SALAM PAPUA (KENYAM) – Pemerintah Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, mencanangkan pengawasan dan pengendalian tiga program subsidi dari Pemerintah Pusat, yakni subsidi angkutan penumpang, kargo barang, dan bahan bakar minyak (BBM).

Pencanangan tersebut dilakukan Bupati Nduga Yoas Beon, S.IP., bersama Plt. Kepala Dinas Perhubungan Lines Gwijangge, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika serta jajaran terkait di Kenyam, Selasa (22/9/2026).

Dalam arahannya di hadapan para pegawai lintas OPD, Bupati Yoas Beon mengatakan bahwa masalah pengamanan, makan minum dan lainnya serta honor bagi yang benar-benar menjalankan tugasnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Bupati Kabupaten Nduga, Yoas Beon, S.IP menyampaikan penjelasan soal subsidi yang dicanangkan bagi masyarakat Nduga kepada jajarannya, Selasa (22/9/2026)(Salampapua.com/Elea Worom)

“Jadi tidak ada pungut biaya di situ, masalah kebersihan bandara akan kita atur di dinas teknis supaya itu menjadi tanggung jawab dinas. Sehingga dengan alasan itu kan teman-teman kasih naik harga tiket sehingga masyarakat tidak merasakan subsidi, tapi hari ini pemerintah ambil alih. Dan pembiayaan-pembiayaan yang naik itu kita ambil alih,” ungkapnya.

Usai pencanangan subsidi tersebut, Bupati Yoas Beon mengatakan, langkah tersebut diambil setelah Pemkab Nduga melakukan inspeksi mendadak (sidak) sekitar tiga pekan lalu terkait pelaksanaan subsidi angkutan penumpang, kargo barang dan minyak.

“Jadi kita pemerintah mengambil langkah-langkah ini. Beberapa waktu lalu kita sudah sidak bahwa pelayanan subsidi kargo barang, penumpang dan minyak yang selama ini mungkin jalan tapi tidak terlalu kelihatan, atau mungkin tidak berjalan, kami juga bingung,” ujarnya.

Bupati Kabupaten Nduga, Yoas Beon, S.IP bersama jajarannya usai pencanangan 3 jenis subsidi bagi masyarakat dari Pemerintah Pusat di Kenyam, Selasa (22/9/2026)(Salampapua.com/Elea Worom)

Menurut Yoas, hasil sidak tersebut kemudian dibahas melalui rapat internal bersama dinas teknis. Pemkab Nduga selanjutnya memutuskan untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan ketiga subsidi tersebut.

“Ini secara resmi pemerintah mengambil alih dan menugaskan staf kami untuk melakukan kontrol guna mengawasi jalannya subsidi penumpang, subsidi kargo barang dan juga subsidi minyak, sehingga benar-benar diperuntukkan sesuai yang dicanangkan dengan harga yang sudah ditentukan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, selama ini terdapat sejumlah komponen pembiayaan operasional di lapangan yang kemungkinan tidak tertutupi, seperti honor petugas, pembersihan lapangan terbang, keamanan dan petugas jaga. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat mempengaruhi harga tiket yang seharusnya mendapat subsidi.

“Namun hari ini kami sudah resmi, segala risiko pembiayaan yang terjadi di lapangan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga tidak ada penjualan tiket yang lebih dari harga yang sudah dicanangkan,” ungkapnya.

Yoas menegaskan, mulai Selasa (22/9/2026), Pemkab Nduga mengambil alih pengawasan pelaksanaan subsidi angkutan penumpang, kargo barang dan minyak. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan harga tetap sesuai ketentuan subsidi yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Ia mencontohkan, harga tiket subsidi rute Kenyam-Timika yang seharusnya berada pada kisaran Rp306 ribu hingga Rp406 ribu dapat meningkat hingga sekitar Rp850 ribu apabila biaya operasional di lapangan tidak terkendali.

“Masyarakat kita harus menikmati subsidi yang ada. Masyarakat sudah mendengar tiket subsidi, tapi harga tiket naik. Itu yang membuat masyarakat merasa kecewa. Hari ini kami mengobati rasa itu dan pemerintah mengambil alih agar masyarakat menikmati subsidi yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat. Kami Pemerintah Daerah menyambut hal itu,” pungkasnya.

Penulis/Editor: Sianturi