Masyarakat Tujuh Kampung di Alama Tolak jadi Bagian dari Kabupaten Nduga

Foto bersama perwakilan masyarakat dari tujuh kampung di Distrik Alama, usai menyampaikan pernyataan sikap penolakan masuk dalam data wilayah administrasi Kabupaten Nduga. (Foto : SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) - Masyarakat tujuh kampung di Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, yakni Kampung Janggelo, Wuarem, Wandud, Purua, Pusue, Ngeselema dan Kampung Kilimat dengan tegas menolak menjadi bagian dari Kabupaten Nduga.

Penolakan ini disampaikan setelah mengetahui hasil rapat klarifikasi batas wilayah yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Nduga dan Kabupaten Mimika, bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada 10 Maret 2022 atas status hukum wilayah administrasi Pemerintah Distrik Alama, yang wilayah administrasinya diklaim Pemerintah Kabupaten Nduga secara sepihak.

Sehingga masyarakat dari tujuh kampung itu dengan tegas menolak bergabung dengan Kabupaten Nduga dan tetap memilih berada di wilayah administrasi Distrik Alama, Kabupaten Mimika.

Penolakan tersebut melalui pernyataan sikap tujuh kepala kampung, perwakilan tokoh gereja, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan perwakilan mahasiswa.

Pernyataan sikap ini disampaikan dalam jumpa pers di Gang Pepaya, Jalan Hasanuddin, Timika, pada Sabtu (19/3/2022).

Dalam jumpa pers itu perwakilan dari ketujuh itu kampung menandatangani berita acara pernyataan sikap tersebut yang menegaskan bahwa tujuh kampung tetap berada dalam wilayah administrasi Distrik Alama, Kabupaten Mimika yang sah atas status hukum dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun tanpa melibatkan masyarakat setempat.

Kepala Kampung Jenggelo, Nasil Nirigi dalam pernyataan sikap menyampaikan semua pembangunan fisik yang berada pada tujuh kampung itu adalah bukti keseriusan dari Pemerintah Kabupaten Mimika dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu diharapkan Pemerintah Kabupaten Mimika dan Pemerintah Kabupaten Nduga segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tapal batas wilayah administrasi Distrik Alama di Kabupaten Nduga dan wilayah administrasi Distrik Alama di Kabupaten Mimika.

Menurutnya masyarakat tujuh kampung sangat bersungguh-sungguh akan bertanggungjawab atas kesepakatan penolakan ini dan menjadi acuan bagi Bupati Nduga dan Bupati Mimika.

"Pernyataan sikap ini akan dibuat secara tertulis dan lisan serta melalui baliho-baliho sebagai bentuk keseriusan bahwa masyarakat tujuh kampung tidak setuju menjadi bagian dari Kabupaten Nduga," katanya.

Nasil mengungkapkan, warga tujuh kampung dilindungi oleh Undang Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, data tujuh kampung tersebut juga masuk dalam file data sebagai bagian dari warga Distrik Alama, Kabupaten Mimika. Namun sangat disayangkan saat ini diklaim menjadi warga dari kabupaten Nduga dengan keputusan yang diambil sendiri tanpa adanya perundingan atau tidak melalui prosedur yang benar.

"Selama ini layanan dari Pemerintah Kabupaten Mimika aktif disemua bidang di Distrik Alama. Sebagai kepala kampung saya dilantik sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Mimika. Makanya saat ini kami menolak menjadi bagian dari Kabupaten Nduga,” ungkapnya.

Kemudian Kepala Kampung Wuarem, Jupunus Gwijangge menjelaskan terkait tapal batas wilayah administrasi yang saat ini dibuat Pemkab Nduga, tanpa izin masyarakat adat tujuh kampung.

“Saya dan seluruh masyarakat Kampung Wuarem menegaskan tetap menjadi bagian dari Kabupaten Mimika,” kata Jupunus.

Komitmen penolakan ini juga disampaikan oleh lima kepala kampung lainnya yaitu kepala Kampung Wandud, Mirianus Nirigi, Kepala kampung Purua, Es Lokbere, Kepala kampung Pusue, Enias Gwijangge, Kepala kampung Ngeselema, Kuratus Gwijangge serta Kepala Kampung Kilimat, Mei Tabuni.

Selanjutnya perwakilan Gereja Kemah Injil se Tanah Papua di Alama, Pdt Pilemon Wandikbo mengatakan penetapan batas wilayah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nduga hanya melalui pantauan udara tanpa bertemu dan sepakat bersama masyarakat dan tujuh kepala kampung, dengan demikian tapal batas wilayah administrasi yang dilakukan tersebut adalah tidak sah.

Sebab seharusnya melibatkan semua unsur termasuk pemerintah kampung dan tokoh gereja.

“Kami perwakilan dari tokoh gereja menolak terkait tapal batas wilayah administrasi yang telah dibuat Pemerintah Kabupaten Nduga, itu tidak benar. Kami tetap menjadi bagian dari Kabupaten Mimika dan itu tidak bisa digugat oleh siapapun. Yang mereka tetapkan itu tidak sah dan ilegal,” ucap Pilemon.

Berikut perwakilan masyarakat, Ratus Gwijangge mengatakan bahwa terkait penetapan batas wilayah administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nduga dan Pemerintah Kabupaten Mimika, merupakan kesepakatan yang dilakukan secara sepihak disalah satu hotel tanpa kehadiran masyarakat.

Menurut Ratus, sejak lama sebagian besar masyarakat dari Distrik Alam berada di Kota Timika dan sebagian besar lainnya berada di kampung.
Sejak lama pula 100 persen masyarakat Alama merasakan pembangunan dari Pemerintah Kabupaten Mimika, sehingga jika saat ini Pemerintah Kabupaten Nduga mengklaim wilayah tujuh kampung itu maka hal itu tidak sah.

"Memang beberapa waktu lalu perwakilan Pemerintah Kabupaten Nduga gelar bakar batu bersama masyarakat setelah tapal batas wilayah administrasi itu dibuat, tapi itu tidak tahu dilakukan di mana dan tanpa adanya undangan dan kesepakatan bersama seluruh masyarakat. Tata cara yang baik itu tidak seperti itu. Bakar batu itu harusnya dilakukan melalui undangan resmi kepada masyarakat," katanya.

Disebutkan ini bukan merupakan persoalan dalam wilayah kecil tapi persoalan besar yaitu terkait wilayah administrasi, sehingga tidak boleh dianggap sepele. "Siapapun yang bertindak dan mengambil keputusan sendiri-sendiri itu tetap salah dan tidak sah,” tutur Ratus.

Iapun meminta agar Pemerintah Kabupaten Nduga dan Pemerintah Kabupaten Mimika harus membicarakan kembali persoalan ini agar tidak menjadi masalah di tengah masyarakat.

“Jangan jadikan masyarakat seperti bola pimpong. Saya yakin Bupati Nduga tahu selama ini berapa banyak warga Alama yang tinggal di Timika dan sejauh mana pelayanan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mimika,” ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Tokoh Perempuan, Derna Lokbere. Ia menyebutkan sejak lama ketika ada masyarakat tujuh kampung di Alama mengalami sakit dan meninggal dunia tidak pernah mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Nduga.

Pelayana sejak lama sepenuhnya dilakukan Pemerintah Kabupaten Mimika, bukan Pemerintah Kabupaten Nduga. “Mewakili perempuan dari tujuh kampung saya menolak klaim tapal batas wilayah administrasi yang sudah dibuat. Itu tidak resmi dan tanpa diketahui oleh masyarakat,” tegasnya.

Selanjutnya perwakilan mahasiswa, Ramlak Mindik menuturkan bahwa selama ini warga tujuh kampung terakomodir dalam layanan Pemerintah Kabupaten Mimika dengan baik sehingga tidak bisa dipindahkan menjadi warga Nduga.

Penetapan terkait tapal batas wilayah administrasi yang terjadi sangat tidak sesuai prosedur lantaran tidak diketahui oleh masyarakat, dengan demikian atas nama mahasiswa dia menolak tujuh kampung tersebut menjadi bagian dari Kabupaten Nduga.

“Kami tidak bisa pindah menjadi warga Nduga, karena selama ini yang melayani kami dari berbagai bidang adalah Pemerintah Kabupaten Mimika," ucapnya.

Dia juga mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kabupaten Nduga dalam menyiapkan fasilitas layanan kesehatan, pendidikan dan yang lainnya seperti yang selama ini diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika jika tujuh kampung itu diklaim masuk dalam wilayah Kabupaten Nduga.

"Karena ini menyangkut persolan layanan kepada masyarakat jadi kami dari tujuh kampung sepakat tidak akan pindah ke Nduga dan tetap di Mimika,” tegas Ramlak. (Acik)