Wabup: Program Pembangunan Tak Boleh Lagi Menumpuk Di Akhir Tahun Anggaran Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, saat mengikuti dialog bersama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., dalam kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD di Aula BPKAD Mimika, Jumat (20/11/2026)(Salampapua.com/Evita)

Wabup: Program Pembangunan Tak Boleh Lagi Menumpuk Di Akhir Tahun Anggaran

SALAM PAPUA (TIMIKA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika berkomitmen mempercepat realisasi anggaran agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan tepat sasaran. Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah memastikan program tidak lagi menumpuk pada pertengahan hingga akhir tahun anggaran.

Wakil Bupati (Wabup) Mimika, Emanuel Kemong, mengakui bahwa penyerapan anggaran daerah selama ini masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah keterlambatan pelaksanaan program yang kerap baru berjalan setelah memasuki pertengahan tahun, meskipun APBD telah ditetapkan sebelumnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan waktu pelaksanaan program menjadi terbatas sehingga berdampak terhadap efektivitas pembangunan dan penyerapan anggaran.

Hal tersebut disampaikan Emanuel saat mengikuti dialog bersama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., dalam kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD di Aula Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Jumat (20/11/2026).

Menindaklanjuti berbagai masukan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Pemkab Mimika akan memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan kapasitas aparatur, terutama pejabat pembuat komitmen (PPK) yang baru mengalami pergantian atau rotasi jabatan.

Sejumlah rekomendasi, seperti bimbingan teknis, sertifikasi, lokakarya (workshop), serta pendidikan dan pelatihan, akan menjadi bahan evaluasi untuk memastikan aparatur yang ditempatkan memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya. Penguatan kapasitas sumber daya manusia juga akan dilakukan pada sektor layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

Selain persoalan penyerapan anggaran, Emanuel turut menyoroti dana kurang bayar yang hingga kini masih menjadi beban keuangan daerah. Menurutnya, kewajiban pembayaran yang seharusnya menjadi hak pemerintah daerah tersebut telah menumpuk sejak 2023 hingga 2024 dan belum terselesaikan secara optimal.

Karena itu, Pemkab Mimika berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus agar persoalan dana kurang bayar tersebut dapat segera diselesaikan.

“Kami memperoleh banyak masukan dan solusi yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan penyerapan anggaran agar lebih tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel. Salah satu yang menarik bagi kami adalah peluang peningkatan pendapatan daerah melalui kerja sama dengan badan usaha yang dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah,” ujar Emanuel.

Ia berharap, berbagai masukan dari pemerintah pusat tersebut dapat menjadi landasan bagi Pemkab Mimika untuk membenahi tata kelola keuangan daerah, meningkatkan kualitas pelaksanaan program pembangunan, serta mengoptimalkan pendapatan daerah secara efektif dan akuntabel.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi