Translate

Syarat Ikut Lelang Terlalu Sulit, Banyak Pengusaha OAP Menganggur

Bagikan Bagikan

 

Yohanis Felix Helyanan
(Foto: SAPA/Acik)
SAPA (TIMIKA) – Wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanis Felix Helyanan menilai syarat mengikuti lelang proyek Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika terlalu sulit sehingga banyak pengusaha orang asli Papua (OAP) terpaksa menganggur karena tidak mampu memenuhi semua peryaratan yang diharuskan.

Menurut pria yang akrab disapa John Tie proyek-proyek di Timika hanya dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang mepunyai modal besar sementara pengusaha OPA yang notabene pengusaha kelas menengah kebawah hanya menjadi penonton.

“Saya sangat menyayangkan hal ini, karena banyak kontraktor OAP yang mengalami kesulitan dalam hal persyaratan. Banyak proyek yang hanya dinikmati oleh pihak tertentu dan kontraktor yang betul-betul mapan. Sedangkan kontraktor menengah ke bawah dengan keterbatasan mereka tidak mendapatkan kesempatan ikut pelelangan proyek,” ungkapnya  di Timika, Selasa (26/4/2022).

Dia menyebutkan salah satu syarat yang sangat sulit dipenuhi pengusaha OAP adalah surat khusus kepemilikan tenaga ahli, karena tenaga ahli ini harus berbeda-beda orang di setiap item. Padalah untuk mendapatkan tenaga ahli itu sangat sulit karena harus ahli dimasing-masing bidang, selain itu harus miliki sertifikat badan usaha, tenaga teknis dan persyaratan lainnya.

“Itu pesyaratan-persyaratan yang sulit. Saya secara pribadi sangat prihatin banyak pengusaha OAP kalah, karena mereka tidak punya persyaratan yang cukup,” kata dia.

Menurut John Tie hal ini perlu menjadi perhatian khusus pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten. Pemerintah harus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR supaya kontraktor-kontraktor OAP dipermudah dalam persyatan. "Khusus untuk OAP penanganan proyek dengan nilai di bawah Rp1 miliar sebaiknya hanya ditunjuk langsung tanpa pelelangan," ujar dia.

Dia menyebutkan proyek-proyek dengan nilai besar ada disemua OPD di lingkup Pemkab Mimika, akan tetapi sangat disayangkan banyak pengusaha OAP tidak diberikan kesempatan mengerjakannya.

“Saya harap pihak-pihak terkait bisa sampaikan kepada Kementerian PUPR supaya khsusus pengusaha OAP kalau bisa mereka tidak perlu lengkapi persyaratan-persyaratan yang berat, apalagi persyaratan-persyaratan itu urusannya di Jakarta. Ini sangat menyusahkan dan seolah-olah hanya memberi kesempatan kepada orang-orang yang punya duit,” tuturnya. 

Wartawan: Acik
Editor: Yosefina

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar