Translate

Tidak Bertanggung Jawab Terhadap Karyawan yang Alami Kecelakaan Kerja, PT EHF Disomasi

Bagikan Bagikan
Kuasa hukum dari karyawan PT EHF
yang mengalami kecelakaan kerja.
(Foto: Salam Papua/Acik)

SALAM PAPUA (TIMIKA) – PT EHF yang merupakan perusahaan pembeli besi tua di Lemasa dan Lemasko hibah dari PT Freeport Indonesia (PTFI) disomasi Pengacara Kantor Hukum Marvey J. Dangeubun dan rekan. 

Pengacara Bilklovin Nahason Erubun menjelaskan pihaknya mensomasi perusahaan tersebut karena tidak bertanggung jawab atas salah seorang karyawannya bernama Yosafat Klasin (47) yang mengalami kecelakaan kerja di Mile 38 Tembagapura pada 21 April 2022 sekira Pukul 11.30 WIT.

“Akibat kecelakaan kerja itu, klien kami alami cacat permanen dan tidak bisa lagi beraktivitas. Klien kami bernama Yosafat ini kena hantaman bucket excavator sehingga kondisinya sekarang menjadi cacat atau lumpuh. Namun  perusahaan tidak memberikan jaminan kecelakaan kerja sama sekali. Bahkan saat dievakuasi dari TKP klien kami diangkut layaknya material biasa. Makanya kami somasi perusahaan setelah  klien kami mengadu. Klien kami sebagai subjek hukum harus dilindungi dan haknya harus dipenuhi perusahaan terkait,” kata Bilklovin saat menggelar konferensi pers di Jalan Budi Utomo Timika, Kamis (4/8/2022).

Menurutnya setelah kliennya alami kecelakaan kerja, PT EHF sama sekali tidak membantu biaya pengobatan. Perusahaan hanya memberi uang senilai Rp15 juta namun tidak diserahkan langsung kepada kliennya yang telah bekerja kurang lebih tujuh tahun pada perusahaan tersebut, dan diketahui tidak memiliki kontrak kerja yang jelas. 

“Harusnya sebagai perusahaan bisa memberi jaminan kepada setiap pekerjanya. Klien kami ini kerja di perusahaan tersebut sudah lama, sekitar tujuh tahun.  Nah langkah hukum awal  kami di Kantor Hukum Marvey J. Dangeubun dan rekan adalah melakukan somasi pertama,” ungkapnya. 

Somasi yang dilayangkan bertujuan agar perusahaan dimaksud bertanggung jawab sehingga bisa menyalurkan kewajibannya kepada karyawan yang alami kecelakaan kerja. Kewajiban yang dimaksud terkait santunan kecelakaan kerja, termasuk jaminan sosial lainnya.  

Sehubungan dengan kecelakaan kerja maka PT EHF selaku pemberi kerja berkewajiban menyelesaikan persoalan hukum dengan berpedoman pada pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kerja, jaminan kematian berupa santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB), santunan cacat dan manfaat jaminan lainnya.

Sebelum layangkan surat somasi, sebagai kuasa hukum, pihaknya telah beberapa kali berupaya menghubungi pemilik perusahaan ataupun koordinatornya, tetapi tidak digubris. 

“Kami sudah hubungi pihak perusahaan terkait, tapi terkesan tidak mau bertanggung jawab,” ujarnya. 

Diharapkan dengan dilayangkannya  somasi pertama ini,  pemilik PT EHF beritikad baik melaksanakan kewajibannya kepada kliennya sebagai karyawan perusahaan tersebut. Sebaliknya jika somasi ini tidak digubris maka akan ditempuh langkah hukum berikutnya antara lain melakukan laporan polisi secara resmi ke Polres Mimika, melakukan tuntutan ganti rugi di pengadilan serta melakukan pengaduan secara resmi ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mimika.

Hingga berita ini diterbitkan, pemilik perusahaan terkait tidak bisa dihubungi. Koordinator perusahaan mengaku salah sambung ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler.

Wartawan: Acik
Editor: Yosefina
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar