Translate

Demo ke DPRD, OKP Cipayung Plus di Timika Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Bagikan Bagikan
Puluhan mahasiswa saat menyampaikan aspirasinya di hadapan anggota DPRD Mimika (Foto:salampapua.com/Acik)

SALAM PAPUA (TIMIKA) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan  dan Pemuda (OKP) di Timika menggelar aksi demo menolak kenaikan BBM yang telah diumumkan Presiden RI tanggal 3 September 2022 lalu di Istana Merdeka.

Mahasiswa yang tergabung dalam beberapa organisasi mahasiswa ekstra kampus seperti PMII, GMNI, HMI, PMKRI, IKAMI, PMKRI, IKAMI, dan GMKI ini menolak keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, mendesak pemerintah memberantas mafia Migas dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulur ke hilir, mendesak DPRD Mimika agar segera memberikan pernyataan sikap secara kelembagaan dengan tegas dan tertulis untuk memberikan penolakan harga BBM kepada DPR RI.

Pantauan Salam Papua, dengan tegas melalui masing-masing perwakilan setiap organisasi menyampaikan orasi dan membentangkan selebaran bertuliskan penolakan terhadap kenaikan BBM, karena dinilai sangat menindas dan menyengsarakan rakyat Indonesia termasuk warga Timika.

Aksi penolakan puluhan anggota OKP Cipayung Timika ini disambut beberapa anggota Komisi B DPRD Mimika.

Anggota Komisi B DPRD Mimika M. Nurman S. Karopukaru menyampaikan apresiasi terhadap keberanian dan kepedulian mahasiswa di Timika atas kebijakan kenaikan harga BBM ini. Namun dirinya menjelaskan bahwa kenaikan BBM ini merupakan kebijakan dari pusat.

“Kalau kenaikan BBM ini merupakan putusan di daerah maka DPRD Mimika akan memutus rantai kebijakan tersebut. Ini kebijakan dari pusat. Tapi saya secara pribadi juga menolak kebijakan ini, karena banyak masyarakat yang menjadi semakin kesulitan dan susah,” ungkap Norman.

Aksi penolakakan ini bukan hanya di Timika, akan tetapi juga terjadi di kota lain. Kenaikan BBM sangat berdampak pada kebutuhan pokok lainnya termasuk kenaikan biaya transportasi.

Atas desakan ini, Komisi B juga akan mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) guna mencari solusi ataupun upaya terkait harga BBM di Timika.

“Kami akan gelar RDP bersama Disperindag guna mengatasi persoalan ini,” jelasnya.

Wartawan: Acik

Editor: Jimmy

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar