Translate

Pembangunan Rumah Layak Huni dan Infrastruktur Jalan jadi Usulan Prioritas pada Musrenbang Distrik Iwaka

Bagikan Bagikan
Peserta menyampaikan usulan saat Musrembang Distrik Iwaka.
(FOTO: SAPA/ACIK)
SAPA (TIMIKA) -  Pemerintah Distrik Iwaka menggelar musyawarah rencana pembangunan daerah (Musrenbang) Tahun 2022 dengan tema ‘percepatan pembangunan infrastruktur dasar dalam meningkatkan produktivitas perekonomian yang berkelanjutan di Mimika’.

Musrenbang yang dilaksanakan di Kantor Distrik Iwaka, Kamis (10/3/2022) ini  dibuka oleh Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Ekonomi, Andi Ramli Teru.

Kegiatan itu diikuti perwakilan dari  tujuh kampung yakni Kampung Lima Asri Barat, Limau Asri Timur, Iwaka, Naena Muktipura, Mulia Kencana, Pigapu dan Kampung Wangirja serta Tim Asistensi dari Badan Perencanaan  Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika.

Pantauan Salam Papua, usulan dari setiap kampung yang dijaring saat pelaksanaan Musrenbang tingkat kampung telah dicatat dalam draft yang  dibagikan Pemerintah Distrik Iwaka.

Dalam draf itu setiap kampung tidak diperbolehkan  mengusulkan program pembangunan yang seharusnya dibangun menggunakan dana desa.

Usulan yang boleh disampaikan hanya berkaitan dengan  tiga bidang yaitu sosial budaya (Sosubud), sarana dan prasarana dan bidang ekonomi.

Meski telah menuliskan usulan dalam draf, tujuh kepala  kampung tetap meminta waktu untuk menyampaikan usulan secara lisan.

Usulan-usulan dari semua kampung itu dominan mengenai pembangunan perumahan layak huni bagi warga yang merupakan keluarga baru.

Hal tersebut sangat penting mengingat saat ini dalam setiap rumah warga pada tujuh kampung masih dihuni oleh lebih dari satu kepala keluarga (KK).

“Sampai sekarang ini masih banyak yang dalam satu rumah itu dihuni oleh tiga sampai lima KK. Kasihan sekali kondisi seperti ini, coba pikir saja bagaimana situasinya kalau di dalam satu kamar ada bapa dan mama yang tidur. Ada juga anak dan menantu serta cucu-cucunya. Belum lagi kalau ada ponakan-ponakan yang datang, jadi saya mohon Pemkab Mimika harus perhatikan usulan ini karena selalu kami sampaikan dari tahun ke tahun,” ungkap Kepala Kampung Iwaka, Elesius Awiuta.

Ia bahkan menyarankan agar Pemkab menyiapkan satu lahan khusus untuk pembangunan perumahan layak huni, supaya setiap ada keluarga baru bisa langsung menempatinya.

Elisius juga meminta Pemkab Mimika mempercepat penyelesaian persoalan tapal batas antar Kampung Mulya Kencana, SP7, Iwaka dan Kampung Limau Asri, SP5 guna mengantisipasi terjadinya pertikaian di tengah masyarakat.

“Kita tidak mau adanya pertumpahan darah karena persoalan klaim mengklaim kepemilikan tanah, mohon Pemkab Mimika harus prioritaskan persoalan ini. Jangan sampai terjadi baku bunuh dan warga yang jadi korban,” ujarnya.

Selain persoalan pembangunan perumahan layak huni,  tujuh kepala kampung juga mengusulkan persolan pemerataan pembangunan jalan guna kelancaran akses bagi masyarakat, baik untuk askes antar kampung ke kampung, kampung ke kebun dan akses untuk mendukung kelancaran aktivitas lainnya termasuk ke sekolah-sekolah.

Kepala Kampung Limau Asri Barat, Amiruddin mengatakan bahwa sampai saat ini di wilayahnya khususnya di kompleks perumahan mandiri dan  Kali Kabur masih banyak  anak yang tidak sekolah lantaran sulitnya akses jalan.

Menurut dia, di wilayah tersebut tidak ada transportasi kecuali jika ada warga yang mempunyai kendaraan pribadi.

“Memang untuk di wilayah Iwaka ini,  SD dan TK sudah ada hampir disemua kampung, tapi aksesnya tidak dibangun. Makanya banyak anak yang malas ke sekolah karena mereka tidak mau jalan kaki jauh sampai lima kilo meter. Kami  minta agar Tim Asistensi Bappeda Mimika bisa mengawal secara khusus usulan tersebut kalau memang jalan tidak dibangun, maka kami minta pemerintah bangun SD dan TK di wilayah kami supaya mudah terjangkau,” kata Amiruddin.

Menanggapi hal ini, Kepala Distrik Iwaka, Wens Mitoro menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh kepala kampung.

Sebab sangat banyak usulan yang telah disampaikan pada Musrenbang tahun-tahun sebelumnya namun hingga saat ini tidak terealisasi atau terakomodir.

Menurut dia, semua usulan yang disampaikan oleh seluruh kepala kampung merupakan kondisi sesungguhnya di distrik yang dipimpinnya itu.

Namun semua usulan tersebut tidak bisa direalisasikan secara bersamaan dalam satu tahun anggaran, akan tetapi hanya  bisa dilakukan secara pertahap.

“Saya tahu bapak-bapak kepala kampung terkadang naik darah lantaran setiap usulannya tidak bisa diakomodir. Jadi saya minta maaf dan mohon bisa dipahami karena pembangunan itu harus dilakukan pertahap. Apalagi visi dari bupati adalah pembangunan itu dilakukan harus yang bersifat prioritas,” tuturnya.

Lebih lanjut disampaikan, tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan di Mimika sudah sangat maju khususnya dibidang infrastruktur.

Hal ini juga mendapat apresiasi dari pihak Kemenkominfo yang beberapa waktu lalu mengunjungi Timika. Mereka mengaku kaget dengan kemajuan Mimika dari tahun sebelumnya.

"Saya sempat dampingi beberapa tamu dari Kemenkominfo. Mereka sampai kaget melihat semua lorong di kota dan kampung sudah dibangun jalan yang bagus. Itulah satu kebanggaan untuk kita semua, karena itu berkat usulan dari semua kepala kampung. Jadi untuk usulan yang belum diakomodir itu harus dipahami karena tidak semuanya serentak dibangun," ujarnya.

Saat diwawancarai usai Musrenbang, Wens mengaku bahwa khusus untuk usulan pembangunan jalan dan perumahan layak huni bagi warga Iwaka menjadi prioritas.

Pasalnya kedua usulan yang disampaikan kepala-kepala kampung itu sudah lama menjadi keluhan warga. "Benar bahwa di Iwaka ini dalam satu rumah dihuni  lebih dari satu kepala keluarga. Itu sebetulnya sudah menjadi persoalan lama  yang sampai saat ini belum terselesaikan,” ungkapnya.

Kegiatan tersebut diakhiri dengan penandatanganan berita acara Musrenbang dan penyerahan draf usulan tujuh kampung dari Kepala Distrik Iwaka kepada perwakilan Tim Asistensi Bappeda Mimika. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar