SALAM PAPUA (TIMIKA) – Pemerintah Kabupaten Mimika bersama
para pemangku kepentingan menggelar assessment kapasitas organisasi menggunakan
alat penilaian tata kelola dan fungsi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS),
yang berlangsung di Hotel Horison Diana Timika, Kamis (19/2/2026).
Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Fransiskus
Bokeyau, menyampaikan bahwa persoalan stunting masih menjadi tantangan serius
dalam pembangunan sumber daya manusia di Mimika. Dampaknya tidak hanya
memengaruhi pertumbuhan fisik anak, tetapi juga perkembangan kognitif,
kesehatan jangka panjang, hingga produktivitas generasi mendatang.
“Percepatan penurunan stunting harus dilakukan secara
terencana, terpadu, dan berkelanjutan melalui pendekatan konvergensi, yakni
penyelarasan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif yang melibatkan seluruh
sektor,” ujarnya.
Menurutnya, asesmen ini merupakan langkah strategis untuk
mengevaluasi efektivitas tata kelola dan fungsi Tim Percepatan Penurunan
Stunting (TPPS) di berbagai tingkatan. Melalui penilaian tersebut, pemerintah
dapat mengidentifikasi kekuatan, tantangan, serta area yang perlu diperbaiki,
sekaligus menyusun rencana tindak lanjut yang lebih tepat sasaran dan sesuai
kebutuhan di lapangan.
Selain fokus pada tata kelola, kegiatan ini juga
menghadirkan materi kebijakan perlindungan anak (safeguarding). Diskusi
interaktif dilakukan guna memperdalam pemahaman peserta terkait hak anak,
dampak kekerasan, serta pentingnya regulasi dan implementasi kebijakan secara
konsisten.
Materi safeguarding tersebut mengacu pada standar
perlindungan anak yang diterapkan oleh World Vision International, yang
menekankan prinsip zero tolerance terhadap kekerasan, eksploitasi, dan
pelecehan, serta kewajiban melaporkan setiap dugaan pelanggaran.
“Pemerintah menegaskan bahwa anak merupakan kelompok rentan
yang harus dijamin hak-haknya, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, tumbuh
kembang optimal, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan,” jelas
Bokeyau.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)
Kabupaten Mimika, Johana Anatje Belandina Arwam, menegaskan pentingnya
kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting.
“Segala sesuatu tidak mungkin bisa tuntas dengan cepat tanpa
ada kolaborasi para pemangku kepentingan yang ada di daerah ini,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa data anak yang mengalami stunting memang
sudah tersedia, namun masih diperlukan penyatuan dan pemutakhiran data agar
tidak ada anak yang luput dari pendataan maupun intervensi.
Menurutnya, keterlibatan mitra seperti Wahana Visi Indonesia
melalui program Partner Akselerasi Penurunan Stunting (PASTI) Papua menjadi
langkah positif dalam mendukung upaya pemerintah daerah.
“Kami sangat berterima kasih dengan adanya program dari
Wahana Visi Indonesia PASTI Papua yang mau berkolaborasi dengan pemerintah
untuk proses percepatan penurunan stunting di Timika,” pungkas Johana.
Penulis: Evita
Editor: Sianturi
