Translate

Perjuangan Mimika jadi Ibu Kota Provinsi Papua Tengah Lebih dari 20 Tahun

Bagikan Bagikan

 

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika
(Foto: Dokumen Salam Papua)
SALAM PAPUA (TIMIKA) - Perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah dengan ibu kota di Mimika sudah dilakukan 20 tahun lebih oleh sejumlah tokoh masyarakat di Mimika yang tergabung dalam Tim Pemekaran DOB Provinsi Papua Tengah didukung oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika.

Dalam rilis pers yang diterima Salam Papua dari pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika pada Senin (27/6/2022) dikatakan selama 20 tahun lebih  perjuangan pembentukan DOB ini mengalami berbagai kendala. Termasuk pemekaran di Provinsi Papua harus mendapat persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) sesuai amanat Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua, yang kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 2 Tahun 2021. Perubahan undang-undang itu juga yang mengakibatkan progres perjuangan pemekaran Provinsi Papua Tengah ini naik turun.

Pemkab Mimika dibawah kepemimpinan Dr. Eltinus Omaleng, SE.,MH kemudian mulai mengaktifkan kembali perjuangan pembentukan Provinsi Papua Tengah dengan Ibu Kota di Timika yang diawali dengan penandatanganan kesepakatan kerja sama dalam penyusunan dokumen kajian pembentukan DOB Provinsi Papua Tengah Pemekaran dari Provinsi Papua, kajian kelayakan Kota Timika Sebagai calon ibu kota Provinsi Papua Tengah dan pembentukan Kota Timika pemekaran dari Kabupaten Mimika. 

Setelah penandatanganan kesepakatan tersebut yang dilakukan di Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada Tanggal 2 November 2022, tak tanggung-tanggung Pemkab Mimika  menganggarkan ratusan miliar untuk mempersiapkan Timika sebagai ibu kota Calon Provinsi Papua Tengah.

Salah satunya pembangunan infrastruktur yang begitu gencar dilakukan. 

Pemkab juga telah menyediakan gedung untuk Kantor Gubernur Papua Tengah yakni di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika.

Kemudian  berlanjut pada 13 November 2019 di Hotel Grand Mozza  Timika dilakukan Focus Group Discussion (FGD) oleh Tim Kajian dari Universitas Gajah Mada tentang pembentukan  DOB Provinsi Papua Tengah yang ibu kotanya di Timika. 

Pada kesempatan itu dihadiri Tim Kajian UGM bersama OPD – OPD di Lingkup Pemkab Mimika, Forkompimda Kabupaten Mimika, Lemasa, Lemasko, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh lerempuan.

Perjuangan ini kemudian sempat dihentikan sementara karena pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia termasuk juga di Kabupaten Mimika selama dua tahun.

Saat pendemi sudah mulai meredah dan aktifitas masyarakat juga pemerintahan mulai  dilonggarkan dari protokol kesehatan yang ketat, pada  tanggal 4 Februari 2021 di Hotel Grand Mozza Timika bupati-bupati di wilayah adat Meepago, lembaga-lembaga adat, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh intelektual dan tokoh pemuda membuat keputusan dan kesepakatan bersama tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah dengan ibu kota di Timika.

Kemudian, seiring dengan dimanika yang berkembang dan aspirasi yang kuat dari masyarakat, pada 15 Juli 2021 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Otsus bagi Provinsi Papua atau RUU Otsus Papua menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. 

Undang-Undang ini mengatur tentang hadirnya sebuah Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BK-P3), pemekaran provinsi di Tanah Papua dalam Pasal 76 dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2021. Dalam ayat dua mengatakan, pemerintah dapat melakukan pemekaran daerah provinsi menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang.

Kemudian pada 6 April 2022, Badan Legislasi DPR RI menyetujui RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. 

Ketua DPR RI, Dr. (HC) Puan Maharani mendukung rencana pemekaran wilayah tiga provinsi baru di Papua. Provinsi Papua Selatan di wilayah Ha Anim dengan ibukota Merauke, Provinsi Papua Tengah wilayah Meepago dengan ibu kota di Timika dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah di wilayah Lapago dengan ibu kota Wamena. 

Setelah RUU soal pemekaran wilayah di Papua ini disahkan sebagai RUU inisiatif DPR di Rapat Paripurna, pembahasan RUU akan dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat I bersama pemerintah. 

