SALAM PAPUA (TIMIKA) - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika, Reynold Rizal Ubra mengatakan bahwa pasca peristiwa penembakan di Distrik Alama yang dialami pilot helikopter yang berpenumpang tenaga kesehatan (Nakes) membuat semua Nakes di wilayah tersebut diturunkan kembali ke Timika.

Pasalnya, dengan penarikan Nakes di wilayah tersebut, pelayanan kesehatan di Puskesmas Alama pun dihentikan.

“Kami sudah membuat kronologisnya, dan kita lihat bagaimana efektivitas pelayanan di wilayah Alama itu memberikan efek yang sangat besar buat masyarakat. Karena semua Nakes sudah kami tarik ke Timika, sekarang kita pikirkan bagaimana pelayanan kesehatan di Alama?,” ujarnya, Minggu (11/8/2024).

Menurut Rey, dengan tidak adanya pelayanan di sana saat ini, Dinkes Mimika pun memikirkan kondisi orang tua, balita bahkan ibu hamil yang membutuhkan pemeriksaan, terutama pada PIN polio yang telah masuk pada dosis tetes 3 dan 4.

“Tentu kami pasti menunggu petunjuk dari Kepala Daerah, namun kita juga harus memikirkan pelayanan kesehatan di Alama, ada balita yang harus menerima tetes polio, ibu hamil yang harus kita lakukan pemeriksaan. Jadi kita menunggu saja setelah adanya rapat pimpinan Forkopimda dengan tokoh masyarakat dari wilayah pegunungan. Kami tidak mau ada masyarakat yang tidak terlayani,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan, dengan adanya pelayanan kesehatan di Distrik Alama menunjukkan bahwa Negara sesungguhnya hadir menjawab kebutuhan rakyatnya. Namun peristiwa penembakan yang terjadi akan menjadi evaluasi semua pihak.

Sementara untuk pelayanan penerbangan menggunakan helikopter telah dilakukan selama 2 tahun terakhir. Apabila ada pemberitaan terkait penerbangan tersebut dimana Dinkes tidak melakukan koordinasi dengan pihak keamanan, dirinya menanggapinya bahwa maskapai yang digunakan dapat dipastikan adalah maskapai yang mempunyai izin terbang yang di dalamnya juga melekat terkait keamanannya.

“Penerbangan jelas mempunyai izin, sehingga sudah pasti ada manifest yang melekat, terkecuali kita menggunakan maskapai yang tidak memiliki izin, jadi jelas keamanan harusnya telah melekat. Saat ini tidak ada gunanya saling mempertanyakan namun ini menjadi evaluasi bahwa ada masyarakat asli Papua yang punya hak untuk dilayani,” tegasnya.

Penulis: Evita

Editor: Jimmy