Translate

Menolak Lupa, Lukas Enembe dan Semua Unsur yang Minta Pemekaran DOB

Bagikan Bagikan
Papan nama Kantor Pusat Pemerintahan Gubernus Provinsi Papua Tengah
yang terpampang di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika.
(FOTO: DOKUMEN SAPA)

SAPA (TIMIKA) - Pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Papua merupakan permintaan Gubernur Papua, Lukas Enembe bersama semua unsur  kepada pemerintah pusat pada Tahun 2018 lalu.

Hal ini disampaikan Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai di Timika, Jumat (11/3/2022).

Ia mengingatkan kembali dan mengajak masyarakat menolak lupa bahwa pada Tahun 2018 lalu Lukas Enembe dengan konsep Otsus Plus beliau datang dengan semua unsur, meminta pemekaran dan khusus untuk Laapago diminta segera dimekarkan jadi provinsi percontohan infrastruktur.

“Jadi kalau sekarang pemekaran Provinsi Papua Tengah ditolak, pemerintah pusat pasti akan bingung. Pemerintah mau ikut yang mana? Ini kan bingung padahal gubernurnya masih sama masih satu loh. Pada prinsipnya tinggal bagaimana pemerintah menyampaikan maksud dan tujuan membangun DOB kepada masyarakat," ujar Yorrys.

Dia mengatakan terkait pemekaran DOB ini pemerintah pusat perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu sehingga semua punya pemahaman yang sama, dan membangun persepsi yang sama tentang urgensi pembentukan provinsi.

Dalam perjalanan pembentukan DOB di Papua, lanjut Yorrys telah ada proses politik dan hukum yang sudah final. “Jadi telah dilakukan penandatanganan Peraturan Pemerintah dan juga sudah terbit Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi  Papua,” jelasnya. (Jefri Manehat)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar