BPJS Ketenagakerjaan Mimika Gelar Monev Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021

Suasana rapat monitoring dan evaluasi implementasi instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 (Foto:salampapua.com/Jefri)

SALAM PAPUA (TIMIKA) - BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika menggelar rapat monitoring dan evaluasi implementasi instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 bersama tim pelaksana pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan Kabupaten Mimika, Kamis (27/10/2022).

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika, Very Boekan usai pelaksanaan rapat tersebut mengatakan, berdasarkan hasil rapat bersama tim kepatuhan ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi untuk didorong ke Pimpinan Daerah dengan harapan dapat diakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Mimika tahun 2023.

"Yang menjadi rekomendasi kita adalah pemberian jaminan sosial kepada kemiskinan terekstrem dan pekerja sektor keagamaan, termasuk pekerja rentan yang ada pada setiap OPD yang belum diakomodir dalam APBD. Ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Inpres, tetapi ini perlu didorong agar diakomodir dalam APBD Kabupaten Mimika yang dialokasikan melalui Dinas Ketenagakerjaan," ujar Verry yang didampingi Sekretaris Disnakertrans Mimika, Santy Sondang.

Jika rekomendasi itu diakomodir, Dia mengungkapkan, ada sekitar 20 ribu orang kemiskinan terekstrem dan pekerja sektor keagamaan, termasuk pekerja rentan yang ada pada setiap OPD bakal dilindungi dengan BPJS ketenagakerjaan.

"Sekitar Rp 4 Miliar atau 1 persen dari APBD Kabupaten Mimika bakal dialokasikan untuk melindungi 20 ribu orang itu," ujar Verry.

Verry menambahkan, implementasi instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Mimika sangat baik karena sebagian besar pekerja di Mimika telah dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

"Di Mimika implementasinya sangat top, karena memang sebelum inpres ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten telah mewajibkan seluruh perusahaan untuk melindungi tenaga kerjanya, bahkan telah menerbitkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 untuk mengatur jaminan Ketenagakerjaan di Mimika," tutupnya.

Wartawan: Jefri Manehat

Editor: Jimmy