Translate

Wakil Bupati Mimika Hadiri Forwakada di Bandung, LHP Inspektorat Harus Ditandatangani Wakil Kepala Daerah

Bagikan Bagikan

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob (belakang ke-tujuh dari kiri) foto bersama Wakil Kepala Daerah se-Indonesia saat menghadiri Forwakada di Bandung (18/2/2022) (Foto:Istimewa)

SAPA (BANDUNG) - Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob dan Wakil Bupati Boven Digoel mewakili Provinsi Papua mengikuti pertemuan Forum Wakil Kepala Daerah (Forwakada) se-Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Jumat (18/2/2022) - Sabtu (19/2/2022).

Dalam rilis yang diterima Salam Papua, Sabtu (19/2/2022), pertemuan tersebut bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Manajemen Pemerintahan (LPMP), Kementerian Dalam Negeri dan BKKBN. Adapun peserta yang hadir 55 wakil Kepala Daerah utusan 34 Provinsi se-Indonesia.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di Hotel Aryaduta, Bandung, Jumat (18/2/2022).

Ridwan Kamil dalam sambutannya mengatakan, kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki 2 obyek penilaian, yakni kepribadian dan daya kerja, dimana keduanya harus ditampilkan yang terbaik.

Menurut Kang Emil, begitu sapaan akrabnya, seorang wakil kepala daerah sebetulnya lebih untung, karena waktunya lebih luang sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik.

Kang Emil juga menyampaikan bahwa dari dua ratusan lebih negara di dunia, sebanyak 85% perekonomiannya diatur oleh negara-negara anggota G20, yang presidensinya saat ini dipegang oleh Indonesia.

Kemudian, dari 20 negara anggota G20 ini, Indonesia berada di ranking ke-16, dan jika berhasil, pada sepuluh tahun mendatang Indonesia akan berada di urutan ke-10, serta puncaknya pada 2045, Indonesia akan menjadi salah satu negara adidaya.

Namun demikian, lanjut dia, untuk bisa menjadi negara adidaya, tentunya ada beberapa persyaratan, yakni yang pertama, sosial dan politik harus stabil, tidak ada pertengkaran yang hanya menghabiskan energi.

Disampaikan bahwa banyak negara di dunia pecah disebabkan pertengkaran. Sehingganya Pancasila, khususnya sila ketiga itu sangat penting.

 “Lebih baik mencintai daripada membenci, lebih baik merangkul daripada memukul,” ujarnya.

Kemudian syarat kedua adalah ekonomi minimal 5%. Cara agar ekonomi Indonesia dapat mencapai minimal 5% tersebut, di antaranya adalah tidak melakukan ekspor bahan mentah dan memilih hilirisasi industri.

Selain fokus pada ekonomi produktif, ekonomi Indonesia harus menjadi ekonomi hijau, dengan energinya yang harus energi terbarukan, di samping menerapkan ekonomi digital.

“Mulai saat ini, ayo kita kurangi kompetisi, dengan memperbanyak kolaborasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Forwakada, Robby Nahliyansyah mengatakan, Forwakada memberikan semangat baru bagi para wakil kepala daerah se-Indonesia. Sebab, apa yang dirasakan di satu daerah, sama juga dirasakan oleh daerah lain.

“Kita sangat berbangga, Forwakada sampai saat ini masih solid dan kompak. Oleh karena itu, saya berharap ada hasil baik yang didapatkan dari forum ini. Sebab Forwakada ini berdiri tidak terlepas dari adanya kegundahan para wakil kepala daerah. Oleh karenanya, di sinilah kami semua sesama wakil kepala daerah bersilaturahmi,” ujar Robby, yang juga Wabup Tanjungjabung Timur, Provinsi Jambi ini.

Selain workshop bertajuk ‘Penguatan Peran Wakil Kepala Daerah Dalam Penurunan Stunting dan Pengentasan Kemiskinan’ ini, kegiatan Forwakada selama dua hari ini juga diisi dengan penyampaian materi bertajuk ‘Peran Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah’ oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI.

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengatakan dalam pertemuan bertajuk Workshop tersebut dijabarkan juga sejumlah tugas Wakil Bupati dan Wakil Walikota di antaranya:

Pertama, penurunan angka stunting menjadi tanggung jawab wakil kepala daerah. Maka segera membentuk Tim Percepatan Penurunan Angka Stunting yang diketuai oleh Wakil Kepala Daerah sebagai Pelaksana dengan beranggotakan Dinas terkait dan Stakeholder lainnya untuk pelaksanaan di Kabupaten/kota.

Kedua, Penurunan Angka Kemiskinan juga menjadi tanggung jawab Wakil Kepala Daerah dan segera membentuk Tim Pengentasan Kemiskinan.

Ketiga, semua kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan inspektorat, BPK, ataupun KPK menjadi tanggung jawab Wakil Kepala Daerah. Untuk itu maka Inspektorat harus melaporkan kepada Wakil Kepala Daerah. Seperti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus ditandatangani Wakil Kepala Daerah.

Keempat, setiap 3 bulan Wakil Kepala Daerah harus melakukan evaluasi dan monitoring kinerja instansi terkait realisasi fisik dan realisasi keuangan bersama semua OPD, karena ini merupakan tugas dan kewenangan atributif yg diamanatkan dalam UU no 23 th 2014 dan perubahannya UU no 9 tahun 2015. Dimana, hasil pengawasan dan pemeriksaan  instansi pemerintahan yang dilakukan wajib dilaporkan kepada Wakil Kepala Daerah setiap tiga bulan. Sedangkan untuk daerah tingkat II, Wakil Kepala Daerah akan melaporkannya ke Bupati/Walikota, Gubernur, Mendagri dan KPK.

“Pertemuan akan dilanjutkan di Semarang pada pertengahan bulan Maret 2022,” tutup Wabup John. (Jimmy)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar