Translate

Aliansi Honorer Mimika Demo “Siluman” K2 di Puspem, Wabup: Saya Usut Tuntas dan Bersihkan!

Bagikan Bagikan

Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob,S.Sos,M.M saat menemui massa Aliansi Honorer Mimika yang menggelar aksi demi di Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika (Foto:Istimewa)

SALAM PAPUA (TIMIKA) - Aliansi Honorer Kabupaten Mimika menggelar aksi demonstrasi di halaman kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika, Senin (11/7/2022), meminta Sekda Mimika Definitif Michael Gomar dan Mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mimika Hermalina Imbiri agar bertanggungjawab terkait pengangkatan tenaga honorer K2 formasi 600 yang cacat hukum dan tidak transparan.

Aliansi Honorer ini menyebutkan ada fakta bahwa banyak honorer siluman dalam pengangkatan tenaga honorer K2 formasi 600 di Kabupaten Mimika.

"Kita sudah punya bukti di tangan, ada 50 nama cacat aturan yang sudah diakomodir dalam kuota 600 itu. Kelima puluh nama ini kerja belum mencapai 1 tahun, ada yang tidak pernah kerja sebagai honorer tapi diakomodir. Kita ingin mantan Kepala BKPSDM sampaikan kenapa sampai begitu, karena jawaban dari Kepala BKPSDM yang baru tidak sesuai harapan kami," kata Kevin selaku koordinator lapangan Aliansi tersebut.

Kevin pun mempertanyakan pernyataan Kepala BKPSDM Ananias Faot bahwa 600 nama yang diakomodir dan telah diusulkan kepada BKN tidak dapat diganggu ataupun diubah.

"Dalam aturan seorang CPNS bisa diberhentikan jika memalsukan dokumen, kenapa yang baru tanda tangan surat pernyataan tidak bisa diubah? Kami semua punya bukti surat pernyataan itu, bahkan dalam surat pernyataan yang kami tandatangani itu tidak termuat nomor surat," ujar Kevin.

Dia mengungkapkan, saat penandatanganan surat pernyataan, dirinya dipanggil mantan kepala BKPSDM Kabupaten Mimika Herlina Imbiri pada pukul 24.00 WIT atau jam 12 tengah malam.

"Saya dipanggil tandatangan jam 12 malam oleh mantan kepala BKPSDM tapi setelah nama-nama keluar nama saya tidak keluar dan digantikan dengan orang lain. Alasan mereka gantikan nama saya karena masalah ijazah S2 saya yang keluar sesudah SK honorer saya terbit. Pertanyaannya, kenapa tidak gunakan ijazah yang S1 atau Ijazah SMA? Masalah seperti ini  juga ada di salah satu OPD, yang mana ada oknum honorer yang masih kuliah tapi sudah diterbitkan SK Honorer dan dia diakomodir dalam K2 formasi 600 itu. Ini salah satu contoh kasus yang sama, tapi dia diakomodir, saya tidak diakomodir," ungkapnya.

Dirinya menegaskan, selagi Pemerintah Kabupaten Mimika tidak transparan dan memberikan penjelasan secara transparan, Aliansi honorer Kabupaten Mimika akan mengganggu jalannya seleksi honorer K2 formasi 600 yang akan dilaksanakan sebagai formalitas pengangkatan itu.

"Kami tidak akan ganggu teman-teman yang lolos sesuai dengan kriteria, tapi tidak bagi yang lolos dengan cara curang," tegas Kevin.

Selang beberapa jam kemudian, sejumlah honorer yang melakukan aksi demo ini kemudian ditemui oleh Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob,S.Sos,M.M.

Dihadapan massa, Wabup John mengungkapkan kekesalannya terkait polemik pengangkatan honorer K2 Formasi 600 itu.

John menegaskan, dirinya dan Bupati Mimika kemungkinan telah dibohongi oleh oknum-oknum pegawai di Pemerintahan Kabupaten Mimika.

“Saya pikir kalian tahu mengenai persoalan honorer, saya sendiri juga yang perjuangkan ini sampai di Komisi II DPR RI. Saya pulang pergi ke Kemenpan RB, tapi begitu kuota itu turun, saya tidak dilibatkan bahkan tidak tahu sama sekali tentang pengangkatan (honorer K2) sehingga bisa terjadi seperti ini,” katanya.

Untuk itu, Ia meminta Aliansi Honorer Mimika agar memberikan data-data adanya “praktik kotor” serta ketidakadilan dalam pengangkatan ASN dari jalur K2 Formasi 600 yang mereka miliki.

“Saya minta data dari semua OPD yang kalian anggap nama itu ‘siluman’ dan sebagainya, karena minimal yang bisa diterima pusat itu yang sudah bekerja di atas lima tahun. Jika memang benar seperti itu, berarti ini ada manipulasi data,” tuturnya.

Ia berjanji akan mengusut tuntas praktik yang dilakukan oleh “orang-orang kotor” di Pemerintahan Kabupaten Mimika.

“Saya akan usut tuntas semua, dan saya janji kepada kalian, kita bersihkan orang-orang yang tidak benar ini. Untuk itu saya minta data itu kepada kalian, berikan kepada saya dan kita berjuang sama-sama. Kami (Bupati dan Wakil Bupati Mimika, Red) tidak mau, di Pemerintah Kabupaten ini ada orang-orang yang kotor,” tegasnya.

Wartawan: Jefri Manehat/Yosefina

Editor: Jimmy R

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar