SALAM PAPUA (NABIRE) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI-Polri, BMKG, BPBD, Basarnas, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), pemadam kebakaran, serta berbagai unsur masyarakat menggelar apel kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Apel tersebut berlangsung di halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, kawasan Bandara Lama Nabire, Senin (24/8/2026), sebagai langkah memperkuat kesiapan lintas sektor menghadapi ancaman Karhutla di tengah musim kemarau.
Kegiatan dipimpin Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua Tengah, Kombes Pol. Dr. Gustav Robby Urbinas, S.H., S.I.K., M.Pd., M.H., dan dihadiri Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, Forkopimda, TNI-Polri, BMKG, BPBD, Basarnas, instansi kehutanan dan lingkungan hidup, pemadam kebakaran, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tokoh agama.
Dalam arahannya, Urbinas mengatakan apel kesiapsiagaan tidak sekadar menjadi sarana untuk mengecek kesiapan personel, sarana, dan prasarana, tetapi juga momentum memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor.
Menurutnya, kesiapsiagaan tersebut diperlukan agar setiap potensi Karhutla dapat diantisipasi dan ditangani secara cepat, tepat, terpadu, dan terukur.
“Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah Papua Tengah telah memasuki periode musim kemarau sejak awal Juni tahun 2026 yang dipicu oleh penguatan fenomena El Niño,” katanya.
Ia menjelaskan, puncak musim kemarau di Papua Tengah diprakirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi meningkatkan kekeringan dan kerawanan terjadinya Karhutla.
“Musim kemarau yang cenderung lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal berpotensi menyebabkan menurunnya curah hujan serta ketersediaan sumber air,” ujarnya.
Menurut Urbinas, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko Karhutla, terutama di kawasan hutan, perkebunan, lahan pertanian, maupun wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Ia mengingatkan bahwa apabila tidak diantisipasi sejak dini, Karhutla dapat menimbulkan berbagai dampak serius, mulai dari kerusakan lingkungan dan terganggunya ekosistem, munculnya kabut asap yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat, terganggunya aktivitas sosial dan perekonomian, hingga kerugian sosial maupun material.
Karena itu, Urbinas menekankan penanganan Karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman ketika api telah membesar, tetapi harus mengutamakan upaya pencegahan sejak dini.
“Keberhasilan kita dalam menangani Karhutla bukan hanya diukur dari seberapa cepat kita memadamkan api, tetapi yang lebih utama adalah seberapa mampu kita mencegah agar kebakaran tidak terjadi dan mencegah api berkembang menjadi lebih luas,” tegasnya.
Ia meminta seluruh unsur terkait memperkuat deteksi dini, patroli terpadu, edukasi kepada masyarakat, serta koordinasi dengan TNI, pemerintah daerah, BPBD, Basarnas, instansi kehutanan dan lingkungan hidup, pemadam kebakaran, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dunia usaha, hingga masyarakat.
Urbinas juga mengajak seluruh pihak membangun kesadaran bahwa Karhutla bukan hanya persoalan pemadaman api, tetapi berkaitan dengan aspek kemanusiaan, lingkungan, kesehatan, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat.
“Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat, setiap potensi Karhutla dapat kita cegah, kita kendalikan, dan kita tangani secara optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, yang mewakili Gubernur Meki Nawipa, mengatakan kolaborasi lintas sektor perlu terus diperkuat karena dampak kondisi cuaca dan kekeringan mulai dirasakan di sejumlah wilayah, khususnya Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya berpotensi memicu Karhutla, tetapi juga dapat menimbulkan dampak ikutan seperti meningkatnya risiko penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan keterbatasan air bersih.
“Untuk situasi dan kondisi cuaca, ramalan cuaca, tetap kita akan berkoordinasi ke Kepala BMKG. Dari instansi teknis ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup juga, kita bersama-sama terus berkolaborasi dengan pihak TNI-Polri,” katanya.
Victor mengatakan posko pemadaman dan satuan tugas telah dibentuk dengan melibatkan BPBD dan pemadam kebakaran. Selanjutnya, koordinasi teknis akan diperkuat bersama TNI dan BMKG untuk memperoleh pembaruan kondisi cuaca secara berkala.
“Untuk posko pemadaman, satuan tugas sudah terbentuk, Badan Penanggulangan Bencana dan pemadam kebakaran di sana. Secara teknis nanti kita kolaborasi dengan TNI, dengan Kepala BMKG untuk terus update cuaca hari ini,” pungkasnya.
Penulis: Elias
Editor: Sianturi
