SALAM PAPUA (TIMIKA) – Puluhan mama-mama Orang Asli Papua (OAP) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Mimika, Senin (2/11/2026), memprotes pembongkaran belasan lapak jualan di Jalan Cenderawasih, tepat di depan Perumahan Pemda Mimika. Mereka menilai penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Mimika pada Jumat (30/10/2026) terkesan pilih kasih karena lapak pedagang non-OAP di kawasan yang sama disebut masih dibiarkan beroperasi.
Perwakilan mama-mama OAP, Tresia Magai, mempertanyakan alasan pembongkaran yang menurut mereka hanya menyasar lapak milik mama-mama OAP, sementara lapak pedagang lainnya masih berdiri dan digunakan untuk berjualan.
“Kenapa yang dibongkar hanya lapak mama-mama OAP saja, sedangkan yang pendatang dibiarkan dan tetap jualan sampai hari ini?” tanya Tresia saat berorasi di Kantor Bupati Mimika, SP3, Kelurahan Karang Senang.
Tresia mengungkapkan, pembongkaran tersebut tidak didahului pemberitahuan maupun sosialisasi kepada para pedagang. Padahal, menurutnya, mama-mama OAP memahami dan mendukung upaya pemerintah daerah dalam menata kawasan perkotaan.
Namun, ia meminta agar penataan dilakukan secara adil dan humanis, disertai penyediaan lokasi khusus untuk berjualan, ganti rugi atas lapak yang dibongkar, serta bantuan usaha bagi para mama-mama OAP.
“Mama-mama OAP yang jualan di sana kebanyakan berstatus sebagai janda yang berusaha membiayai kebutuhan rumah tangga, menyekolahkan anak, dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Kami setuju dengan upaya penataan kota, tetapi kenapa tanpa adanya pemberitahuan? Seharusnya Pemkab menyiapkan lahan khusus dan memberikan bantuan usaha,” tegasnya.
Ia menjelaskan, mama-mama OAP yang berjualan di kawasan tersebut umumnya menjajakan jagung, pinang, dan hasil kebun lainnya. Sementara itu, menurutnya, pedagang non-OAP juga menjual berbagai komoditas, termasuk hasil kebun yang menjadi produk masyarakat asli Papua.
Keberatan serupa disampaikan sejumlah tokoh yang mendampingi aksi, di antaranya intelektual Yosias Kum, tokoh pemuda Yoki Sondegau, dan perwakilan masyarakat OAP, Rummy Tebul. Mereka meminta pemerintah daerah menerapkan penataan secara adil sekaligus memperhatikan keberlangsungan ekonomi masyarakat asli Papua.
Berdasarkan pantauan Salampapua.com, sekitar pukul 09.00 WIT, rombongan mama-mama OAP terlebih dahulu mendatangi Kantor Dinas Satpol-PP untuk meminta penjelasan. Namun, mereka kecewa karena tidak dapat bertemu langsung dengan Kepala Dinas Satpol-PP, Yulius Koga. Massa kemudian melanjutkan aksi ke teras Gedung A Kantor Bupati Mimika.
Dalam aksi tersebut, mereka meminta Kepala Dinas Satpol-PP memberikan klarifikasi mengenai dasar dan alasan pembongkaran lapak, termasuk penjelasan atas dugaan perbedaan perlakuan terhadap para pedagang di lokasi yang sama.
Hingga berita ini diturunkan, para demonstran baru diterima oleh Sekretaris Satpol-PP, Selvina Desy R. Suru, bersama sejumlah personel Satpol-PP. Aksi berlangsung kondusif dengan pengawalan personel Polsek Kuala Kencana yang dipimpin Kapolsek AKP Djemy Reinhard.
Penulis: Acik
Editor: Sianturi
