SALAM PAPUA (TIMIKA)– Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku, menjatuhkan hukuman penjara, atau memenjarakan pejabat yang terbukti menyalahgunakan kewenangan. Ada satu hal penting yang harus dipastikan negara: uang dan kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi harus dapat ditelusuri, disita, dan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat
Selama ini, proses penegakan hukum kerap menghadapi persoalan ketika aset hasil korupsi telah dipindahkan, disamarkan, dialihkan kepada pihak lain, atau disimpan atas nama orang berbeda. Bahkan, tidak jarang proses hukum terhadap pelaku membutuhkan waktu panjang, sementara aset yang diduga berasal dari kejahatan berpotensi semakin sulit ditemukan.
Dalam konteks itulah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi salah satu agenda penting dalam pembaruan sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Regulasi ini diharapkan memperkuat kemampuan negara untuk mengambil kembali kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana, sehingga pemberantasan korupsi tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara.
Bukan Sekadar Menghukum Pelaku
Prinsip utama perampasan aset adalah memastikan hasil kejahatan tidak tetap dinikmati oleh pelaku maupun pihak yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana. Dalam perkara korupsi, pendekatan ini penting karena dampak kejahatan tidak hanya terlihat dari perbuatan pelaku, tetapi juga dari hilangnya sumber daya negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik.
Selama ini, penyitaan dan perampasan aset dalam perkara pidana pada umumnya berkaitan dengan proses pembuktian tindak pidana dan putusan pengadilan terhadap pelaku. Namun, dalam sejumlah keadaan, proses pidana tidak selalu dapat dilanjutkan hingga putusan. Misalnya, tersangka meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak diketahui keberadaannya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan hambatan ketika negara berupaya memulihkan aset yang diduga berasal dari tindak pidana.
RUU Perampasan Aset dirancang untuk memperkuat mekanisme pemulihan tersebut. Salah satu konsep yang menjadi perhatian ialah non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset tanpa harus terlebih dahulu memperoleh putusan pemidanaan terhadap pelaku, sepanjang persyaratan hukum yang ditentukan terpenuhi.
Pendekatan ini berbeda dari perampasan aset berdasarkan putusan pidana atau conviction-based forfeiture. Dalam mekanisme pertama, fokus pemeriksaan diarahkan pada hubungan aset dengan tindak pidana dan terpenuhinya persyaratan perampasan. Sementara itu, mekanisme kedua mengikuti pembuktian perkara pidana terhadap pelaku.
Dengan demikian, perampasan aset tanpa putusan pidana bukan berarti negara dapat mengambil harta seseorang hanya berdasarkan dugaan atau keputusan sepihak aparat. Proses tersebut tetap harus melalui mekanisme hukum dan pemeriksaan pengadilan.
Perkembangan Pembahasan RUU
Pembahasan RUU Perampasan Aset kembali memperoleh momentum pada 2026. RUU tersebut ditetapkan sebagai inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna pada 6 Oktober 2026. Selanjutnya, pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Komisi III DPR RI pada awal November untuk dibahas bersama.
Dalam proses pembahasan, judul RUU disepakati menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk menegaskan perhatian utama regulasi pada pemberantasan korupsi, sekaligus membuka pengaturan terhadap tindak pidana lain yang akan ditentukan dalam substansi undang-undang.
Pada 18 November 2026, Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati hasil pembahasan tingkat pertama untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua dalam Rapat Paripurna. Dengan perkembangan tersebut, RUU memasuki tahapan penting menuju pengambilan keputusan, tetapi belum dapat disebut sebagai undang-undang yang berlaku.
Dalam pembahasan, sejumlah hal turut menjadi perhatian, antara lain pengawasan pengadilan, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta pembentukan badan pengelola dan badan pengawas aset. Hal ini penting karena keberhasilan perampasan aset tidak hanya ditentukan oleh luasnya kewenangan negara, tetapi juga oleh ketepatan prosedur dan jaminan perlindungan hak warga negara.
Dampak terhadap Pemberantasan Korupsi
Apabila disahkan dengan rumusan yang kuat dan diterapkan secara konsisten, RUU Perampasan Aset berpotensi membawa perubahan besar dalam penanganan korupsi di Indonesia.
Pertama, memperkuat pemulihan kerugian negara. Dalam banyak perkara korupsi, nilai kerugian negara dapat mencapai jumlah besar, sementara aset yang berhasil dipulihkan belum tentu sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Melalui mekanisme perampasan aset yang lebih efektif, negara diharapkan memiliki instrumen tambahan untuk mengembalikan kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
Pemulihan aset ini penting agar uang negara yang diselewengkan tidak terus dinikmati pelaku. Aset yang berhasil dikembalikan dapat menjadi bagian dari upaya memulihkan keuangan negara dan mendukung pembiayaan kepentingan publik sesuai ketentuan hukum.
Kedua, mempersempit ruang bagi pelaku untuk menyembunyikan hasil korupsi. Pelaku tindak pidana ekonomi biasanya tidak selalu menyimpan hasil kejahatan dalam bentuk uang tunai. Kekayaan dapat dialihkan menjadi tanah, bangunan, kendaraan, saham, perusahaan, atau ditempatkan atas nama orang lain.
Karena itu, penelusuran aset perlu menjadi bagian penting dari penanganan perkara sejak awal. Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan mengidentifikasi aliran dana, hubungan kepemilikan, serta transaksi yang diduga digunakan untuk menyamarkan asal-usul kekayaan. Dengan instrumen hukum yang memadai, upaya mengalihkan atau menyembunyikan hasil korupsi diharapkan tidak lagi menjadi cara mudah untuk menghindari pemulihan aset.
Ketiga, memperkuat efek jera. Hukuman penjara tetap penting, tetapi bagi pelaku korupsi yang mengejar keuntungan ekonomi, hilangnya hasil kejahatan dapat menjadi konsekuensi yang sangat menentukan. Apabila kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum dapat dirampas melalui proses yang sah, korupsi tidak lagi menjanjikan keuntungan yang dapat dinikmati setelah pelaku menjalani hukuman.
Keempat, meningkatkan efektivitas kerja aparat penegak hukum. Keberadaan aturan yang lebih komprehensif dapat memperjelas mekanisme penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, hingga pengelolaan aset. Hal ini berpotensi memperkuat koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga keuangan, dan instansi terkait lainnya.
Namun, regulasi baru tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Tanpa sumber daya manusia yang kompeten, sistem data yang terintegrasi, kemampuan investigasi keuangan, dan koordinasi antarlembaga, kewenangan yang diberikan undang-undang berisiko tidak berjalan maksimal.
Jangan Sampai Menjadi Alat Penyalahgunaan Kekuasaan
Di balik manfaatnya, perampasan aset juga menyimpan risiko apabila kewenangan negara tidak dibatasi secara tegas. Negara memang harus memiliki kemampuan mengambil kembali hasil kejahatan, tetapi pada saat yang sama wajib melindungi hak milik warga negara yang diperoleh secara sah.
Kekhawatiran yang perlu dijawab adalah kemungkinan seseorang kehilangan aset hanya karena dugaan, hubungan keluarga, atau kedekatan dengan pihak yang sedang diperiksa. Harta milik istri, suami, anak, mitra usaha, maupun pihak ketiga lainnya tidak boleh otomatis dianggap sebagai hasil korupsi tanpa pembuktian yang dapat diuji.
Oleh sebab itu, prinsip praduga tak bersalah, kepastian hukum, hak untuk membela diri, dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan undang-undang tersebut.
Pengadilan harus tetap menjadi ruang pengujian yang independen. Pihak yang asetnya dimohonkan untuk dirampas harus memperoleh pemberitahuan, akses terhadap proses hukum, kesempatan mengajukan bukti, serta hak menempuh upaya hukum sesuai ketentuan. Aparat juga harus dapat menjelaskan dasar penelusuran dan hubungan aset dengan tindak pidana.
Selain itu, pengelolaan aset yang telah disita atau dirampas harus dilakukan secara transparan. Aset berupa kendaraan, bangunan, tanah, saham, maupun barang lain dapat mengalami penurunan nilai apabila tidak dikelola dengan baik. Karena itu, diperlukan lembaga pengelola yang profesional, sistem pencatatan terbuka, audit berkala, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Ujian Sesungguhnya Ada pada Pelaksanaan
RUU Perampasan Aset tidak seharusnya dipandang sebagai satu-satunya jawaban atas persoalan korupsi. Pemberantasan korupsi tetap membutuhkan pencegahan, pengawasan anggaran, transparansi pengadaan barang dan jasa, penguatan lembaga pengawas, serta penegakan hukum yang tidak tebang pilih.
Jika kelak disahkan, undang-undang ini harus diterapkan terhadap siapa pun tanpa memandang jabatan, kekuasaan, latar belakang politik, maupun kedekatan dengan penguasa. Konsistensi tersebut menjadi ukuran apakah negara benar-benar serius memutus mata rantai korupsi atau sekadar menambah perangkat hukum.
Pada akhirnya, keberhasilan UU Perampasan Aset tidak boleh hanya diukur dari banyaknya aset yang disita atau besarnya nilai kekayaan yang dirampas. Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak aset hasil kejahatan yang berhasil dipulihkan, seberapa transparan pengelolaannya, dan sejauh mana proses tersebut menjamin keadilan bagi seluruh pihak.
