SALAM PAPUA (TIMIKA) - Bupati Mimika, Johannes Rettob menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi DPRK atas LKPJ Bupati Mimika dan memulai proses APBD Perubahan.

Dalam arahannya saat memimpin Apel Gabungan di Koridor Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Jalan Poros SP3 Timika, Senin (3/8/2026), ia mengaku sesal atas ketidakhadiran sejumlah Kepala OPD saat rapat paripurna dan menekankan bahwa ke depan seluruh OPD wajib hadir penuh tanpa diwakilkan.

“Saat paripurna LKPJ Bupati itu banyak Kepala OPD tidak hadir, ini menjadi perhatian buat saya. Saya tidak mau pimpinan OPD diwakilkan stafnya,” tegasnya.

Bupati John menekankan pentingnya disiplin aparatur dalam mengikuti arahan DPRK, karena rekomendasi yang diberikan merupakan masukan konstruktif untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ia meminta agar Kepala OPD yang tidak hadir dicatat sebagai evaluasi internal.

“Hari ini, seluruh Kepala OPD hadir di BPKAD Mimika pukul 10.00 WIT untuk melaksanakan evaluasi dan monitoring APBD Perubahan. Saya ingatkan kembali batas waktu evaluasi 100 hari kerja telah terlewati, sementara progres input data masih sangat lambat,” tegasnya.

Selain itu, ia menyoroti keterlambatan OPD dalam menindaklanjuti SIPD dan kelengkapan dokumen LAKIP yang diminta oleh Bagian Ortal. Dia menilai hal ini menunjukkan lemahnya respon dan meminta agar segera dilengkapi sesuai standar nasional.

“Rekomendasi itu baik buat kita. APBD Perubahan harus kita kawal bersama, SIPD dan LAKIP jangan ditunda lagi,” tutupnya.

Penulis: Evita

Editor: Jimmy