SALAM PAPUA (NABIRE) – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan resmi meluncurkan aplikasi E-VALIDATA di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, kawasan Bandara Lama Nabire, Kamis (24/9/2026).
Aplikasi tersebut diluncurkan Gubernur Papua Tengah Meki Frits Nawipa yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia, dan Pengembangan Otonomi Khusus (Otsus), Ukkas, S.Sos., M.KP.
Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah, Dr. Karlos Matuan, S.St.Pi., M.M., mengatakan Papua Tengah memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar sehingga membutuhkan pengelolaan berbasis data yang akurat dan terintegrasi.
Menurut Karlos, Papua Tengah memiliki garis pantai sepanjang 1.128,94 kilometer dengan luas laut sekitar 16.525,88 kilometer persegi di wilayah pesisir Nabire dan Mimika. Provinsi tersebut juga memiliki 50 pulau.
Selain itu, terdapat sejumlah kawasan konservasi, termasuk Taman Nasional Lorentz di wilayah Mimika serta kawasan Teluk Cenderawasih.
“Kalau kita jumlahkan dan dirata-ratakan dari pembagian yang diberikan oleh pusat, maka kita salah satu wilayah yang menyumbangkan kawasan konservasi terbesar untuk sektor kelautan dan perikanan,” ujar Karlos.
Ia menyebut produksi tangkapan ikan Papua Tengah pada 2025/2026 mencapai sekitar 26.116 ton per tahun. Produksi tersebut berasal dari wilayah laut Nabire dan Mimika serta perairan umum, termasuk Danau Paniai, Danau Tage, dan Danau Tigi.
Papua Tengah juga memiliki dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni WPP 717 di wilayah utara yang mencakup Nabire dan WPP 718 di wilayah selatan yang mencakup Mimika.
Menurut Karlos, Papua Tengah juga telah memiliki Persetujuan Teknis (Pertek) KKPRL Nomor 05 Tahun 2025 yang mendukung pemetaan potensi dan zonasi ruang laut.
“Kalau hari ini kita launching website yang sementara akan kita lakukan, semua data ini akan masuk di website kita sehingga siapa pun bisa mengakses untuk melihat posisi laut kita,” katanya.
Karlos mengatakan aplikasi E-VALIDATA dihadirkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola data sektor kelautan dan perikanan yang transparan, efisien, dan terintegrasi.
Aplikasi tersebut diharapkan mendukung kebijakan Satu Data Indonesia, khususnya dalam pengelolaan dan verifikasi data sektor kelautan dan perikanan secara digital dan real time.
“Penyusunan dokumen perencanaan sektor kelautan dan perikanan dapat berbasis pada data ilmiah yang valid. Koordinasi data antara pemerintah provinsi dan kabupaten juga menjadi lebih akurat dan mudah diakses,” ujarnya.
Untuk mendukung pengelolaan potensi kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Tengah saat ini memiliki dua Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yakni UPTD Pelabuhan Perikanan Waharia dan Pelabuhan Perikanan Pomako.
Karlos mengatakan kedua pelabuhan tersebut akan terus dioptimalkan sesuai program prioritas Gubernur Papua Tengah.
Ia menambahkan, pihaknya juga tengah melakukan pembenahan fasilitas, termasuk uji coba cold storage dan pabrik es di Waharia, Nabire.
Staf Ahli Gubernur Papua Tengah, Ukkas, saat membacakan sambutan Gubernur Meki Frits Nawipa, mengatakan perencanaan pembangunan harus dimulai dari data yang benar.
“Melalui e-Validasi Data, kita ingin membangun satu basis data kelautan dan perikanan yang akurat, terintegrasi, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Ukkas.
Menurutnya, sebagai provinsi baru, Papua Tengah perlu melakukan perubahan dalam tata kelola data agar setiap program pembangunan dapat direncanakan dan dilaksanakan secara tepat sasaran.
“Kalau kita membangun perencanaan berdasarkan data yang akurat, saya yakin dan percaya bahwa program yang kita laksanakan akan tepat sasaran dan membawa manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ukkas juga meminta pengelolaan pulau-pulau kecil dilakukan secara terintegrasi agar potensi ekonomi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut dapat dikembangkan.
Ia menilai potensi kelautan Papua Tengah cukup besar, namun masih menghadapi tantangan, termasuk keterbatasan fasilitas dan sarana bagi nelayan yang sebagian masih menggunakan metode penangkapan secara tradisional.
“Ini tantangan bagi kita, bagaimana nelayan-nelayan kita bisa diberdayakan, dilengkapi fasilitas serta kapal nelayan,” katanya.
Ukkas menegaskan seluruh program Dinas Kelautan dan Perikanan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita ingin nelayan semakin sejahtera, pembudidaya semakin berkembang, hasil laut memiliki nilai tambah, dan masyarakat Orang Asli Papua memperoleh manfaat yang besar dari potensi kelautan dan perikanan yang kita miliki,” ujarnya.
Ia mengajak Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan delapan pemerintah kabupaten untuk memperkuat sinergi, berbagi data, dan menyusun program berdasarkan kebutuhan masyarakat.
“Mari kita bangun Papua Tengah dengan perencanaan yang lebih baik, data yang lebih kuat, teknologi yang lebih maju, dan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Elias
Editor: Sianturi
