SALAM PAPUA (TIMIKA) – Kapolres Mimika, AKBP Alredo Agustinus Rumbiak, menegaskan tidak memberikan izin terhadap rencana aksi yang diajukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Kabupaten Mimika, yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (3/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan AKBP Alredo dalam konferensi pers di Mapolres Mimika, Mile 32, Papua Tengah, Minggu (2/8/2026).
Kapolres mengatakan, Polres Mimika telah menerima surat pemberitahuan mengenai rencana kegiatan tersebut. Dalam pemberitahuan itu, aksi disebut sebagai demonstrasi damai dengan agenda menyuarakan penolakan terhadap keberadaan pasukan militer di Tanah Papua.
Namun, setelah melakukan kajian dan verifikasi terhadap pemberitahuan tersebut, Polres Mimika memutuskan untuk tidak memberikan izin pelaksanaan aksi.
“Saya tidak izinkan. Saya tolak,” tegas AKBP Alredo.
Menurut Kapolres, salah satu dasar penolakan adalah organisasi yang mengajukan pemberitahuan tersebut tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menyikapi kemungkinan massa tetap melakukan aksi, Polres Mimika telah menyiapkan langkah pengamanan di sejumlah titik. Personel gabungan Polres Mimika, Brimob, dan TNI disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan.
“Kami sudah menyiapkan personel Polres, bersama Brimob dan TNI, untuk mengantisipasi apabila mereka tetap melaksanakan aksi,” ujarnya.
AKBP Alredo menegaskan, apabila terdapat pelanggaran hukum ataupun tindakan anarkis, aparat akan mengambil tindakan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kapolres juga mengimbau masyarakat Mimika agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta tidak mudah terprovokasi oleh ajakan yang berpotensi mengganggu situasi keamanan.
Ia meminta seluruh pihak menghormati ketentuan hukum dan menjaga situasi Mimika tetap aman dan kondusif.
“Kalau masih ada yang lakukan aksi dan melawan akan ditangkap,” tegasnya.
Penulis: Acik
Editor: Sianturi
