Translate

CPNS Kabupaten Puncak Gelar Aksi Damai di Timika Tuntut Kejelasan Jadwal Latsar

Bagikan Bagikan

Sejumlah CPNS Kabupaten Puncak berbicara dengan aparat keamanan  Polres Mimika saat aksi damai menuntun kejelasan 
jadwal Latsar di depan Kantor PT. Aviasi Puncak Papua, 
Jalan C. Heatubun, Timika. (FOTO: ISTIMEWA)

SAPA (TIMIKA) – Sejumlah Calon Pegawai Negeri Sipi (CPNS) Formasi Umum 2018 dari Kabupaten Puncak, Provinsi Papua melakukan aksi damai menuntut kejelasan jadwal pelatihan dasar (Latsar) di depan Kantor PT. Aviasi Puncak Papua (APP), Jalan C. Heatubun, Timika, Kamis (17/3/2022).

Mereka menuntut agar Bupati Puncak dan Panitia Penerimaan CPNS Formasi Umum 2018 dalam hal ini Wakil Bupati Puncak segera berkoordinasi dengan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Puncak, untuk membicarakan jadwal Latsar agar nasib CPNS jelas dan terarah.

“Saya memawakil seluruh CPNS meminta kepada bupati supaya Latsar dipercepat dan kami mau SK PNS harus ditandatangani oleh Bapak Willem Wandik SE. M.Si sebagai Bupati Puncak periode 2018 - 2023, sehingga beliau meninggalkan suatu kenangan bagi kami CPNS Formasi 2018. Sebab  kami diangkat pada masa kepemimpinan beliau,” ungkap Koordinator Lapangan CPNS Formasi Umum 2018 Kabupaten Puncak, Anis A Kora.

Dia menjelaskan alasan lain pihaknya mendesak Pemkab Puncak melakukan Lastar agar status CPNS bisa segera berubah menjadi PNS, karena menurut mereka gaji CPNS tidak cukup membiayai kehidupan di Ilaga.

“Mengingat harga barang di Ilaga  yang begitu tinggi tidak bisa dicukupi dengan gaji CPNS dengan alasan ini kami mendesak pak bupati untuk menjadwalkan kegiatan Latsar dalam tahun ini,” ucapnya.

Ia mengatakan semua CPNS Formasi Umum 2018 tidak mau prajabatan tertunda-tunda sampai beberapa tahun kedepan karena berdasarkan  pengalaman yang dialami angkatan-angkatan sebelumnya, ketika terjadi penundaan Latsar ataupun prajabatan sampai bertahun-tahun mempengaruhi kepangkatan mereka, bahkan PNS pensiun lebih cepat dari masa kerja karena faktor umur.

“Berdasarkan beberapa latar belakang ini menjadi  pertimbangan kami  melakukan aksi tuntutan dengan demikian maka kami mohon kepada bapak bupati untuk menanggapi tuntutan ini,” jelasnya.

Pihaknya juga meminta Bupati Mimika melakukan inspeksi mendadak (Sidak) pada setiap dinas, badan dan kantor, supaya dapat memperoleh informasi akurat tentang ASN di Kabupaten Puncak.

Sebab sesuai informasi yang mereka peroleh dari suatu sumber bahwa jumlah keseluruhan ASN di Puncak mencapai 400 lebih, namun sesuai fakta hanya beberapa orang yang berkantor.

Sementara Bupati Puncak sudah mengeluarkan kebijakan bagi ASN di Kabupaten Puncak yang suka meninggalkan tempat tugas, terkait dengan penerimaan gaji dan hak hak lainnya hanya bisa diambil di Bank Papua di wilayah Kabupaten Puncak.  

Aturan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Puncak dengan nomor 860/16/SET, tertanggal 4 Februari 2022, bekerja sama dengan Bank Papua Cabang Ilaga terkait penerimaan gaji.

Maka sebagai anak daerah sangat mendukung aturan itu. “Hanya saja dengan alasan keamanan  menjadi hambatan bagi seluruh ASN untuk menjalankan kebijakan tersebut,” terang Mantan Komisioner Panwaslu kabupaten Puncak Periode 2018 - 2019 itu.

Aksi damai sejumlah CPNS kabupaten Puncak inipun berakhir setalah anggota Polres Mimika memberikan pemahaman terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar