Translate

Permintaan Atlet Berprestasi jadi Honorer di Pemkab Mimika, Sekda: Kami Pertimbangkan

Bagikan Bagikan

Acara Malam Apresiasi Sub PB PON Klaster Mimika kepada atlet-atlet Mimika yang berprestasi pada PON XX Papua di Graha Eme Neme Yauware. (Foto-Istimewa)

SAPA (TIMIKA)
- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika akan mempertimbangkan permintaan atlet-altet berprestasi pada PON XX Papua untuk menjadi honorer di Lingkup Pemkab Mimika.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Michael Gomar saat ditemui Salam Papua di Kantor Pusat Pemerintahan, SP3, Timika, Papua, Jumat (25/2/2022). 

Ia mengatakan atlet-atlet menyampaikan permintaan tersebut melalui Sekretaris KONI Mimika pada acara Malam Apresiasi Sub PB PON Klaster Mimika kepada atlet-atlet Mimika beberapa hari lalu. 

Permintaan ini akan dilaporkan kepada Bupati Mimika  sebagai pembina kepegawaian di Lingkungan Pemkab Mimika. 

“Kurang lebih 30 atlet berprestasi di Mimika yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan berharap ada perhatian dari Pemkab Mimika,” kata Sekda. 

Namun, menurut dia Pemkab Mimika sedang berusaha mengurangi tenaga honorer. 

Sehingga permintaan ini masih harus dipertimbangkan karena kebijakan pemerintah pusat tidak ada lagi perekrutan tenaga kontrak atau tenaga honorer di lingkungan kabupaten/kota seluruh Indonesia. 

“Apalagi kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pada tahun 2023 tidak ada lagi tenaga honorer karena semua akan beralih menjadi tenaga outsourcing," kata Sekda. 

Dia menyebutkan pada Tahun 2023 jelang Tahun 2024 Pemkab Mimika akan kembali melakukan pendataan terhadap tenaga honorer yang akan dipekerjakan sebagai tenaga outsourcing.

Ketika menjadi tenaga outsourcing berarti bukan lagi menjadi tanggung jawab Pemkab  Mimika melainkan menjadi tanggung jawab pihak ketiga.  

“Tenaga atau karyawan outsourcing adalah karyawan kontrak yang dipasok dari sebuah perusahaan penyedia, sehingga berkaitan dengan honorarium menjadi tanggung jawab pihak perusahaan,” terangnya. 

Sekda menambahkan, verifikasi dan penilaian terhadap kinerja tenaga honorer di setiap Organisai Perangkat Daerah (OPD), sebagian besar telah disampaikan pimpinan OPD kepada Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D). 

"Sekitar 90 persen data sudah disampaikan pimpinan OPD kepada tim TP2D terkait hasil penilaian tenaga honorer. Kita berharap secepatnya semua pimpinan OPD menyampaikan data- data tersebut sehingga Maret sudah finalisasi, agar mereka sudah bekerja kembali karena memang sebagian OPD kesulitan tanpa tenaga honorer," kata Mantan Kepala Disperindag ini. 

Dari hasil pengusulan kembali tenaga honorer, ia memastikan  ada pengurangan untuk menghemat anggaran dan mengefektifkan kinerja tenaga honorer. 

“Pengurangan ini akan menghemat anggaran dan kinerja tenaga honorer jadi lebih efektif,” pungkasnya. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar