Translate

Program Prioritas Pangdam XVII/Cenderawasih: Lakukan Pendekatan Budaya, Adat Istiadat dan Ekonomi Masyarakat Papua

Bagikan Bagikan
Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa (kelima dari kiri) foto bersama Dandim 1710 Mimika Letkol Inf Dedy Dwi Cahyadi (pertama dari kiri), Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra (keempat dari kiri) perwakilan Komnas HAM serta empat perwira TNI usai jumpa pers di Hotel Rimba Papua Timika, Kabupaten Mimika, Senin (5/9/2022) (Foto:salampapua.com/Yosefina)

SALAM PAPUA (TIMIKA) - Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa yang baru saja menggantikan Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa yang mendapat promosi sebagai Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat, memiliki program prioritas melakukan pendekatan kepada masyarakat Papua secara budaya, adat istiadat dan ekonomi.

Pangdam asal Ternate, Maluku Utara ini merasa memiliki kesamaan budaya dan adat istiadat dengan orang Papua.

“Asli saya dari Ternate, Maluku Utara. Saya juga orang Timur tapi memang rambut saya tidak keriting tapi darah dan asal saya sama dengan saudara-saudara di sini (Papua, Red). Sehingga saya tidak menjadi asing di sini karena saya yakin kita semua punya darah, alam pikir, garis leluhur, budaya adat istiadat itu hampir sama. Oleh karena itu ke depan selain pendekatan hukum yang selalu diupayakan, saya akan melakukan pendekatan budaya, adat istiadat pada tokoh-tokoh,” ungkap lulusan Akmil Tahun 1991 berasal dari Satuan Kopassus ini saat jumpa pers didampingi Kapolres Mimika di Hotel Rimba Papua, Timika, Senin (5/9/2022).

Ia mengatakan, untuk pendekatan ekonomi ia akan memberdayakan masyarakat asli Papua untuk menjual hasil pertanian dan perkebunan, seperti umbi-umbian dan pinang.

“Tidak usah ekonomi yang tinggi-tinggi, pasar modal segala macam tidak usah. Kasih jual kasbi, petatas, jual pinang, itu upaya masyarakat bisa hidup. Supaya dorang yang di kampung itu bisa makan. Dan juga masalah pemerataan dari harga-harga, ini juga jadi program prioritas saya,” kata mantan Kepala Staf Komando Operasi Gabungan Wilayah II ini.

Ia memastikan akan mengupayakan semaksimal mungkin peran dari sumber daya yang ada di Kodam XVII/Cenderawasih untuk membantu masyarakat Papua khususnya di daerah-daerah pedalaman.

Pada kesempatan itu Pria kelahiran 14 Maret 1969 ini juga menanggapi terkait kasus pembunuhan disertai mutilasi yang melibatkan aparat TNI AD di Kabupaten Mimika.

Terkait permintaan masyarakat agar proses hukum terhadap pelaku-pelaku dilakukan di Mimika, menurut Pangdam hal tersebut bisa saja demikian. Hanya saja untuk proses hukum militer ini tidak ada di Mimika. Namun ia memastikan semua rangkaian proses hukum dilakukan secara terbuka.

“Proses hukum bisa saja dilakukan di sini, tapi yang militer ini ada tingkatannya. Ada yang di Jayapura, ada yang di Makassar. Tapi saya yakinkan itu semua terbuka tidak ada yang ditutup-tutupi sesuai dengan pasal yang disangkakan, bahkan di hukuman militer itu ada pemberatan lagi. Kemungkinan yang bersangkutan dipecat tidak dengan hormat,” terang Pangdam.

Kemudian terkait kasus jual-beli senjata dan amunisi di Papua, Mantan Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) Jayakarta ini mengaku sebelum menjadi Pangdam ia sudah dapat arahan dan petunjuk dari Panglima TNI khusus berkaitan dengan kasus jual-beli amunisi dan senjata.

Menurutnya, memang diduga keterlibatan oknum dari TNI-Polri dalam jual-beli amunisi dan senjata. Khususnya TNI ada beberapa oknum yang diperiksa.

“Saya sebagai Pangdam yang akan saya lakukan adalah pertama pengetatan terhadap keamanan daripada material tersebut. Material dalam artian yang berbahaya itu amunisi dan senjata api. Akan kita tingkatkan klasifikasi terhadap pengamanan ini akan kita evaluasi dan kembangkan, gudangnya atau sistem keluar-masuknya akan kita kembangkan,” ujarnya.

Selain itu sistem pencatatan keluar-masuk amunisi akan diatur dengan baik, karena setiap amunisi yang keluar itu harus tercatat kalau tidak tercatat berarti ada yang bermain. Di situ ada yang sengaja ada indikasi pelanggaran, ini harus ada yang bertanggung jawab, jadi yang bertugas harus dipilih yang benar-benar bertanggung jawab karena itu sumber masalah.

“Kemudian berkaitan dengan kondisi saat ini, masih saya pelajari juga apakah ada pembelinya karena penjualnya ini misalnya prajurit, pembelinya oknum yang terlibat kita akan dalami. Karena ini hal yang sangat membahayakan keamanan bagi parajurit, bagi polisi sendiri dan keamanan bagi masyarakat. Kita akan fokus untuk melakukan upaya-upaya penyelidikan terhadap kasus-kasus ini,” ucap Pangdam.

Wartawan: Yosefina

Editor: Jimmy

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Posting Komentar