Masyarakat tentu berharap uang negara yang dikorupsi dapat dikembalikan untuk kepentingan publik. Namun, harapan itu harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak warga negara dan kepastian hukum.
RUU Perampasan Aset kini berada pada tahap penting dalam proses legislasi. Tantangan berikutnya bukan hanya menyelesaikan pembahasan dan mengesahkannya, melainkan memastikan setiap pasal dirancang secara cermat. Sebab, senjata hukum yang kuat untuk melawan korupsi hanya akan bermanfaat apabila digunakan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.
Kekayaan Tidak Wajar Harus Bisa Dipertanggungjawabkan
Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dalam pengaturan perampasan aset adalah kekayaan pejabat atau penyelenggara negara yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya. Selama ini, masyarakat kerap mempertanyakan bagaimana seorang pejabat dengan penghasilan resmi tertentu dapat memiliki rumah mewah, kendaraan bernilai miliaran rupiah, tanah dalam jumlah besar, atau berbagai investasi yang nilainya jauh melampaui kemampuan ekonominya.
Kondisi tersebut semestinya menjadi alasan bagi negara untuk memperkuat mekanisme penelusuran asal-usul kekayaan. Bukan berarti setiap kekayaan yang besar otomatis merupakan hasil kejahatan, tetapi ketika terdapat ketidakwajaran yang signifikan dan indikasi keterkaitan dengan tindak pidana, harus tersedia mekanisme hukum untuk menguji serta meminta pertanggungjawaban pemiliknya.
Negara tidak boleh membiarkan kekayaan yang diduga berasal dari korupsi berlindung di balik kepemilikan formal, hubungan keluarga, perusahaan, ataupun transaksi yang sengaja dibuat untuk menyamarkan asal-usulnya. Namun, pembuktian tetap harus dilakukan melalui prosedur hukum yang adil dan dapat diuji di pengadilan.
Jangan Hanya Mengejar Pelaku, Kejar Juga Asetnya
Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti ketika tersangka meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak diketahui keberadaannya. Sebab, hilangnya pelaku dari proses hukum tidak serta-merta menghilangkan aset yang diduga diperoleh dari tindak pidana.
Dalam situasi seperti ini, negara membutuhkan mekanisme hukum yang memungkinkan penelusuran dan perampasan aset tetap berjalan sepanjang persyaratan undang-undang terpenuhi. Inilah salah satu alasan penting mengapa mekanisme non-conviction based asset forfeiture perlu diatur secara efektif.
Jangan sampai negara kehilangan kesempatan memulihkan kekayaan publik hanya karena pelaku tidak dapat dihadirkan dalam persidangan pidana. Apalagi, dalam praktik kejahatan ekonomi, aset sering kali telah dialihkan kepada pihak lain, disimpan dalam bentuk investasi, atau ditempatkan atas nama orang yang tidak secara langsung terlibat dalam tindak pidana.
Rakyat tentu tidak menginginkan hasil korupsi tetap dinikmati keluarga, jaringan bisnis, ataupun pihak lain yang memperoleh keuntungan secara tidak sah. Namun, negara juga wajib membuktikan hubungan aset dengan tindak pidana dan memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang benar-benar beritikad baik.
DPR dan Pemerintah Harus Terbuka kepada Publik
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah transparansi dalam proses pembahasan RUU Perampasan Aset. Masyarakat tidak cukup hanya diberi informasi bahwa DPR dan pemerintah telah mencapai kesepakatan. Publik juga berhak mengetahui substansi apa saja yang berubah dari rancangan awal, ketentuan apa yang dipertahankan, serta ketentuan apa yang dihapus atau diperbarui.
Keterbukaan tersebut penting agar masyarakat dapat menilai apakah undang-undang yang dihasilkan benar-benar memperkuat upaya pemberantasan korupsi atau justru mengurangi kemampuan negara untuk menjangkau aset hasil kejahatan.
DPR dan pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka alasan perubahan setiap ketentuan yang memiliki dampak besar terhadap efektivitas perampasan aset. Terutama menyangkut mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, pengaturan kekayaan yang tidak wajar, perlindungan pihak ketiga, serta kewenangan lembaga yang bertugas menelusuri dan mengelola aset.
Jangan sampai besarnya harapan masyarakat terhadap lahirnya undang-undang ini tidak sebanding dengan kekuatan instrumen hukum yang akhirnya disahkan. Produk legislasi yang menyangkut pemberantasan korupsi harus mengutamakan kepentingan publik, bukan sekadar memenuhi target penyelesaian agenda legislasi.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan RUU Perampasan Aset bukan terletak pada seberapa cepat DPR dan pemerintah menyelesaikan pembahasannya, melainkan seberapa kuat aturan tersebut mampu mengembalikan kekayaan negara yang dicuri tanpa mengorbankan keadilan dan hak-hak warga negara.
Penulis: Sianturi