Kemudian pada 12 April 2022 melalui rapat paripurna disetujui 3 RUU tentang provinsi yang merupakan usulan inisiatif Anggota DPR RI yakni RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah.

Menindaklanjuti RUU tersebut, pada 19 Mei 2022, Anggota DPR membentuk Panja membahas RUU DOB Papua Komisi II menyusun Panitia Kerja (Panja) yang bertugas dalam proses pembahasan ketiga RUU itu. Panja akan dibagi menjadi tiga berbasis pada masing-masing wilayah, yaitu, Panja RUU Papua Tengah, Panja RUU Papua Selatan dan Panja RUU Papua Pegunungan Tengah. 

Selanjutnya, pada 15 Juni 2022 di Lapangan Gereja Kingmi 32 Timika dilakukan Deklarasi Dukungan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua Tengah dan  Dukungan Undang – Undang Otonomi Khusus Papua Jilid 2 oleh Ketua Asosiasi Bupati Wilayah Adat Mee Pago, Dr. Eltinus Omaleng, SE.,MH bersama Forkopimda, Lembaga Adat, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Tokoh Intelektual, Tokoh Pemuda, Organisasi Masyarakat.

Kemudian pada 21 Juni 2022 di Ruang Rapat Komisi II Gedung DPR RI di Jakarta, Anggota DPR RI membahas tiga RUU pembentukan provinsi baru di Papua bersama pemerintah.

Selanjutnya, pada 22 Juni 2022 di Ruang Rapat Komisi II DPR RI Panitia Kerja pemekaran Provinsi Papua menggelar rapat membahas daftar inventaris masalah, melakukan revisi draf RUU Pemekaran Papua Tengah pada pasal 6 yaitu ibu kota Provinsi Papua Tengah berkedudukan di Nabire. 

Dalam draf awal yang ditetapkan dalam rapat paripurna dan dipertegas oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani bahwa Ibu kota Provinsi Papua Tengah berkedudukan di Timika. 

Kemudian pada 22 Juni 2022 di Ruang Rapat Komisi II Gedung DPR RI, Anggota DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan mengundang Gubernur Papua serta pimpinan Majelis Rakyat Papua dan DPR Papua. Selanjutnya pada 25 Juni 2022 di Hotel Horison Kotaraja, Jayapura Komisi II DPR RI melakukan pertemuan dengan para kepala daerah se-Provinsi Papua dan tokoh masyarakat dalam rangka menyerap aspirasi terkait pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. 

Dari pertemuan ini, Komisi II mencatat dua persoalan salah satunya penentuan ibu kota Provinsi Papua Tengah. 

Kabupaten Mimika menyatakan penolakan pemindahan ibukota ke Nabire karena pertimbangan daerah rawan gempa serta infrastruktur yang belum memadai, bahkan masyarakat adat di Nabire menolak DOB dan penunjukan Nabire sebagai ibu kota.

Penolakan juga disampaikan oleh Tokoh Pemuda wilayah Meepago, Ram Uamang.

Seperti yang telah diberitakan media ini,  Ram mewakili Pemuda Meepago ia mengancam akan  melumpuhkan aktivitas di Bandara Internasional Mozes Kilangin Timika dan tambang PT Freeport Indonesia jika pemerintah pusat tetap menetapkan Nabire sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Tengah. 

"Kita akan palang Bandara dengan Freeport, kita kasih lumpuh. Saat ini para pemuda telah bersiap untuk menutup akses Bandara Mozes Kilangin dan Freeport" ujar Ram di Timika tadi siang.

Menurutnya pemerintah pusat perlu melihat dampak jangka panjang sebelum menetapkan Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah karena wilayah itu rawan terjadi gempa bumi.

Selain itu negara juga perlu melihat sejak awal pengusulan Provinsi Papua Tengah pada tahun 2003 yang melakukannya adalah masyarakat Mimika, bukan masyarakat Nabire atau dari kabupaten lain.

"Jadi Ibu Kota Provinsi Papua Tengah harus di Mimika. Komisi II DPR RI juga harus membahas ulang pemekaran Provinsi Papua Tengah dengan posisi ibu kotanya," ujar Ram.

Wartawan : Jefri Manehat
Editor: Yosefina
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar