Translate

Tim Pemekaran Kaget Atas Aksi Sekelompok Warga yang Nyatakan Mimika Barat Siap jadi Kabupaten

Bagikan Bagikan
   
 Sekelompok warga yang mengaku dari Kokonao, Distrik  Mimika  Barat saat mendatangi Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika dan menyatakan Mimika Barat Siap jadi Kabupaten.
(Foto: SAPA/ Jefri)
SAPA (TIMIKA) - Wakil Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko), Marianus Maknaipeku yang juga menjadi bagian dari Tim Pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Mimika Barat mengaku kaget dengan aksi sekelompok warga, yang mendatangi Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika pada 22 Maret 2022 lalu dan menyatakan Mimika Barat siap menjadi kabupaten.

"Pernyataan mereka itu pembohongan publik, kami tim kaget. Aksi mereka itu tidak mewakili masyarakat Mimika Barat, yang mereka lakukan bukan untuk kepentingan masyarakat tapi kepentingan kelompok, kepentingan pribadi," ungkap Marianus kepada Salam Papua di Timika, Sabtu (26/3/2022).

Marianus bahkan mengaku merasa malu karena ada seorang warga dari kelompok itu yang dengan percaya diri menyatakan menjadi calon karateker Bupati Mimika Barat.

"Yang dilakukan Tomas Marnoma mengaku sebagai calon karateker Bupati Mimika Barat  itu sangat memalukan," ucapnya.

Marianus menjelaskan Tim Pemekaran Calon DOB Kabupaten Mimika Barat telah dibentuk sejak Tahun 2010 dengan SK Ketua Kemasko dan SK Bupati Mimika yang saat itu dijabat almarhum Klemen Tinal.

Tim juga sudah melengkapi semua kelengkapan administrasi menurut Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2007 dan telah mendapat dukungan SK dari DPRD Mimika, Bupati Mimika, DPR Papua dan Gubernur Papua. 

"Kami sudah lewati semua proses sampai ke pusat, yakni Dirjen Otda, Ketua Komisi II DPR RI dan Ketua Komite I DPD RI. Jadi jangan ada yang muncul bikin gerakan sok pahlawan kesiangan," ungkap Marianus.

Diterangkan, untuk memperoleh SK persetujuan dari  kabupaten hingga provinsi, tim pemekaran sebelumnya sudah lakukan  kajian akademik bekerja sama dengan Litbang Uncen yang saat itu dipimpin Prof. Agustinus Fatem dan  telah dipresentasikan di Kantor Bappeda Kabupaten Mimika.

Kemudian DPRD dan Bupati Mimika menerbitkan SK persetujuan selanjutnya berkas pemekaran sudah dipresentasikan di Jayapura sehingga mendapat SK persetujuan dari DPRP dan Gubernur Provinsi. 

"Berkas pemekaran juga kami antar ke pemerintah pusat dan dipresentasikan di Komisi II DPR RI dan di Komite I DPD RI oleh Bapak Allo Rafra dan hasilnya tim telah kantongi Ampres dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, persetujuan dari Komite I DPD RI yang kami terima langsung saat selesai sidang Paripurna DPD RI dan juga dari DPR RI," terang Marianus. 

Setelah itu, lanjut dia tim telah laporkan hasil dari semua proses itu kepada Pemkab Mimika, DPRD Mimika dan Lemasko.

"Jadi kalau tiba-tiba ada yang  mengaku sebagai karateker tanpa sepengetahuan tim dan Pemkab Mimika, ini menurut kami suatu pembohongan kepada masyarakat," ujarnya.

Wartawan: Jefri Manehat
Editor: Yosefina 

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar