Nama Dicatut Untuk Pungutan Liar Di Area Pendulangan Emas Freeport, Gregorius Okoare Lapor Polisi Ketua LEMASKO, Gregorius Okoare (kiri) dan Wakil Ketua Komisi III LEMASKO, Jhon Mamiri (kanan), usai membuat laporan di SPKT Polres Mimika, Rabu (18/11/2026) (salampapua.com/Acik)

Nama Dicatut Untuk Pungutan Liar Di Area Pendulangan Emas Freeport, Gregorius Okoare Lapor Polisi

SALAM PAPUA (TIMIKA) - Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO), Gregorius Okoare, menyeret oknum warga ke ranah hukum atas dugaan pencatutan nama dirinya dan lembaga LEMASKO untuk memuluskan praktik pungutan liar terhadap para pendulang emas di area operasional PT Freeport Indonesia (PTFI), tepatnya di Tanggul Barat Mimika.

Pria yang akrab disapa Gerry Okoare ini menyatakan bahwa namanya telah tercemar dan isu tersebut tersebar luas di masyarakat. Demi memulihkan nama baiknya, ia resmi membuat laporan ke SPKT Polres Mimika, Jalan Cenderawasih, Rabu sore (18/11/2026).

Ia mengungkapkan adanya oknum yang mengeluarkan surat rekomendasi atas nama Tinakon (yang saat ini telah berubah nama menjadi Yuamako) untuk kegiatan pendulangan emas tradisional di sejumlah titik operasional PTFI. Lebih parahnya lagi, oknum tersebut juga mengatasnamakan Ketua LEMASKO dengan mengeluarkan rekomendasi pendulangan yang dilengkapi nomor surat, cap, dan tanda tangan palsu.

Motif pelaku mencatut namanya adalah untuk meraup keuntungan dari pungutan sebesar Rp 3-7 Juta per surat rekomendasi dari setiap pendulang.

"Orang itu (terlapor) membawa nama Tinakon. Yang saya tahu, Tinakon itu sudah tidak ada, tapi sudah menjadi Yuamako. Nama saya juga dibawa-bawa ke dalam Tinakon itu untuk mengeluarkan rekomendasi mengizinkan pendulangan. Padahal saya sama sekali tidak mengeluarkan rekomendasi dengan nomor surat yang tidak benar itu. Saya tidak pernah mengeluarkan surat untuk orang mendulang. Makanya sore ini kami sudah buat laporan resmi supaya ditangani oleh Reskrim," pungkas Gerry.

Dia menambahkan, selama ini LEMASKO konsisten mensosialisasikan larangan kepada masyarakat pendatang untuk tidak melakukan pendulangan di area konservasi PTFI. Larangan ini diberlakukan karena area tersebut merupakan objek vital nasional. Selain itu, LEMASKO juga melarang pendulangan di area lain yang merupakan kebun milik warga Kamoro.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi III LEMASKO, Jhon Mamiri. Ia menegaskan bahwa PTFI telah lama melarang aktivitas pendulangan dari Tanggul Timur hingga Tanggul Barat.

Karena itu, ia berharap seluruh pendulang dari berbagai daerah di area-area tersebut agar segera menghentikan aktivitasnya. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya gesekan hingga konflik dengan warga asli sebagai pemilik lahan yang selama ini dijadikan kebun.

"Istilah atau penyebutan untuk area PTFI itu mulai dari Pandan 5, A0, A1, A2, A3 sampai ke Sok 19. Titik-titik itu dilarang keras," ujar Jhon.

Penulis: Acik

Editor: Jimmy