Translate

Wabup Mimika: Helikopter dan Pesawat Pemkab Mimika Baru, Dibeli di Masa Bupati Eltinus Omaleng

Bagikan Bagikan

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob,S.Sos,M.M saat menggelar konferensi pers, Senin sore (4/4/2022) (Dok:SAPA)

SAPA (TIMIKA) – Penyataan Bupati Mimika Eltinus Omaleng,S.E,M.H, Senin pagi (4/4/2022), terkait dugaan bahwa Pemkab Mimika telah membeli pesawat dan helikopter bekas dengan total anggaran sebesar Rp 85 Miliar pada tahun 2015 langsung dibantah oleh Johannes Rettob,S.Sos,M.M yang pada periode pemerintahan saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Mimika.

Dalam konferensi persnya, Senin sore (4/4/2022), John mengungkapkan bahwa pesawat jenis Grand Caravan dan helikopter jenis Air Bus H125 yang dimiliki Pemkab Mimika adalah pesawat baru bukan bekas.

“Pesawat itu baru. Datanya dapat dilihat, dibuat di mana dan tahun berapa pembuatannya. Jadi bisa dilihat dari nomor serinya, bukan dicek dari nomor mesin atau nomor rangkanya,” ungkap pria yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Mimika ini.

Wabup John mengisahkan, awal mulanya pada tahun 2015 di mana dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, di dalam APBD Mimika tahun 2015 salah satunya tercantum program pembelian pesawat.

Bupati Mimika saat itu (Periode pertama, Red), Eltinus Omaleng,S.E,M.H menginginkan agar membeli pesawat berjenis Super Puma dengan tujuan untuk mengangkut penumpang ke daerah-daerah pedalaman.

“Waktu itu saya bilang, pak (Bupati) uang Rp 85 Miliar itu tidak cukup, karena pesawat jenis Super Puma itu harganya Rp 300 Miliar. Akhirnya beliau (Bupati Omaleng) mengatakan, ya udah, au atur saja. Dengan begitu, akhirnya kami melakukan kajian-kajian teknis terkait pesawat yang cocok untuk beroperasi di Papua, base Timika dengan situasi geografis seperti ini,” ujarnya.

Berdasarkan hasil kajian, akhirkan diputuskan untuk membeli 1 unit pesawat Fixed Wing jenis Cessna Grand Caravan dan 1 unit helikopter jenis Airbus H125 dengan total anggaran Rp 85 Miliar termasuk di dalamnya biaya pengurusan administrasi dan lain-lain.

Pada saat menguji hasil kajian tersebut, dirinya bersama Bupati Mimika, Eltinus Omaleng,S.E,M.H melakukan uji terbang menggunakan helikopter dengan jenis yang sama yang mau dibeli, dari Jalan Thamrin Jakarta menuju ke Cibubur dan kemudian balik lagi.

“Beberapa indikator kajian yang dilakukan di antaranya adalah bahwa baik pesawat maupun helikopter itu harus punya populasi di Indonesia, purna jualnya gampang, pabriknya masih ada, karakteristik pesawat cocok dengan situasi geografis di Papua, pilotnya gampang, engineernya gampang, dan sparepartnya gampang. Dalam pertimbangan-pertimbangan itu dan dari beberapa pilihan, maka akhirnya diputuskan untuk membeli 1 unit pesawat baru Cessna Grand Caravan langsung ke pabriknya di Cessna Aircraft Company di Wichita, Kansas-Amerika Serikat, dan 1 unit helikopter jenis Airbus H125 B3 1 mesin versi terbaru pada waktu itu di Airbus cabang Indonesia,” tuturnya.

Wabup John kemudian menjelaskan, untuk mendatangkan ke Indonesia pesawat Ceesna itu yang berasal dari Amerika Serikat dan helikopter Airbus yang pabriknya di Jerman maka Pemkab Mimika harus membayar PPnBM, yakni pajak yang diserahkan oleh produsen atas produksi dan impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Jumlah PPnBM yang harus dibayarkan adalah sebesar 67,5 persen dari harga pesawat.

Jika Pemkab Mimika mau bebas pajak, maka harus bekerjasama dengan operator penerbangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 62/PMK.03/2012.

Dirinya mengaku saat itu sempat mengalami kesulitan saat mencari operator penerbangan yang mau bekerjasama dengan Pemkab Mimika.

Saat pesawat Cessna berada di Singapura dan helikopter Airbus berada di Malaysia, dirinya bersama Bupati Omaleng juga yang datang melihat dan memeriksa langsung pesawat dan helikopter tersebut.

“Jadi pesawat itu didatangkan dari pabrik di Amerika Serikat ke Cessna cabang Singapura dan helikopter dari Jerman dikirim ke Malaysia untuk dicek segala sesuatunya. Saya dan pak Bupati yang pergi cek langsung. Pesawat dan helikopter ini dideregistrasi kemudian dilanjutkan ke registrasi Indonesia melalui registrasi operator penerbangan yang akhirnya ditetapkan yaitu PT. Asian One Air. Sesudah sampai di Indonesia, untuk mengelola barang milik daerah ini, Pemkab Mimika menggunakan metode sewa-menyewa sesuai peraturan yang berlaku,” ungkapnya.

Dalam kaitannya dengan hal ini, Wabup John pun menyinggung kondisi pesawat Grand Caravan milik Pemkab Mimika yang saat ini terparkir di Bandara Mozes Kilangin Timika dan tidak beroperasi lagi sejak bulan September 2021 lalu, karena Pemkab Mimika telah menghentikan kerjasama atau kontrak dengan PT. Asian One Air.

“Pemkab Mimika harus segera mencari operator penerbangan baru untuk mengoperasikan pesawat dan termasuk helikopter tersebut. Karena jika tidak, maka Pemkab Mimika harus membayar PPnBM sebesar 67,5 persen dari harga pesawat yang berstatus izin tetap tersebut. Untuk helikopter tidak kena PPnBM karena statusnya izin sementara,” tuturnya.

Menurut dia, sesuai peraturan penerbangan, ada prosedur yang harus dilakukan oleh operator penerbangan yang baru untuk mengoperasikan kembali pesawat ini agar Pemkab Mimika bebas dari PPnBM.

“Pesawat Grand Caravan ini sudah mati registrasinya sedangkan untuk helikopter izinnya akan habis bulan Juli 2022 ini. Untuk itu, operator penerbangan yang baru harus mengirim pesawat ini keluar Indonesia dan kemudian dimasukan kembali ke Indonesia dengan nomor registrasi baru oleh operator penerbangan yang baru tersebut, agar tidak kena PPnBM,” jelasnya.

Terkait komentar Bupati Omaleng bahwa kepengurusan izin bea dan cukai pesawat dan helikopter ini salah karena tidak dilakukan di Kabupaten Mimika, Wabup John menanggapi justru pernyataan Bupati tersebut yang salah.

“Izinnya adalah izin impor, yang tidak ada ceritanya urusan perizinannya di Kabupaten Mimika. Itu tidak bisa. Semua itu ditentukan oleh Kementerian Keuangan untuk kepengurusan Bea dan Cukai di Jakarta. Check point impornya itu di mana? Di Papua ini untuk check point impornya hanya ada 2 tempat yakni Biak dan Merauke. Pesawat dan helikopter ini dilakukan di Jakarta,” tutupnya. (Red)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar