Kapolda Papua Tengah Dan Bupati Mimika Letakkan Batu Pertama Pembangunan Fasilitas Polres Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Jermias Rontini, bersama Bupati Mimika, Johannes Rettob, dan sejumlah pejabat saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan fasilitas pendukung pelayanan Polres Mimika di halaman RS Bhayangkara, Kamis (1/10/2026)(Salampapua.com/Acik)

Kapolda Papua Tengah Dan Bupati Mimika Letakkan Batu Pertama Pembangunan Fasilitas Polres

SALAM PAPUA (TIMIKA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika membantu pembangunan sejumlah fasilitas pendukung pelayanan Kepolisian Resor (Polres) Mimika. Bantuan tersebut meliputi dua unit rumah jabatan dokter di RS Bhayangkara Mile 32, pembangunan Markas Komando (Mako) Polsek Kokonao dan Polsek Agimuga, serta pembenahan lanskap dan pagar Polsek Bandara Mozes Kilangin.

Pembangunan sejumlah fasilitas tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Jermias Rontini, bersama Bupati Mimika, Johannes Rettob, di halaman RS Bhayangkara, Kamis (1/10/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, Kapolres Mimika, AKBP Alfredo Agustinus Rumbiak, Dandim 1710/Mimika Letkol Inf Teuku Jozanda, serta perwakilan manajemen PT Freeport Indonesia.

Dalam sambutannya, Kapolda Papua Tengah menegaskan bahwa pembenahan fasilitas kesehatan merupakan bagian dari pelayanan Polri yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Ketika saya jadi Kapolda pertama, yang saya datangi itu rumah sakit. Kenapa? Sentuhan polisi yang paling nyata dan bisa dirasakan semua lapisan masyarakat adalah pelayanan rumah sakit dan kesehatan,” ujar Jermias.

Saat meninjau RS Bhayangkara Mimika, Jermias menemukan sejumlah bagian bangunan yang memerlukan perhatian, termasuk kebocoran pada atap atau dak bangunan. Menurutnya, pembenahan rumah sakit tidak boleh hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan.

Ia juga mendorong perubahan pola pelayanan kesehatan agar lebih proaktif melalui pendekatan door to door. Menurutnya, pendekatan tersebut diperlukan karena sebagian masyarakat Papua enggan datang ke rumah sakit, bahkan ketika kondisi kesehatannya sudah memburuk.

“Orang Papua ini kalau disuruh ke rumah sakit susah. Jadi modelnya kita ubah, kita yang datang door to door. Itu akan lebih terasa manfaatnya,” katanya.

Selain pembenahan sarana dan prasarana, Jermias juga menggagas penguatan sumber daya manusia (SDM) di bidang kesehatan. Ia mendorong pengembangan pendidikan keperawatan di Timika, termasuk kemungkinan pendirian akademi perawat, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan lokal seiring dengan perkembangan layanan RS Bhayangkara Mimika dan meningkatnya jumlah pasien dari berbagai wilayah Papua.

“Kalau boleh, kita bikin sebuah akademi perawat yang bisa melahirkan tenaga perawat. Minimal perawat. Kalau sampai dokter mungkin kita masih panjang jangkauannya, tapi kalau perawat menurut saya bisa kita lakukan,” ujarnya.

Ia berharap gagasan tersebut dapat memperkuat pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kapasitas SDM lokal di Papua Tengah.

Sementara itu, Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengatakan Pemkab Mimika terus mendorong peningkatan fasilitas kepolisian di sejumlah distrik untuk memperkuat pelayanan dan keamanan masyarakat. Langkah tersebut diambil setelah pemerintah daerah menemukan bahwa kondisi kantor dan tempat tinggal anggota kepolisian di beberapa distrik masih belum memadai.

“Banyak sekali polsek-polsek untuk pelayanan masyarakat ini tidak layak. Karena ketidaklayakan itu, tempat tinggalnya tidak ada, kantornya juga seadanya, sehingga kami ambil keputusan untuk membantu,” ujar Johannes.

Ia menjelaskan, pembangunan tidak hanya menyasar Polsek Kokonao dan Polsek Agimuga. Pemkab Mimika juga telah merencanakan pembangunan dan pembenahan fasilitas kepolisian di wilayah lain, salah satunya Distrik Jila, yang akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Pemkab Mimika juga akan terus memantau kebutuhan fasilitas kepolisian di wilayah lain yang masih mengalami keterbatasan sarana pelayanan.

Johannes menegaskan, seluruh pembangunan fasilitas tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika. Setelah pembangunan selesai dan proses administrasi serta serah terima aset rampung sesuai ketentuan, fasilitas tersebut akan dihibahkan kepada pihak kepolisian.

“Pemerintah bangun, sesudah selesai, baru nanti asetnya sudah selesai, baru kita hibahkan asetnya kepada kepolisian,” jelasnya.

Ia berharap fasilitas yang dibangun dapat segera dimanfaatkan untuk menunjang pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Penulis: Acik

Editor: Sianturi