SALAM PAPUA (TIMIKA) – Direktur Utama BPJS Kesehatan,
Prihati Pujowaskito, melakukan kunjungan langsung ke Kabupaten Mimika untuk
memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kunjungan tersebut juga menjadi upaya BPJS Kesehatan untuk
menyerap aspirasi pemerintah daerah guna memastikan layanan JKN di wilayah
Papua, khususnya di Mimika, dapat berjalan optimal.
Pujo menyampaikan bahwa penguatan kolaborasi antara BPJS
Kesehatan dan pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk memastikan
seluruh masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan melalui Program JKN.
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga kualitas
serta pemerataan layanan kesehatan bagi peserta JKN.
“Kunjungan ini kami lakukan untuk menyerap aspirasi
pemerintah daerah agar penyelenggaraan Program JKN di Papua, khususnya di
Kabupaten Mimika, semakin membuka akses layanan kesehatan bagi masyarakat tanpa
harus khawatir biaya,” ujar Pujo dalam rilis yang diterima salampapua.com,
Sabtu (7/3/2026).
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Pujo juga menyempatkan
diri meninjau layanan kesehatan di RS TNI AD Tk. IV Oro Doro Enakoa. Ia
menekankan bahwa penguatan layanan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab
BPJS Kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah melalui
dinas kesehatan.
Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk memastikan
mutu layanan di fasilitas kesehatan tetap terjaga, ketersediaan tenaga
kesehatan terpenuhi, sarana dan prasarana semakin memadai, serta kualitas
pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) maupun rumah sakit
terus meningkat.
Selain itu, Pujo juga menekankan peran aktif pemerintah
daerah dalam meningkatkan kepesertaan aktif masyarakat dalam Program JKN. Ia
menyebut dukungan tersebut dapat dilakukan melalui pendataan dan reaktivasi
kepesertaan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sebelumnya
dinonaktifkan, sehingga masyarakat yang membutuhkan tetap memperoleh
perlindungan kesehatan.
“Kami berharap dukungan pemerintah daerah, termasuk melalui
dinas kesehatan, dapat semakin memperkuat kualitas layanan di fasilitas
kesehatan. Dengan sinergi yang kuat, masyarakat di Mimika dapat memperoleh
akses layanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan setara melalui Program
JKN,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan
komitmen pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan
kesehatan melalui Program JKN.
Ia mengatakan, komitmen tersebut juga tercermin dalam target
pembangunan daerah yang menempatkan kepesertaan aktif JKN sebagai salah satu
indikator utama sektor kesehatan.
“Secara konsisten kami menargetkan 100 persen penduduk
menjadi peserta aktif JKN. Target ini juga menjadi salah satu indikator kinerja
utama pembangunan bidang kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Mimika 2025–2029,”
ujarnya.
Johannes menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika juga
menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan masyarakat tetap dapat mengakses
layanan kesehatan, termasuk bagi peserta yang mengalami penonaktifan
kepesertaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyiapkan dukungan
anggaran daerah untuk mengaktifkan kembali kepesertaan masyarakat yang
membutuhkan.
“Pemerintah daerah telah menyusun strategi untuk tetap
memberikan pelayanan kesehatan optimal kepada masyarakat. Selain itu, kami juga
menyiapkan regulasi dan rencana aksi daerah sebagai pedoman pelaksanaan JKN
agar masyarakat Mimika tetap terlindungi dalam Program JKN,” pungkas Johannes.
Penulis: Evita
Editor: Sianturi

