SALAM PAPUA (TIMIKA) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika memfokuskan pembangunan infrastruktur sanitasi dasar dan air bersih sebagai langkah strategis mendukung program penghentian buang air besar sembarangan (BABS) di wilayah Mimika.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika, Inosensius Yoga Pribadi menyatakan bahwa pembangunan sanitasi merupakan tindak lanjut dari komitmen Bupati dan Wakil Bupati Mimika dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini disampaikannya saat ditemui di Hotel Grand Tembaga, Timika, pada Senin (3/8/2026).
Inosensius menjelaskan bahwa tanggung jawab PUPR terbatas pada penyediaan infrastruktur fisik, seperti toilet, MCK (Mandi Cuci Kakus), dan sarana air bersih. Sementara itu, aspek edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat menjadi kewenangan Dinas Kesehatan serta pemerintah kampung.
"Kami membangun infrastrukturnya, sementara edukasi dan advokasi kepada masyarakat dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan pemerintah kampung. Program ini harus berjalan secara terintegrasi agar tujuan menghentikan praktik buang air besar sembarangan dapat tercapai," ujarnya.
Prioritas Sanitasi Rumah Tangga
Dalam pelaksanaannya, PUPR Mimika akan mengutamakan pembangunan toilet untuk masing-masing rumah tangga dibandingkan fasilitas komunal. Keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi pengalaman sebelumnya, di mana fasilitas komunal sering kali tidak terawat dengan baik sehingga akhirnya tidak dimanfaatkan secara optimal.
"Kalau setiap rumah memiliki toilet sendiri, rasa memiliki masyarakat akan lebih tinggi sehingga fasilitas tersebut lebih terjaga dan digunakan sesuai fungsinya," jelasnya.
Saat ini, anggaran untuk program sanitasi yang sedang dibahas mencapai lebih dari Rp 4 Miliar. Namun, besaran final masih menunggu pembahasan dan penetapan lebih lanjut oleh pemerintah daerah.
Inosensius juga menyoroti tantangan geografis dalam pelaksanaan proyek ini. Penentuan lokasi pembangunan masih menunggu usulan dari distrik melalui pemerintah kampung, mengingat kebutuhan dan biaya konstruksi bervariasi tergantung kondisi medan.
"Karakter setiap wilayah berbeda. Biaya pembangunan di daerah pesisir atau kampung yang sulit dijangkau tentu tidak sama dengan wilayah yang aksesnya lebih mudah karena tingginya biaya mobilisasi material," katanya.
Untuk memastikan tepat sasaran, Inosensius meminta pemerintah kampung melakukan pendataan akurat terhadap warga yang membutuhkan, dengan prioritas utama diberikan kepada masyarakat yang paling rentan, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Ia juga berharap masyarakat penerima bantuan dapat menjaga dan merawat fasilitas sanitasi demi kesehatan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup bersama.
Penulis: Acik
Editor: Jimmy
