Translate

Dok, Komisi 2 DPR RI Sepakat Ibukota Provinsi Papua Tengah di Nabire

Bagikan Bagikan
Foto tangkapan layar saat Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin RDP Panja 3 Komisi II DPR RI dengan DPD RI dan Pemerintah tentang RUU Pembentukan 3 Provinsi di Papua, Rabu (22/6/2022) (Foto:Istimewa)

SALAM PAPUA (JAKARTA) - Dok, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung yang merupakan kader Partai Golkar mengesahkan pendapat semua Kelompok Fraksi (Poksi) tentang Ibukota Provinsi Papua Tengah di Nabire saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) 3 Komisi II DPR RI dengan DPD RI dan Pemerintah tentang RUU Pembentukan 3 Provinsi di Papua, Rabu (22/6/2022) lalu.

Ahmad Doli mengetok palu di tangannya setelah Poksi PDIP, Golkar, PAN, PPP, Nasdem, PKS, Demokrat dan PKB sepakat menyatakan Nabire sebagai Ibukota Provinsi Papua Tengah.

Pada kesempatan tersebut, Komarudin Watubun,S.H,M.H menyampaikan argumentasi mewakili Poksi PDIP terkait alasan Nabire sebagai daerah yang relevan ditunjuk sebagai Ibukota Provinsi Papua Tengah.

Seperti yang dilansir dari channel Youtube Komisi II DPR RI, argumentasi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

Pertama, tujuan pemekaran yang berlaku umum salah satunya adalah untuk mendekatkan rentang kendali, sehingga yang memiliki akses dari kabupaten satu ke kabupaten yang lain (di wilayah Provinsi Papua Tengah) itu hanya Nabire. Sebab dari Nabire memiliki akses jalan darat naik ke Paniai, ke Dogiyai, ke Deiyai, ke Intan Jaya, dan seterusnya. Sedangkan untuk Timika, semua kabupaten harus dengan pesawat untuk masuk ke sana.

Kedua, Dari sebagian besar Bupati dari daerah Kabupaten Pemekaran (Provinsi Papua Tengah) mengusulkan Ibukotanya di Kabire, kecuali Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak.

Ketiga, Pemekaran itu prioritasnya kepada orang asli Papua, maka di Nabire yang (penduduknya) mayoritas orang asli Papua, sedangkan di Timika itu (penduduknya) sudah dari berbagai daerah di wilayah RI.

Keempat, di Timika sudah ada pelabuhan (Bandara, Red) internasional karena Freeport sudah bangun di sana, sedangkan pemekaran itu untuk mengejar ketertinggalan, kalau sudah maju bagaimana mau dibangun?

“Atas beberapa argumentasi itu, saya mengusulkan Ibukota (Provinsi Papua Tengah, Red) ada di Nabire. Tetapi, karena kita besok rencana akan berangkat ke Merauke dan Insyaallah kita akan turun juga di Jayapura, di Jayapura itu nanti semua kepala daerah itu berkumpul di situ, nanti kita lihat (dan dengar, Red) aspirasi dari bawah, kalau memang aspirasinya kuat untuk Nabire, ya harus kita pertimbangkan kembali soal Ibukota ini,” ujar Komarudin.

Setelah itu, Ahmad Doli mewakili Poksi Golkar juga setuju Provinsi Papua Tengah di Nabire.

"Soal Ibukota Papua Tengah.... Habis PDIP, Golkar. Golkar setuju di Nabire," ujar Ahmad Doli.

Pernyataan ini pun disambut perwakilan dari Poksi PAN, PPP, Nasdem, PKS, Demokrat dan PKB yang secara bergantian mengatakan Ibukota Papua Tengah di Nabire.

Namun di sisi lain, gelombang penolakan atas penunjukkan Nabire sebagai Ibukota Provinsi Papua Tengah ini pun berdatangan seperti dari Ram Uamang yang mengaku sebagai tokoh pemuda Meepago. Di samping itu, dari Pemkab Mimika sendiri dalam rilis berita yang diterima salampapua.com dari Diskominfo Pemkab Mimika, Senin (27/6/2020), menyebutkan secara rinci perjuangan Mimika lebih dari 20 tahun untuk menjadi Ibukota Provinsi Papua Tengah. (Red)

Baca juga: Pemuda Meepago Ancam Lumpuhkan Bandara di Timika dan Tambang Freeport jika Nabire jadiIbu Kota Papua Tengah

Baca juga: Perjuangan Mimika jadi Ibu Kota Provinsi Papua Tengah Lebih dari 20 Tahun


Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar