Translate

Kejaksaan dan KPK Minta Presiden Ganti Semua Pejabat dan Pegawai BPN Mimika

Bagikan Bagikan
Kajari Mimika Sutrisno Margi Utomo (Foto:salampapua.com/Yosefina)

SALAM PAPUA (TIMIKA) - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mimika Sutrisno Margi Utomo meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Hadi Tjahjanto untuk mengganti seluruh pejabat dan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Mimika.

Permintaan Kajari ini setelah adanya pernyataan dari pihak BPN Mimika dalam suatu pertemuan di Timika yang dihadiri pihak Kejari Mimika dan KPK, bahwa tanah Pelabuhan Poumako tidak bisa disertifikatkan.

Pernyataan ini sontak menimbulkan kemarahan pihak Kejari dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kajari kepada wartawan belum lama ini mengatakan bahwa pihak BPN Mimika memberi alasan bahwa Tahun 2017 kawasan Pelabuhan Poumako masih berstatus hutan lindung.

“Terus saya sampaikan terbitkan HGB nomor sekian banyak sekali berarti saya tetapkan tersangka semua kalau begitu caranya. Ini atensi kepada Presiden dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kejaksaan dan KPK sepakat minta ganti seluruh pejabat dan pegawai BPN Mimika. Gak benar ini, harus diganti,” tegasnya.

Ia menyebutkan BPN Mimika telah mempersulit Pemkab Mimika yang tengah mengajukan permohonan sertifikasi terhadap lahan seluas 78 hektar untuk kepentingan pembangunan Pelabuhan Poumako. Padahal Kementerian Perhubungan sudah menyiapkan anggaran Rp 250 miliar untuk pembangunan dan memberi deadline waktu hingga September 2022.

Sehingga Kejari sebagai pengacara negara yang mendampingi Pemkab Mimika dalam proses sertifikasi, Kajari berharap agar BPN bisa menerbitkan sertifikat untuk lahan seluas 78 hektar.

“Kita berharap lahan yang tidak bersinggungan dengan pihak lain, disertifikatkan. Dari lima juta meter persegi atau 500 hektar, itu dibutuhkan 78 hektar untuk pembangunan pelabuhan, terbitkan dulu,” ungkapnya.

Menurutnya, BPN Mimika mempersulit proses sertifikasi tanah yang dilakukan oleh Pemkab Mimika untuk kepentingan pembangunan, sementara bagi pihak swasta yang berada di atas lokasi tersebut bisa diberi sertifikat.

Ketika jurnalis Salam Papua mencoba mengonfirmasi terkait hal tersebut kepada Kepala BPN Mimika, hingga saat ini belum memberi tanggapan.

Jurnalis Salam Papua pun berupaya menghubungi Kepala BPN melalui salah satu pegawainya berinisial ES, pada Rabu (10/8/2022) kemarin, melalui pesan WhatsApp sekira Pukul 08.55 WIT untuk mengonfirmasi hal itu. Namun menurut dia saat ini Kepala BPN sedang berada di Jayapura diajak pihak Pemkab Mimika.

“Info dari Kakan nanti beliau yang konfirmasi langsung ke mbak, sekarang masih diperjalanan menuju Kanwil,” katanya.

Kemudian hari ini, Kamis siang (11/8/2022), jurnalis Salam Papua kembali menghubungi ES namun dirinya menyampaikan mungkin kepala BPN masih berdiskusi dengan pihak Kanwil.

“Selamat siang mbak, mungkin beliau masih diskusi dengan pihak Kanwil,” tulisnya.

Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan langsung dari pihak BPN Mimika.

Wartawan: Yosefina

Editor: Jimmy

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar