Translate

Klarifikasi Kehadirannya di Nabire, Wabup Mimika: Ini Amanat UU dan Ini Peluang ASN OAP AMOR Berkarya di Provinsi

Bagikan Bagikan

SALAM PAPUA (TIMIKA) - Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob,S.Sos,M.M menanggapi adanya pernyataan ketidakpuasan dari sekelompok orang tentang kehadirannya di Nabire dalam acara kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo tanggal 25 Juli 2022 lalu.

Berikut sejumlah klarifikasi dan alasan utama yang disampaikan Wabup Johannes Rettob dalam rilis yang diterima Salam Papua, Kamis (28/7/2022).

Pertama, Wabup Johannes Rettob menghadiri acara tersebut atas undangan resmi yang diterimanya dari Menteri Dalam Negeri selaku Wakil Bupati secara terpisah dari undangan Bupati, sehingga sudah menjadi kewajibannya memenuhi undangan tersebut. Artinya kehadirannya di Nabire juga sebagai representatif Pemerintah Kabupaten Mimika dan masyarakat Mimika.

Kedua, kehadirannya di Nabire merupakan bentuk penghargaan kepada semua pihak yang telah berkorban memperjuangkan Provinsi Papua Tengah. Ini sejarah perjuangan dan pernah memakan korban. Sekarang, Provinsi Papua Tengah sudah jadi, soal Ibu Kota Provinsi itu urusan lain.

Ketiga, penetapan Nabire sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Tengah melalui keputusan pleno DPR RI dan sudah ditetapkan dalam undang-undang. Sehingga secara de facto dan de jure saat ini Nabire Ibu Kota Provinsi Papua Tengah. Terlepas kemudian apabila ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang misalnya membatalkan UU tersebut maka berbagai hal yang berkaitan dengan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah di Nabire otomatis dibatalkan demi hukum.

Keempat, selama ini sebagai Wakil Bupati yang resmi dipilih oleh rakyat melalui Pilkada, Wabup John Rettob tidak pernah dilibatkan dalam tim pemekaran Provinsi Papua Tengah, sehingga secara kapasitas sebagai Wakil Bupati maupun secara pribadi, merasa bahwa tidak ada masalah dengan penetapan Nabire sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Tengah.

Kelima, kegiatan di Nabire merupakan agenda nasional sehingga Wabup John Rettob tetap menghadiri acara tersebut sebagai bentuk kepatuhan pada negara.

Keenam, acara tersebut lebih pada melihat kesiapan Nabire menjadi Ibu Kota Provinsi. Sehingga dalam acara tersebut diserahkan aset dari Kabupaten Nabire untuk dipakai  Pemprov Papua Tengah, dan hibah tanah 75 hektar untuk pembangunan kantor pemerintahan dari masyarakat kepada Provinsi Papua Tengah melalui Bupati Nabire. Itu urusan Pemda Nabire. Sekaligus melihat langsung lokasi rencana Ibu Kota Provinsi di Wanggar. Sedangkan untuk kabupaten lain diharapkan dapat menghibahkan 100 orang ASN setiap kabupaten untuk bekerja di Provinsi Papua Tengah. Tidak ada diskusi atau tanya jawab dalam acara tersebut.

Ketujuh, semua Wakil Bupati dari 8 Kabupaten hadir dalam acara tersebut.

"Soal ketidakikutsertaan pejabat Mimika dalam ruang pertemuan, itu terserah, saya tidak larang, panitia lokal juga tidak menghalangi dan alasannya dapat ditanyakan langsung kepada mereka, walaupun sebenarnya saya tahu," ungkapnya.

Penandatanganan dokumen apapun oleh para Bupati atau Wakil Bupati atau yang  mewakili, lanjut Wabup John hanyalah formalitas, karena tanpa tanda-tangan atau paraf pun sudah menjadi tanggung jawab daerah cakupan untuk memberikan hibah kepada Provinsi baru. Ini amanat UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mau tidak mau harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan justru akan menjadi bumerang untuk pemerintah sendiri dan dianggap sebagai bentuk pembangkangan kepada negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kata dia, dengan adanya Provinsi Papua Tengah, kepada Aparatur Sipil Negara mempunyai kesempatan baru. Seluruh komponen di Mimika terutama ASN harus menggunakan peluang ini untuk berkarya di Provinsi, mengembangkan wawasan, terutama bagi Orang Asli Papua (OAP) secara khusus untuk Amungme dan Kamoro (Amor) yang sudah punya pangkat dan golongan tinggi.

"Kita bangga bila dari Mimika ada yang menjadi kepala dinas, Kantor atau biro di Provinsi Papua Tengah. Ambil peluang dan kesempatan ini. Mari kita menghargai sejarah perjuangan orang-orang yang telah bertahun-tahun memperjuangkan Pemekaran Provinsi Papua Tengah. Ada korban jiwa, harta benda, mental dalam perjuangan ini. Perjuangan itu sudah berhasil. Provinsi Papua Tengah sudah jadi dan sudah ada. Kita tinggal mendukung, menyesuaikan dan menggunakannya. Kalau masalah Ibu Kota Provinsi, itu hal yang lain. Kita punya rencana, tapi Tuhan yang menentukan. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Mungkin Tuhan punya rencana besar dan lebih indah untuk Mimika," paparnya.

Wartawan: Yosefina

Editor: Jimmy R

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar