SALAM PAPUA (TIMIKA) - Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob,S.Sos,M.M menanggapi adanya pernyataan ketidakpuasan dari sekelompok orang tentang kehadirannya di Nabire dalam acara kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo tanggal 25 Juli 2022 lalu.
Berikut sejumlah klarifikasi dan alasan utama yang
disampaikan Wabup Johannes Rettob dalam rilis yang diterima Salam Papua, Kamis
(28/7/2022).
Pertama, Wabup Johannes Rettob menghadiri acara tersebut
atas undangan resmi yang diterimanya dari Menteri Dalam Negeri selaku Wakil
Bupati secara terpisah dari undangan Bupati, sehingga sudah menjadi
kewajibannya memenuhi undangan tersebut. Artinya kehadirannya di Nabire juga sebagai
representatif Pemerintah Kabupaten Mimika dan masyarakat Mimika.
Kedua, kehadirannya di Nabire merupakan bentuk penghargaan
kepada semua pihak yang telah berkorban memperjuangkan Provinsi Papua Tengah.
Ini sejarah perjuangan dan pernah memakan korban. Sekarang, Provinsi Papua
Tengah sudah jadi, soal Ibu Kota Provinsi itu urusan lain.
Ketiga, penetapan Nabire sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Tengah
melalui keputusan pleno DPR RI dan sudah ditetapkan dalam undang-undang.
Sehingga secara de facto dan de jure saat ini Nabire Ibu Kota Provinsi Papua
Tengah. Terlepas kemudian apabila ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
misalnya membatalkan UU tersebut maka berbagai hal yang berkaitan dengan Ibu Kota
Provinsi Papua Tengah di Nabire otomatis dibatalkan demi hukum.
Keempat, selama ini sebagai Wakil Bupati yang resmi dipilih
oleh rakyat melalui Pilkada, Wabup John Rettob tidak pernah dilibatkan dalam
tim pemekaran Provinsi Papua Tengah, sehingga secara kapasitas sebagai Wakil
Bupati maupun secara pribadi, merasa bahwa tidak ada masalah dengan penetapan
Nabire sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Tengah.
Kelima, kegiatan di Nabire merupakan agenda nasional
sehingga Wabup John Rettob tetap menghadiri acara tersebut sebagai bentuk kepatuhan
pada negara.
Keenam, acara tersebut lebih pada melihat kesiapan Nabire
menjadi Ibu Kota Provinsi. Sehingga dalam acara tersebut diserahkan aset dari
Kabupaten Nabire untuk dipakai Pemprov
Papua Tengah, dan hibah tanah 75 hektar untuk pembangunan kantor pemerintahan
dari masyarakat kepada Provinsi Papua Tengah melalui Bupati Nabire. Itu urusan
Pemda Nabire. Sekaligus melihat langsung lokasi rencana Ibu Kota Provinsi di
Wanggar. Sedangkan untuk kabupaten lain diharapkan dapat menghibahkan 100 orang
ASN setiap kabupaten untuk bekerja di Provinsi Papua Tengah. Tidak ada diskusi
atau tanya jawab dalam acara tersebut.
Ketujuh, semua Wakil Bupati dari 8 Kabupaten hadir dalam
acara tersebut.
"Soal ketidakikutsertaan pejabat Mimika dalam ruang
pertemuan, itu terserah, saya tidak larang, panitia lokal juga tidak
menghalangi dan alasannya dapat ditanyakan langsung kepada mereka, walaupun sebenarnya
saya tahu," ungkapnya.
Penandatanganan dokumen apapun oleh para Bupati atau Wakil
Bupati atau yang mewakili, lanjut Wabup
John hanyalah formalitas, karena tanpa tanda-tangan atau paraf pun sudah
menjadi tanggung jawab daerah cakupan untuk memberikan hibah kepada Provinsi
baru. Ini amanat UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mau tidak
mau harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan justru akan menjadi bumerang
untuk pemerintah sendiri dan dianggap sebagai bentuk pembangkangan kepada
negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Kata dia, dengan adanya Provinsi Papua Tengah, kepada
Aparatur Sipil Negara mempunyai kesempatan baru. Seluruh komponen di Mimika
terutama ASN harus menggunakan peluang ini untuk berkarya di Provinsi,
mengembangkan wawasan, terutama bagi Orang Asli Papua (OAP) secara khusus untuk
Amungme dan Kamoro (Amor) yang sudah punya pangkat dan golongan tinggi.
"Kita bangga bila dari Mimika ada yang menjadi kepala
dinas, Kantor atau biro di Provinsi Papua Tengah. Ambil peluang dan kesempatan
ini. Mari kita menghargai sejarah perjuangan orang-orang yang telah
bertahun-tahun memperjuangkan Pemekaran Provinsi Papua Tengah. Ada korban jiwa,
harta benda, mental dalam perjuangan ini. Perjuangan itu sudah berhasil. Provinsi
Papua Tengah sudah jadi dan sudah ada. Kita tinggal mendukung, menyesuaikan dan
menggunakannya. Kalau masalah Ibu Kota Provinsi, itu hal yang lain. Kita punya
rencana, tapi Tuhan yang menentukan. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan.
Mungkin Tuhan punya rencana besar dan lebih indah untuk Mimika," paparnya.
Wartawan: Yosefina
Editor: Jimmy R
0 komentar:
Posting Komentar