Pembayaran Kontraktor Harus Dievaluasi Agar Sesuai Volume Kerja dan Tidak Terlambat

Pembangunan talud depan SMA Negeri 6, Jalan Masuk dari Petrosea tembusan Irigasi dan Busiri Ujung (Istimewa)

SALAM PAPUA (TIMIKA) - Beberapa kontraktor Orang Asli Papua (OAP) pekerja pembangunan talud jalan di Timika keluhkan lambat bayar.

Salah satu kontraktor OAP dari CV. Genyem Jaya Mandiri, Yesaya M Adadikam sampaikan bahwa tanggal 16 Desember 2022, pihaknya telah selesai mengerjakan talud bagian kiri dan kanan di Jalan masuk Petrosea tembusan Irigasi dan Busiri Ujung, tepatnya di depan SMA Negeri 6. Namun, pembayarannya sangat terlambat, padahal mengingat kebanyakan kontraktor yang mengerjakan adalah umat Nasrani, maka diharapkan pembayarannya dilakukan sebelum perayaan Natal.

Pembangunan talud depan SMA Negeri 6, Jalan Masuk dari Petrosea tembusan Irigasi dan Busiri Ujung (Istimewa)

“Memang sudah dibayar, tapi perayaan natal sudah lewat. Padahal sebagai kontraktor Nasrani berharap dibayarkan sebelum tanggal 24 Desember. Setelah kami ngotot, akhirnya untuk sisahnya baru dibayarkan Jumat pagi. Jadi hal ini harus jadi evaluasi oleh konsultan dan PUPR Mimika,” ungkapnya, Sabtu (31/12/2022).

Seperti kontraktor lainnya, Yesaya mendapatkan pekerjaan talud sepanjang 11 meter dengan ketinggian 2,30 di bagian kiri dan kanan jalan, akan tetapi kondisi di lapangan berbeda, sehingga volume kerjanya lebih dari kontraknya tersebut. Karena itu, ia meminta agar konsultan bisa memperhitungkan soal keuntungan dan kerugian setiap kontraktor.

“Kalau dalam kontrak hanya menggali satu atau dua meter, akan tetapi fakta di medan kerja berbeda, dimana kontraktor harus menggali dan menanam batu lebih dari ukuran yang tertera dalam kontrak tersebut. Volume kerjanya 11 meter, dan ketinggiannya berfariasi. Yang kami kerjakan tingginya 2,30 meter. Ada yang 1 meter lebih, berarti yang di tempat dangkal itu yang untung. Padahal nilainya sama. Untuk persoalan seperti ini, harusnya dievaluasi dan dihitung ulang, karena seorang pengusaha juga memperhitungkan untung dan rugi,” ujarnya.

Sebagai bahan evaluasi, menurut dia Pemerintah atau yang memberi kuasa kepada konsultan pengawasan harus bisa menggunakan harga bahan dasar tahun terbaru. Demikian juga dengan material lainnya.

“Contohnya kalau dulu harga batu hanya Rp 900.000 perkubik, tapi sekarang sudah naik menjadi Rp 1.300.000, dan semua pangkalan armada pengangkut kompak menetapkan harga,” katanya.

Semua kontraktor OAP yang menangani proyek penunjukkan langsung tersebut kompak selesaikan pekerjaan hingga tanggal 16 Desember. Meski pembayaran awal sangat minim, pihaknya berkomitmen pekerjaan diselesaikan sebelum waktu dengan kualitas pekerjaan yang baik.

“Itu kan kepercayaan yang diberikan untuk kami OAP, makanya kami kerjakan tepat waktu. Apa yang saya keluhkan ini mewakili rekan-rekan lainnya, dan bermaksud sebagai bahan evaluasi bersama,” ujarnya.

Wartawan/Editor: Acik