Translate

APK Ancam Polisikan Oknum yang Berupaya Hentikan Proses Hukum Pelaku Penghinaan Suku Kamoro

Bagikan Bagikan

Foto bersama Pengurus dan Anggota APK usai konfrensi pers di Timika. Foto: SAPA/Acik 

SAPA (TIMIKA) – Aliansi Pemuda Kamoro (APK) mengancam akan mempolisikan oknum yang berupaya menghentikan proses hukum terhadap seorang warga berinisial MM, yang telah menghina Suku Kamoro yang merupakan salah satu suku asli Kabupaten Mimika, pada Desember 2021 lalu.

“Kami tidak main-main, kalau ada oknum berupaya hentikan proses hukum maka kami juga akan buat laporan polisi untuk oknum ini walaupun dia merupakan warga Kamoro,” tegas Ketua APK, Dr Leonardus Tumuka saat konferensi pers di Timika, Minggu (6/3/2022).

Ia mengatakan berdasarkan informasi dari pihak Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Mimika, ada oknum yang mengatasnamakan Suku Kamoro  bersurat ke Satreskrim untuk mencabut laporan yang dibuat pada Januari 2022 lalu itu. Upaya yang dilakukan oknum itu bukan atas persetujuan APK sebagai pelapor.

“Kami merasa terkejut saat dapat informasi dari pihak Satreskrim kalau ada oknum yang bersurat dan meminta supaya kasus tersebut dicabut. Kami tidak setuju dengan upaya oknum itu,” kata Leonardus yang didampingi Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan sejumlah Anggota APK ini.
 
Dia menyebutkan APK
berkomitmen tidak mencabut laporan polisi terhadap terhadap MM, karena bahasa penghinaan MM itu dirasa sangat mendiskreditkan Suku Kamoro.
 
Pihaknya ingin proses hukum tetap berlanjut supaya bisa memberi efek jerah.
 
“APK tidak akan main-main dan tidak tolerir dengan persoalan penghinaan dan rasis yang telah terjadi,” ucapnya.
 
Leonardus menjelaskan laporan terhadap oknum yang menghina Suku Kamoro ini tidak perlu dikaitkan dengan suku asal dari pelaku, karena yang melakukan ini individu bukan atas nama suku tertentu.
 
“Kami tidak melaporkan suku dari pelaku itu. Yang kami laporkan adalah pelaku secara individu yang telah menghina seluruh orang Kamoro dari ujung Barat ke Timur. Itu sudah melanggar hukum dan  pelaku sedang dalam proses penahanan,” tuturnya.
 
Untuk itu APK meminta agar jangan sampai ada oknum manapun yang berupaya menggagalkan proses hukum.
 
Menurutnya, penghinaan terhadap Suku Kamoro berawal dari masalah pribadi antara pelaku dan salah seorang warga Kamoro.
 
Persoalan pribadi tersebut diluapkan pelaku melalui media sosial namun  tidak hanya menghina individu yang bermasalah denganya tapi disebutkan Suku Kamoro.
 
Penghinaan itu tidak hanya sekali tetapi diposting secara berkali-kali  dengan bahasa yang sangat merendahkan. 
 
“Postingan pelaku itu akhirnya diinformasikan ke APK pada Bulan Desember 2021, tapi karena berkaitan dengan perayaan Natal maka laporan baru dibuat Bulan Januari 2022 melalui Sekjen APK,” terangnya.
 
Setelah dibuat laporan polisi, lanjut Leonardus sempat dilakukan mediasi tapi APK menolak untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan harus diproses hukum.
 
“Kasus ini juga jadi pelajaran untuk semua, baik orang Kamoro maupun warga dari suku lain di Timika supaya kita saling menghargai. Kalau ada masalah pribadi diselesaikan secara pribadi bukan dengan menyeret nama suku apalagi dihina-hina,” kata lulusan Strata Tiga (S3) dari University of the Philipines Los Banos, Filipina, tahun 2015 ini.
 
Sementara itu Sekjen APK, Rafael Taorekeyaou mengatakan warga Kamoro hidup dalam Negara hukum sehingga ketika terjadi suatu hal yang melanggar hukum maka harus diselesaikan secara hukum.
 
Dia mengakui memang sempat ada mediasi, tapi sampai saat ini pikanya tidak berniat mencabut laporan dan proses hukum harus terus berjalan.

"Supaya pelaku jerah karena ini berkaitan dengan harkat dan martabat Suku Kamoro,” tegasnya.
 
Ia juga kembali
menegaskan bahwa persoalan ini tidak membawa nama suku dari oknum yang telah menghina Suku Kamoro, namun hanya individu yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya.
 
“Persoalan ini bukan antar suku tapi oknum.  Lagian oknum itu dipenjara dengan tujuan baik untuk membina bukan merusak. Sehingga apa yang kami upayakan adalah hal yang tepat,” ucap Rafael.
 
Dia menyebutkan yang berhak mencabut laporan adalah APK, selain dari itu tidak bisa.
“Karena yang membuat laporan itu APK tapi sejauh ini APK tidak berniat mencabut laporan,” pungkasnya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar