 |
| (Dok:salampapua.com) |
SALAM PAPUA (TIMIKA) - Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob,S.Sos,M.M menyesalkan tindakan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Sri Wahyuni yang melaporkan masalah pesawat dan helikopter milik Pemda Mimika ke beberapa pihak tanpa memahami akar persoalan secara jelas.
Menurut Wabup John, imbas dari tindakan tersebut banyak
pihak terjebak dalam pemahaman keliru tentang pengadaan dan pengoperasian
angkutan transportasi udara milik Pemda Mimika itu.
Diketahui Kadis Perhubungan Kabupaten Mimika Sri Wahyuni telah
melaporkan masalah tersebut ke Kejaksaan Negeri Timika, DPRD Mimika, Polda
Papua, BPK dan Kejaksaan Tinggi Papua.
Berikut berbagai pernyataan Wakil Bupati Mimika, Johannes
Rettob,S.Sos,M.M dalam rilis yang diterima Salam Papua, Jumat (5/8/2022).
Wabup John membeberkan kesalahan pemahaman yang muncul dalam
Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Dishub dan DPRD Mimika merupakan imbas dari
ketidaktahuan Kadis Perhubungan Mimika terhadap prosedur pengadaan pesawat.
"Sehubungan dengan pemberitaan di media tentang rapat
dengar pendapat komisi B DPRD Mimika dengan Dinas Perhubungan, Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta penjelasan Kadis Perhubungan dan
beberapa anggota DPRD Mimika tentang pesawat terbang dan helikopter Pemda
Mimika yang dioperasikan PT Asian One Air, saya sebagai Wakil Bupati khusus
kepada Kadis Perhubungan saya merasa menyesal dan malu mempunyai pejabat yang
mempertunjukkan kebodohan di depan publik," kata Wabup.
Wabup mempertanyakan sikap, pernyataan dan perilaku
pejabat-pejabat pemerintah yang dalam hal ini tidak paham dan mengerti secara
baik, tidak memahami alur dan prosedur, tidak memahami aturan
perundang-undangan, hanya menduga berasumsi sendiri dan kemudian melapor
kemana-mana bahkan menyampaikannya ke publik.
"Pernyataan Kadis Perhubungan dan anggota DPRD Nurman
Karupukaro yang menyatakan bahwa tidak ada tendensi apapun, saya menyampaikan
bahwa itu sebenarnya sangat tendensius. Proses pengadaan, pemasukan, perizinan
dan pengoperasian dilakukan oleh Pemda Mimika pada tahun 2015 dan saat itu saya
menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, dimana
saya bertanggung jawab penuh, melaksanakannya dan sangat memahami prosesnya. Saat
ini saya menjabat sebagai Wakil Bupati artinya saya masih berada dalam
lingkungan pemerintahan Kabupaten
Mimika. Sebagai Wakil Kepala Daerah, saya bertanggung jawab atas semua yang
terjadi dalam pemerintahan termasuk aset pemerintah. Dan sebagai pemimpin
mereka, terkait dengan proses pesawat terbang dan helikopter seharusnya sebagai
bawahan kalau tidak tahu dia bertanya dan berdiskusi dengan saya. Saya sebagai
pelaku, saya sangat tahu persoalan ini. Jadi sebelum persoalan ini dibawa
keluar lingkungan pemerintahan, semestinya mereka membawa persoalan ini kepada
saya, tetapi malah justru dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Timika, ke DPRD Mimika,
Polda Papua, BPK, dan Kejaksaan Tinggi Papua. Ini ada apa? Apakah ini tidak
tendensius? Apakah ini tidak dipolitisasi? Apakah tujuannya ingin memutarbalik
fakta sebenarnya? Atau tujuannya untuk mengkerdilkan seseorang ? Atau berjuang
untuk mentersangkakan saya?, tegasnya.
Wabup John mengaku merasa malu mempunyai pejabat dengan
mental, atitude, akhlak, etika, moral dan kepemimpinan pejabat-pejabat seperti
demikian.
Menurutnya orang-orang yang mempunyai dasar
pemikiran-pemikiran negatif, pemikiran-pemikiran yang mencurigai orang lain itu
karena berkaca pada diri sendiri bahwa apa yang dipikirkan mereka itu merupakan
cerminan pada kelakuan diri sendiri.
“Apakah layak orang-orang ini menjadi pejabat publik atau
pemerintah? Jangan sampai jadi bumerang untuk diri sendiri,” tuturnya.
Dirinya juga menegaskan agar berhati-hati karena hal
tersebut justru akan memberikan peluang kepada mereka sendiri dalam sepak
terjang dan kelakuan mereka sebagai pimpinan OPD.
"Saya pernah ada dalam birokrasi pemerintahan, jadi
saya tahu banyak apa yang terjadi di pemerintahan saat ini. Silahkan masyarakat
menilai sendiri. Saya ada di pemerintahan sebagai Wakil Bupati, sebagai
pimpinan mereka dan bertanggung jawab penuh atas pengadaan pesawat dan
helikopter tapi mereka tidak pernah berdiskusi apapun dengan saya. Kalau tidak
tendensius, kenapa kalau saya hadir di acara, mereka melarikan diri? Masyarakat
biar tahu kelakuan pejabat Mimika," tegasnya lagi.
Dia mengungkapkan, saat ini mereka bersikap seakan-akan
sebagai pahlawan dalam mengamankan aset Pemda atau membuat hal-hal lain yang
justru mempertontonkan kebobrokan diri sendiri karena ketidakmengertian akan
ketentuan dan aturan-aturan perundang-undangan.
“Masyarakat Mimika harus tahu bahwa Kepala Daerah yang
kalian pilih dalam Pilkada tidak dihargai oleh pejabat-pejabatnya sendiri, oleh
bawahannya sendiri. Ada oknum pejabat merasa diri pintar, merasa diri benar dan
selalu membawa-bawa nama Bupati,” ujarnya.
Kemudian hal yang tidak paham, tidak tahu tapi berasumsi sendiri
terus menyampaikannya dan memberikan masukan kepada Bupati hal-hal yang keliru
dan berusaha mempengaruhi orang lain untuk percaya kepada mereka sehingga semua
orang termasuk Bupati terjebak dalam tipu muslihat mereka dan dengan tidak
sadar semua akan masuk jurang.
“Mereka inilah yang membuat Bupati dan Wakil Bupati menjadi
renggang, karena kalau saya baik dengan Bupati, maka rasa aman dan rasa nyaman
pejabat-pejabat seperti ini akan terusik. Mereka sudah ada dalam zona nyaman, sehingga
sangat takut terganggu,” ungkapnya.
Sikap pejabat-pejabat ini, menurut dia, justru semakin
memperkeruh suasana, semakin menciptakan disharmonisasi dan juga justru membawa
pimpinan daerah ke jurang.
“Pemerintahan model apa begini, bawahan melaporkan atasan,
tidak menghargai atasan, terus memprovokasi situasi agar pemerintahan ini
diatur oleh mereka, dan merugikan masyarakat, mengatur keuangan untuk kepentingan
pribadi dan kelompok?” tegasnya.
Mereka ingin sekali pemerintahan ini berjalan pincang,
akhirnya Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat mewujudkan visi-misi yang
dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Mimika. Dan
juga pelayanan pemerintahan kepada masyarakat tidak akan terwujud.
Hal-hal inilah yang membuat terkesan di Kabupaten Mimika ini
sekarang sudah tidak baik. Mereka membawa nama Bupati, padahal Bupati tidak
tahu jika namanya diseret-seret oleh oknum kepala dinas.
"Sejak awal Pilkada saya selalu tekankan bahwa Bupati
Eltinus Omaleng orang baik tetapi karena pengaruh-pengaruh dan bisikan-bisikan
kelompok-kelompok ini membuat masyarakat bisa menilai pemerintahan sekarang
ini," tuturnya.
Sementara itu, Wabup John mengapresiasi DPRD Mimika dalam
niat melaksanakan rapat dengar pendapat tentang pesawat dan helikopter yang
selama ini menjadi polemik. Tapi tujuan digelarnya RDP ini adalah untuk
mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan mencari solusi bersama.
Dia menjelaskan, urusan pesawat ini sangat kompleks.
Seharusnya bukan hanya Kadis Perhubungan yang diundang tetapi juga harus mengundang
PT Asian One Air yang tahu benar proses ini dari awal, supaya dapat mendengar langsung
apa yang disampaikan itu sesuai atau tidak.
“Kalau kita belum mendengar suara dari mereka bagaimana kita
langsung vonis bahwa ini salah? Dulu saya sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan
saat ini sebagai Wakil Bupati sebagai mitra DPRD Mimika. Sebagai mitra
seharusnya bisa mengundang saya untuk menjelaskan ini secara baik dalam rapat dengar
pendapat,” terangnya.
Ia juga menjelaskan bahwa sebagai Wakil Bupati yang diamanatkan
dalam undang-undang, dimana Wakil Bupati mempunyai tugas pengawasan yakni
pengawasan terhadap aset, pengawasan terhadap penggunaan keuangan, pengawasan
terhadap pejabat, pengawasan terhadap ASN, dan pengawasan terhadap hasil audit
BPK.
"Jadi seharusnya dalam RDP saya diundang. Tidak
masalah, pasti saya hadir," ujarnya.
Dirinya pun mempersilahkan pihak Managemen PT Asian One Air untuk
menjelaskan kepada publik terkait pengadaan pesawat dan polemik yang muncul
belakangan ini.
Wartawan: Jefri Manehat
Editor: Jimmy R
0 komentar:
Posting Komentar