SALAM PAPUA (TIMIKA) – Fraksi Partai Demokrat DPRK Mimika memberi apresiasi atas capaian pendapatan daerah oleh Pemkab Mimika namun juga menyoroti sejumlah kelemahan serius.
Hal ini disampaikan dalam pandangan umum Fraksi Partai Demokrat terhadap LKPJ Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Tahun Anggaran 2025, yang dibacakan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat, Dessy Putrika Ross Rante pada Rapat Paripurna II Masa Sidang II dalam rangka Mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR Kabupaten Mimika Terhadap Ranperda PP-APBD Mimika tahun anggaran 2025, yang dilaksanakan di ruang Paripurna DPRK Mimika, Rabu (29/7/2026).
Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi capaian pendapatan daerah tahun 2025 yang mencapai 98,38 persen dengan PAD Rp 581,8 Miliar atau 117,78 persen.
Namun pihaknya menyoroti sejumlah kelemahan serius, seperti di antaranya:
Belanja Modal hanya terealisasi 64,13 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya, dengan adanya temuan BPK RI terkait pekerjaan fisik tidak optimal dan lemahnya pengawasan.
Belanja Pegawai naik 27,27 persen menjadi Rp 1,439 Triliun, yang dinilai berpotensi mengurangi ruang fiskal pembangunan.
Dana Alokasi Khusus hanya terserap 78,34 persen dan Dana Desa 79,51 persen, yang dianggap sebagai kegagalan OPD dalam mengamankan hak masyarakat.
Dana Otsus terealisasi penuh Rp 223 Miliar, namun turun 15,73 persen dibanding tahun 2024, sehingga dipertanyakan efektivitasnya bagi OAP.
SiLPA APBD Tahun 2025 mencapai Rp 1,1 Triliun, yang menunjukkan masih banyak dana mengendap akibat tender lambat dan kapasitas SDM lemah.
“Di sektor pelayanan publik, kami juga menilai laporan Bupati tidak menyajikan indikator objektif di bidang pendidikan (angka putus sekolah, kualitas guru) maupun di bidang kesehatan (data stunting, kematian ibu dan bayi). Infrastruktur dasar juga dinilai gagal, seperti jaringan air bersih hanya terealisasi 1861 SR dari target 3600, pembangunan jalan baru hanya 1,16 km dari target 26 km, dan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 0 persen,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi Demokrat menyoroti data fakir miskin yang belum tervalidasi, bahkan masih mencatat penerima bantuan yang sudah meninggal dunia.
Pihaknya menekankan perlunya digitalisasi pajak dan retribusi untuk mencegah kebocoran anggaran, efisiensi belanja operasional dengan merasionalisasi perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, penguatan transparansi, tata kelola SIPD-RI, serta evaluasi penyertaan modal BUMD dan strategi ketahanan fiskal melalui diversifikasi pendapatan dan skema KPBU untuk infrastruktur strategis.
Baginya, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari tingginya realisasi pendapatan daerah, melainkan sejauhmana APBD mampu diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan infrastruktur yang merata, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika.
Penulis: Evita
Editor: Jimmy
