Polda Papua Ungkap Eksploitasi 29 WNI Di PNG Dan Dugaan Perdagangan Bayi Kembar Konferensi pers pengungkapan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan dugaan perdagangan bayi kembar di Mapolda Papua, Jumat (20/11/2026)(Salampapua.com/Dokumen Humas Polda Papua)

Polda Papua Ungkap Eksploitasi 29 WNI Di PNG Dan Dugaan Perdagangan Bayi Kembar

SALAM PAPUA (TIMIKA) – Kepolisian Daerah (Polda) Papua melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) mengungkap dua kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural. Dalam kasus pertama, sebanyak 29 Warga Negara Indonesia (WNI) diduga menjadi korban eksploitasi di Papua Nugini (PNG). Sementara kasus kedua berkaitan dengan dugaan perdagangan dua bayi kembar perempuan berusia dua bulan.

Pengungkapan kedua kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers penanganan TPPO yang digelar di Mapolda Papua Lama, Jumat (20/11/2026). Konferensi pers dihadiri Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadirreskrimum) Polda Papua, AKBP Wahyu Basuki, S.I.K., Kasubdit IV Renakta, AKP Hendra Wahyudi, S.H., serta PS Paur Penum Bidhumas Polda Papua, Iptu Syamsudin Lie.

AKBP Wahyu Basuki menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Quick Wins 8.2 sekaligus tindak lanjut perintah Kapolri dan Kapolda Papua untuk memperkuat pemberantasan TPPO di wilayah hukum Polda Papua.

Selama periode 13–19 November 2026, Ditreskrimum Polda Papua bersama jajaran Polres menangani dua perkara, masing-masing satu Laporan Polisi (LP) dan satu laporan pengaduan masyarakat.

"Penanganan TPPO tidak hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban. Kami melaksanakan langkah menyeluruh melalui edukasi, pemantauan jalur keberangkatan, penyelidikan, hingga koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulihan korban," jelas AKBP Wahyu Basuki.

Pada perkara pertama, Ditreskrimum Polda Papua menangani dugaan TPPO dan eksploitasi terhadap 29 WNI di wilayah Papua Nugini. Kasus tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/181/X/2026/SPKT/POLDA PAPUA tertanggal 29 Oktober 2026.

Dalam penyelidikan, polisi mengidentifikasi enam Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok sebagai tersangka. Empat orang di antaranya telah diamankan oleh Kepolisian Papua Nugini, sedangkan dua lainnya masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

Sebanyak 29 WNI yang telah tiba di Jayapura saat ini menjalani pemeriksaan oleh penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Papua. Sementara itu, 10 WNI lainnya masih berada di Kantor Imigrasi Port Moresby, Papua Nugini. Penanganan terhadap mereka terus dikoordinasikan dengan pihak terkait.

Selain kasus eksploitasi tenaga kerja, Polda Papua juga menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana perdagangan anak yang melibatkan dua bayi kembar perempuan berusia dua bulan.

Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik telah memeriksa lima orang saksi. Polisi juga masih mendalami keterangan pihak-pihak yang dilaporkan serta mengumpulkan alat bukti untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

AKBP Wahyu Basuki menegaskan, dugaan perdagangan anak menjadi perhatian serius kepolisian karena korbannya merupakan bayi yang membutuhkan perlindungan khusus.

"Setiap laporan yang berkaitan dengan dugaan perdagangan orang, terlebih yang melibatkan anak-anak, akan kami tangani secara serius dan profesional," tegasnya.

Selain melakukan penegakan hukum, Polda Papua juga menggencarkan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pelajar. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan di sejumlah lokasi, antara lain Car Free Day Kota Jayapura, SMA Negeri 2 Jayapura, SMKN 5 Jayapura, dan SMA YPPK Taruna Bakti Jayapura.

Materi sosialisasi meliputi pengenalan modus perdagangan orang, penipuan berkedok lowongan pekerjaan, perekrutan PMI secara nonprosedural, serta pemahaman mengenai penyelundupan manusia.

Upaya deteksi dini dan pemantauan jalur transit juga diperketat, khususnya di Pelabuhan Laut Jayapura, guna mengantisipasi pengiriman korban TPPO.

Polda Papua turut berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) untuk memastikan perlindungan dan pemulihan korban berjalan optimal.

Menutup konferensi pers, AKBP Wahyu Basuki mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan yang menjanjikan penghasilan tinggi tanpa persyaratan dan prosedur resmi.

"Pastikan seluruh proses pemberangkatan tenaga kerja dilakukan melalui jalur resmi. Apabila menemukan indikasi perdagangan orang atau perekrutan tenaga kerja ilegal, segera laporkan kepada kantor kepolisian terdekat atau melalui layanan Call Center 110," imbaunya.

Polda Papua menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan TPPO. Sinergi antara kepolisian, masyarakat, dan instansi terkait diharapkan dapat mempersempit ruang gerak pelaku sekaligus memastikan hak dan keselamatan para korban mendapatkan perlindungan.

Penulis: Acik

Editor: Sianturi