa memiliki kendaraan ini tinggi sekali sampai lupa mengembalikan," ungkap Dian, Senin (14/2/2022).

Dia mengatakan, pejabat yang tidak mengembalikan kendaraan aset negara dapat dipidana atas kasus penggelapan. Apalagi pejabat tersebut memakai plat nomor palsu, dapat dilaporkan dengan kasus pemalsuan.

Sementara itu Kepala BPKAD Kabupaten Mimika, Marthen Malisa saat dikonfirmasi, pada Selasa (15/2/2022), juga mengaku bahwa sebagian pejabat di lingkungan Pemkab Mimika termasuk beberapa mantan anggota DPRD Kabupaten Mimika belum mengembalikan kendaraan yang pernah digunakan.

Namun tim penertiban aset bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri telah berhasil menarik kembali beberapa unit kendaraan dari beberapa mantan pejabat.

"Sekitar 10 (kendaraan) yang sudah ditarik, yang belum juga masih banyak dan dari mantan anggota DPRD tersisa 4 yang belum mengembalikan. Yah begitulah, kalau pejabat di Pemda ini seperti itu, ketika sudah dikasih kendaraan rasa memilikinya sangat tinggi," tegas Marthen.

Menurut Marthen, seharusnya jika sudah tidak menjadi pejabat alangkah baiknya secara gentleman untuk mengembalikan aset negara yang pernah dipakai sebelumnya saat masih menjabat.

Dia menjelaskan, saran dari KPK, sebelum kendaraan diserahkan kepada pejabat sebaiknya ada fakta integritas sehingga pejabat yang telah selesai melaksanakan tugasnya, hal tersebut dapat menjadi dasar ketika hendak ditarik kembali.

"Karena kalau pejabat di sini pindah jabatan misalnya dari satu OPD ke OPD lain, seharusnya kendaraan tersebut tidak dibawa agar siapapun yang akan mengisi jabatan tersebut dapat menggunakan fasilitas yang dimaksud. Namun yang terjadi hari ini, pindah OPD berarti kendaraan juga ikut pindah," tuturnya. (Jefri Manehat)