SALAM PAPUA (TIMIKA) – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menerima sejumlah laporan terkait persoalan ibu dan anak serta praktik diskriminasi yang masih terjadi di Kabupaten Mimika.

Laporan tersebut disampaikan langsung oleh sejumlah tokoh masyarakat dalam pertemuan bersama Menteri HAM yang berlangsung di salah satu ballroom hotel di Timika, Selasa (13/5/2025).

Usai pertemuan, Natalius mengungkapkan bahwa isu utama yang disampaikan adalah minimnya perhatian pemerintah terhadap perlindungan ibu dan anak, yang dinilai masih sangat rendah baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

“Permasalahan ini tidak hanya terjadi di Mimika, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Namun laporan yang saya terima menunjukkan bahwa perhatian pemerintah daerah dan provinsi terhadap isu ini masih sangat kurang,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, para tokoh masyarakat juga menyuarakan harapan agar program-program pemerintah benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat akar rumput. Beberapa program yang disoroti di antaranya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan berkualitas, dan layanan kesehatan yang merata.

“Saya tegaskan, program pemerintah seperti MBG tentu berdampak positif, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif masyarakat,” jelas Natalius.

Lebih lanjut, ia juga menanggapi laporan tentang diskriminasi yang masih dialami sebagian warga Mimika. Menurutnya, diskriminasi tersebut bukan bersifat antarsuku, melainkan dilakukan oleh oknum tertentu demi kepentingan pribadi atau kelompok.

“Permasalahan diskriminasi ini sangat mungkin dikendalikan oleh mafia tertentu demi kepentingan bisnis individu. Karena itu, saya tekankan bahwa ini menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pihak perusahaan,” tegasnya.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi